Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MASALIQ: Jurnal Pendidikan dan Sains QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Law, Education and Business SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
Rigel, Rigel
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementation of General Principles of Good Government in Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG Rasji, Rasji; Tanujaya, Calista Putri; Rigel, Rigel
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2429

Abstract

Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts was established to be a guide for everyone in carrying out justice involving State Administrative Disputes. The juridical control that the PTUN has over State Administrative Decisions can reflect the implementation of government affairs by statutory regulations. The State Administrative Court which acts as an institution of judicial power which is directly under the Supreme Court (MA) must of course provide justice in the community as a public servant so that a balance is maintained between a person and other public interests and upholds the rights of the community to provide certainty. law. PTUN is also obliged to uphold the implementation of good governance. The General Principles of Good Government are one of the foundations for creating justice in resolving State Administrative Disputes and as a guideline in issuing various decisions that will be issued by government officials. The application of the principle of legal certainty in deciding a case is one of the important requirements that must be implemented by the Panel of Judges. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration provides an expansion of the PTUN's authority to examine and decide regarding deviations in the implementation of the AUPB. This writing aims to see whether the AUPB has been implemented properly in the issuance of State Administrative Decrees. The data we will examine in this writing is the Kupang State Administrative Court Decision Number 8/G/2013/PTUN-KPG.
Pelanggaran Hak Merk yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Online Rigel, Rigel
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1762

Abstract

Dalam memperkenalkan atau pemasaran suatu produk penjualan dengan cara elektronik itu jauh lebih luas jangkauannya daripada penjualan yang dilakukan secara konvensional atau bertatap muka. Daripada transaksi secara tradisional yang seluruh aktivitasnya dilakukan dengan kertas tentunya dengan adanya transaksi secara online ini lebih menguntungkan bagi para pelaku usaha. Pasti akan ada perbedaan apabila transaksi dilakukan secara konvensional apabila ada akibat hukum yang disampaikan maka dapat menggunakan kertas tersebut secara bukti, namun dengan transaksi online ini tidak ada dokumen nyata yang dapat diajukan sebagai bukti apabila terjadi sengketa. Pada dasarnya terkait dengan permasalahan merek itu sangat berkaitan erat dengan para pelaku usaha karena apabila suatu pelaku usaha ini memiliki merek yang cukup terkenal atau mumpuni, maka akan lebih dilirik oleh para konsumennya. Undang-undang tentang merek dan persamaan dapat dipidana paling lama 4 tahun dan denda 2 miliar ketentuan ini spesifik pada pasal 100 ayat 2 yang mana termasuk kejahatan peniruan karya orang lain tanpa hak dalam ini adalah persamaan merek. Pandangan orang lain tentunya akan terpengaruh dengan adanya peniruan merek dagang oleh orang lain yang dilakukan secara sembarangan akan menyebabkan ilusi terhadap merek terkenal. Ini sangat merugikan pemilik original dari merek tersebut dan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha yang melakukan peniruan atau plagiarisme merek tersebut.
Rancang Bangun Alat Pengisian Laddle Nikel Matte Otomatis dengan Sensor HC- SR 04 dan Buzzer Menggunakan Mikrokontroller Atmega Zukri, Wahyu Apriansyah; Rigel, Rigel; Antarissubhi, Antarissubhi; Adriani, Adriani
MASALIQ Vol 3 No 6 (2023): NOVEMBER
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/masaliq.v3i6.1782

Abstract

As we already know that the majority of work accidents in mining in Indonesia are fatal. Advances in technology and shifting work practices can increase the number of work accidents due to a lack of understanding of workers at work locations. As a result, we need tools that can reduce the number of work accidents and the number of deaths due to work accidents. Microcontrollers are now very widely used because they are very useful and very helpful in solving problems. Microcontrollers are widely used in everyday life, for example traffic lights. Therefore, the author has the idea to create an automatic tool based on the Atmega microcontroller using the Research and Development (R&D) method. The design of this tool uses the Arduino Atmega microcontroller as a controller and the HC-SR04 sensor to detect the fill level in the laddle and a servo motor to open and close the filling valve. With this tool, it can overcome the problems of the mining industry in the form of human labor in very dangerous areas in the mining industry. The results of this study are that this tool is capable of filling, lifting, carrying and pouring matte nickel laddles automatically.
Aspek Hukum Perdata Indonesia Dalam Transaksi Bisnis Internasional Rigel, Rigel; Lie, Gunardi
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i2.7165

Abstract

Globalisasi membuat transaksi bisnis internasional terasa lebih mudah dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat peluan bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi bisnis secara internasional. Kemudahan tersebut tetap berpotensi memunculkan berbagai persoalan di antara para pihak. Transaksi bisnis lintas negara termasuk dalam ranah hukum perdata, di mana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia memberi keleluasaan bagi para pihak untuk merancang, menyepakati, dan melaksanakan klausul-klausul sesuai kesepakatan mereka. Namun tetap terbatas pada pembatasan yang ditentukan hukum nasional, selain huku nasional juga terdapat hukum internasional yang mengatur berlangsungnya transaksi yang sehat dan lancar yaitu INCOTERMS yang merupakan produk dari kamar dagang dunia, pemberlakuan hukum nasional dan juga internasional merupakan hal positif yang dapat membantu para pihak dalam menerapkan transaksi yang lebih sehat dan terkontrol, serta penerapan hukum nasional dalam transaksi internasional juga dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang berkepentingan, karena pada dasarnya transaksi bisnis internasional melibatkan pihak asing yang berada di negara lain dan menerapkan system hukum yang berbeda dengan Indonesia dalam membahas isu yang ada dalam jurnal ini, penulis menerapkan metode penerlitian secara normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan ajar, teori dan peraturan hukum yang berlaku sehingga mampu menghasilkan pembahasan yang tajam dan dapat memberikan kesimpulan serta saran yang disajikan dalam jurnal ini.
Co-Authors ADRIANI ADRIANI Antarissubhi, Antarissubhi Lie, Gunardi Rasji, Rasji Tanujaya, Calista Putri Zukri, Wahyu Apriansyah