Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Normative Review of Legal Protection for Athletes with Achievements in Lampung Province Siagian, Debora Shintiya; Simarmata, Ocniel Juandi; Alfian, Angga
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 3, No 1 (2024): June 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v3i1.2092

Abstract

The phenomenon of sports in Indonesia, since the time of the kings before colonization until now, is very important to be studied for the development of sports in the current context and future context. The sport of hunting for example, which later developed into archery is a tangible result of the development of the sport. Nowadays when we hear the word "sport" or "sport" that comes to mind we are athletes. Even though many sports players other than athletes such as coaches, referees, and administrators of sports organizations who in carrying out their profession, must be willing to sacrifice their time, energy, mind, and even family to be able to provide maximum achievements in order to make the name of the nation and country proud. One of them is athletes, who have to sacrifice time, energy, material, even have to be willing to be far away and separated from their families in order to strive for achievements in order to raise the red and white flag on the highest pole in every race. Therefore, it is undeniable that athletes also expect material appreciation from the government that can support their lives in the future. In addition to the welfare provided, every sports player is entitled to legal protection from the government. Protection of sports players is needed based on applicable laws and regulations. The National Sports System Law, Article 55 paragraph (3) explains that "Every professional sportsperson has the right to (a) be accompanied by, inter alia, managers, coaches, medical personnel, psychologists, and legal experts, (b) participate in championships at all levels in accordance with the provisions, (c) obtain coaching and development from the parent sports organization, professional sports organization, or functional sports organization, (d) obtain a reasonable income". Then Article 64 explains that sports personnel in carrying out their profession have the right to obtain: (a) coaching, development, and skill improvement through training, (b) safety guarantees, career advancement, welfare services, legal aid, and/or awards.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN/ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN JANJI DINYATAKAN DENGAN LABEL BARANG (Studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk) Simarmata, Ocniel Juandi; ,, Anggalana; ., Indah Satria
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1319

Abstract

Label pada produk merupakan janji dari produsen atau pelaku usaha kepada konsumen mengenai kualitas, komposisi, atau karakteristik produk yang dijual. Tindakan memproduksi atau memperdagangkan barang tidak sesuai dengan janji dalam label dianggap tidak etis dan dapat dianggap sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan dengan sengaja. Permasalahan dalam Penelitian ini mengenai faktor penyebab tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang serta pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan studi Putusan Nomor: 180/Pid.Sus/2023/PN Tjk). Adapun hasil penelitian bahwa faktornya dapat dibagi menjadi faktor internal, seperti kurangnya pemahaman terhadap agama dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan finansial, serta faktor eksternal, seperti persaingan pasar yang tinggi dan tingginya permintaan konsumen terhadap produk. Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dengan label barang yakni dengan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan, komperatif, dan dokumen, serta pendekatan empiris melalui wawancara dengan narasumber terkait. Saran penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, penguatan lembaga pengawas, koordinasi antar lembaga terkait, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk. Memeriksa label, sertifikasi produk, dan pemahaman hak konsumen menjadi hal penting untuk mencegah tindakan ilegal dan melindungi hak konsumen.