I Putu Nyoman Budiartha
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perdata Pengadilan Agama Denpasar Nomor 363/Pdt.G/2020/Pa.Dps) Jacob Davidson Korassa Sonbai; I Putu Nyoman Budiartha; Indah Permatasari
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jkh.5.1.8599.60-65

Abstract

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur Wasiat Wajibah hanya diberikan untuk anak angkat dan orang tua angkat. Pada Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur wasiat wajibah terhadap anak luar kawin, sehingga hal ini menimbulkan kekosongan hukum. Dalam konteks ini, "anak di luar kawin" biasanya mengacu pada anak yang lahir dari hubungan yang di luar batas-batas yang ditetapkan oleh hukum Islam atau dari hubungan yang di luar pernikahan. Tujuan penulisan ini untuk mengkaji tentang pengaturan wasiat wajibah pada Kompilasi Hukum Islam dan mengetahui apakah anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapat waris berdasarkan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil studi menunjukan bahwa Wasiat wajibah diatur pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan wasiat wajibah kepada orang tua angkat dan anak angkat. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur pemberian wasiat wajibah kepada anak diluar kawin namun Putusan Pengadilan Agama Denpasar No. 363/Pdt.G/2020/PA.Dps memberikan wasiat wajibah terhadap anak di luar kawin dengan dasar pertimbangan mengisi kekosongan hukum dan hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum baru.
Akibat Hukum Perjanjian Kerja Yang Mencantumkan Non Competition Clause Untuk Melindungi Rahasia Dagang Bisnis I Gusti Agung Mahendra; I Putu Nyoman Budiartha; I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Jurnal Analogi Hukum 293-297
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.293-297

Abstract

Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, para pengusaha dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan model perjanjian kerja yang dapat mendukung kelangsungan bisnis mereka. Salah satu jenis perjanjian kerja yang biasa digunakan adalah perjanjian dengan Klausula Non Kompetisi. Klausula ini berisi larangan bagi mantan pekerja yang masa kerjanya telah berakhir untuk tidak bekerja di perusahaan pesaing yang dianggap sebagai kompetitor. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dagang dari pesaing. Dalam perspektif Hukum Dagang, penggunaan Klausula Non Kompetisi diperbolehkan sebagai salah satu metode preventif untuk melindungi kerahasiaan dagang. Namun, Klausula ini dapat membatasi hak seseorang untuk pindah pekerjaan dan perlu dibatasi. Oleh karena itu, penggunaannya memerlukan batasan yang jelas. Meskipun demikian, hingga saat ini, pengaturan hukum di Indonesia belum secara tegas mengatur pencantuman Klausula Non Kompetisi dalam perjanjian kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah Hukum Normatif, di mana penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan pendekatan perundang-undangan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang sistem hukum yang berlaku