Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Yohen, Samantha Maria
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1641

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek ditinjau dari UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang lahir atau muncul karena kemampuan intelektual manusia. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik pribadi dengan milik orang lain. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi Pustaka. Lembaga penyelesaian sengketa di Indonesia ini ada 3 (tiga) macam yaitu Pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Arbitrase.
Urgensi Pembiayaan Pengobatan dalam Pemenuhan Pemulihan Kerugian Konsumen Korban Produk Obat Sirup yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Yohen, Samantha Maria; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50850

Abstract

Penelitian ini membahas urgensi pembiayaan pengobatan dalam pemenuhan pemulihan kerugian konsumen korban produk obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut (Acute Kidney Injury/AKI) di Indonesia. Kasus keracunan massal akibat cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) pada obat sirup anak telah menimbulkan dampak kesehatan yang sangat serius, termasuk kerusakan ginjal permanen, kebutuhan terapi dialisis jangka panjang, dan tingginya angka kematian. Beban biaya perawatan yang meliputi perawatan darurat, rawat inap intensif, terapi lanjutan, serta rehabilitasi medis dan psikologis memerlukan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemulihan tidak dapat dicapai hanya melalui penghukuman pelaku, melainkan melalui pemenuhan biaya pengobatan sebagai hak fundamental korban. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis efektivitas mekanisme restitusi sebagai instrumen pemulihan dalam hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan implementasi di lapangan, sebagaimana tergambar dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN.Tng yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengobatan korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan mekanisme restitusi dan pembentukan skema dana kompensasi nasional untuk menjamin kepastian pemulihan, serta mendorong penerapan keadilan restoratif yang berorientasi pada kebutuhan korban secara komprehensif.