Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia (Studi Putusan 1105 K/PDT.SUS- HKI/2018) Simanjuntak, Irene Gracia
Journal of Law, Education and Business Vol 2, No 1 (2024): April 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v2i1.1614

Abstract

Tujuan dibuatnya penelitian ini untuk membahas lebih rinci terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual dalam hak atas merek.  Merek merupakan suatu tanda pengal atau terdapatnya identitas pada sebuah produk. Didalam hak atas terdapat Hak Eksklusif yang dimiliki oleh pemilik yang terdaftar. Perlindungan hak atas merek terdapat dalam Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative dengan mengumpulkan data sekunder yang berupa jurnal, artikel, pdf, buku- buku, makalah dan lainnya yang relevan dengan permasalahan atas hak merek. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan yang diolah dengan sekeksi data yang selanjutnya melalui tahap dianalisis secara kualitatif.
Rehabilitasi sebagai Upaya Pemulihan Trauma bagi Perempuan Disabilitasi Korban Kekerasan Seksual Simanjuntak, Irene Gracia; Adhari, Ade
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50937

Abstract

Kekerasan seksual di Inonesia masih menunjukan angka yang tinggi, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas menimbulkan dampak yang berat dan membuthkan rehabilitasi yang menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode normative untuk mengkaji pengaturan hak rehabilitasi dalam Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Penyandang Disabilitas, dan aturan terkait kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskupun landasan hukum sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal karena terbatasnya fasilitas rehabilitasi, kurangnya tenaga profesional serta koordinasi layanan yang belum terpadu. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan layanan rehabilitas yang sesuai dengan kebutuhan khusus korban.