sari, nike kumala
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN ADVOKAT DALAM PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI PADA KLIEN sari, nike kumala; Puruhita, Prasetyawati; Inka, Shalom; Rafael, Aldi; Liauw, Jonathan; Sally, Jeane Neltje
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 9 No 20 (2023): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8430042

Abstract

A person who works in the legal profession is known as an advocate. An advocate is someone who offers legal help both inside and outside of court based on the principles of the advocate's code of ethics and includes standards based on the provisions of the advocate law. A person who works in a profession must adhere to certain standards of conduct in order to fulfill their duties. The application of a professional code of ethics is helpful in ensuring that advocates act with high integrity and professionalism and do not stray from the principles of the code in order to further their own interests. It also helps to prevent advocates from providing proper legal services. community so that supporters can be trusted by the populace. The study methodology employed is normative legal research, which is founded on written works, legal doctrine, legislation, and rules. The goal of this research is to identify the legal repercussions for advocates who transgress the code of ethics while performing their professional responsibilities. In accordance with Article 6 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 Concerning Advocates, which has regulated the presence of an ethics code, In order to protect the role of advocates in carrying out their responsibilities and uphold professional standards, profession is crucial.
Tindakan Bank dalam Penahanan Jaminan Kredit sebagai Klausula Baku yang Merugikan Konsumen Sari, Nike Kumala; Gunadi, Ariawan
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 4 (2025): Oktober, Social Issues and Problems in Society
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i4.50555

Abstract

Penelitian ini membahas praktik penahanan jaminan kredit oleh bank setelah nasabah melunasi kewajiban kreditnya, yang dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dapat dikualifikasikan sebagai klausula baku yang merugikan konsumen. Perjanjian kredit pada umumnya disusun dalam bentuk kontrak baku sehingga menempatkan nasabah pada posisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan bank sebagai pelaku usaha. Dalam kondisi demikian, penahanan jaminan sering kali dilakukan berdasarkan kebijakan internal bank yang tidak transparan dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penahanan jaminan pasca pelunasan bertentangan dengan Pasal 18 UUPK karena menghilangkan hak konsumen untuk memperoleh kembali hak miliknya. Selain itu, perlindungan hukum bagi nasabah dapat ditempuh melalui upaya preventif dan represif, yaitu pengaduan internal bank, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan, serta gugatan melalui jalur perdata. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan pengawasan OJK, peningkatan literasi hukum konsumen, dan komitmen bank untuk menjalankan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanan jasa keuangan.