Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Koperasi Dalam Perspektif Hukum Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Era Globalisasi Sabila, Silvina Viola; Toruan, Via Geneti Lomban
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14192048

Abstract

Globalisasi berasal dari kata globe dan ization. Globe diartikan sebagai bola bumi atau peta bumi yang bulat. Kata globe kemudian berubah menjadi global. Artinya, secara umum dan keseluruhan, secara bulat atau bersangkut paut mengenai dan meliputi seluruh dunia (mengglobal atau mendunia).  Globalisasi didefinisikan sebagai semua proses yang mengarah pada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Globalisasi merupakan suatu proses yang terbentuk dari tatanan, aturan, atau sistem tertentu. Aturan tersebut diberlakukan bagi seluruh bangsa di dunia sehingga batas wilayah suatu negara dan globalisasi juga merupakan bagian proses dalam penyebaran atau perluasan sosial budaya, sistem ekonomi dan pola kehidupan. Dalam globalisasi tentu akan mengalami beberapa gejala yang nyata dan sangat cepat mempengaruhi seluruh dunia. Proses dalam Globalisasi akan terjadinya penyebaran secara meluas dan interaksi berbagai media sosial di antaranya ialah : Sosial Budaya, Ekonomi, Keamanan dll. Koperasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam kehidupan yang telah berkembang mengikuti perkembangan era globalisasi. Koperasi biasanya dipimpin oleh Pemilik koperasi itu sendiri dan memiliki beberapa anggota setiap bagiannya dengan modal dan untung dinikmati secara kebersamaan dalam penggajian, namun ada juga koperasi yang dijalankan sendiri yang artinya tanpa adanya anggota dengan modal dan untung yang dirasakan sendiri. Menurut Said Hamid Hasan koperasi merupakan kumpulan dari orang yang secara bersama-sama bergotong royong berdasarkan persamaan, bekerja untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat banyak. Sedangkan menurut “UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam pasal 1 ayat (1) bahwa  Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi”. Meskipun koperasi merupakan salah satu kegiatan perekonomian dalam ekonomi lokal warga harus mampu menjamin kesejahteraan berdasarkan era globalisasi ditengah adanya tantangan dan peluang yang ditawarkan secara perkembangan zaman yang semakin modern. Dan meskipun koperasi masih termasuk perekonomian secara lokal maka dari itu sistem perkoperasian harus mampu menyusun strategis bersaing dengan perusahaan multinasional dengan berdasarkan peraturan yang berlaku.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SAMIRONO KABUPATEN SEMARANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL Rizani, Dina Fatonatul; Sabila, Silvina Viola
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12511744

Abstract

Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, bahan penelitian ini diperoleh dari penelitian perpustakaan dan lapangan di Desa Samirono Getasan Kabupaten Semarang. Dengan mencari dari sumber yang kompeten, sumber pendukung dari lembaga pemerintah dan swasta yang relevan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data, yaitu menggambarkan fakta dan informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian. Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana kebijakan peraturan pemerintahan kabupaten/kota dan bagaimana kewenangan pengembangan desa wisata khususnya di desa samirono sebagai obyek yang memiliki daya tarik kearifan lokal bagi wisata di kabupaten semarang dan apa saja upaya yang dilakukan dinas pariwisata dalam menarik minat wisatawan. Hasil penelitian ini berhubungan dengan kewenangan pemerintah kabupaten semarang yang melibatkan kewenengan dalam Desa wisata Samirono untuk mengembangkan potensi yang ada seperti tempat wisata lereng merbabu , pertanian dan perternakan yang diajadikan destinasi kabupaten semarang dengan cara menarik perhatian dengan keberagaman budaya didasa Samirono dan masayarakat lokalnya yang ramah-ramah.
Use of AI Risk Assessment for Conditional Release based on Principles of Justice and Protection of Human Rights Sabila, Silvina Viola; Widiyawati, Anis
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 4 (2025): December 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i4.49971

Abstract

The use of Artificial Intelligence (AI) in parole risk assessments in Indonesia is beginning to be considered as a policy alternative to address the problem of correctional overcrowding and the limitations of conventional assessment mechanisms. However, to date, there is no specific and comprehensive legal regulation governing the use of AI in the parole decision-making process. This situation creates a normative gap that could potentially raise issues concerning the principles of legal certainty, justice, and the protection of human rights for prisoners. This study employs normative legal research methods with a statutory and comparative legal approach. The analysis is conducted on the positive legal framework in Indonesia and compared with practices and regulations in several other jurisdictions, including the implementation of the COMPAS system in the United States and risk-based regulations in the EU AI Act in the European Union. The results show that the use of AI in parole assessments, if not accompanied by adequate legal regulations, has the potential to cause problems in the form of algorithmic bias, limited transparency due to black box mechanisms and challenges to the principle of accountability in administrative decision-making in the correctional sector. Based on these findings, this study emphasizes the importance of formulating a clear and measurable legal framework to regulate the use of AI as a supporting instrument for parole assessments. Such regulations should clarify the limitations of AI's function as a decision-making tool, along with human oversight mechanisms, principles of transparency, and accountability, so that its implementation remains aligned with the goals of the correctional system and the principles of human rights protection.