Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI: KRITIK TERHADAP KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PERDATA Nugraha, Michael Adi; Alfianto, Muhammad Hadi; Sugiharto, Hidayat Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.826

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dimaksudkan untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan yang maha esa. Namun untuk dapat melangsungakn perkawinan sendiri terdapat beberapa syarat yanag harus dipenuhi salah satunya adalah syarat umur. Adanya persyaratan batas minimal umur sendiri bertujuan untuk mencegah perkawinan dini yang berdampak negatif. Ada banyak alasan mengapa angka pernikahan di Indonesia sangat tinggi—67% dari total, menurut data BPS 2017. Karena banyaknya pernikahan dini, usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ditambahkannya pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, yang memberi celah untuk menyampingkan ketentuan ayat 1 menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini. Di artikel ini akan membahas tentang kritik terhadap batas usia perkawinan dan dampaknya pada angka perkawinan dini.
Perkembangan Zaakwarneming di Indonesia Dan Implementasinya Di Era Digitalisasi Nugraha, Michael Adi; Wicaksana, Aliph Ramahadi; Rafli, Muhammad Hafidz; Ferdiansyah, Damar Gierry; Sugiharto, Hidayat Muhammad
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 2 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia menunjukkan transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan. Dari aspek medis hingga transaksi ekonomi, zaakwarneming telah meluas ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela. Dalam era digitalisasi ini, zaakwarneming menghadapi tantangan baru dan memerlukan pemahaman mendalam tentang implementasinya, terutama terkait keamanan data, integritas informasi, dan tanggung jawab hukum. Meskipun teknologi membuka peluang baru, regulasi yang cermat dan proaktif diperlukan untuk mengatasi risiko potensial. Keberhasilan zaakwarneming di ranah digital juga membutuhkan pendekatan etis yang kuat dan kesadaran akan privasi. penelitian ini menguraikan perjalanan perkembangan zaakwarneming di Indonesia, menyoroti dampak era digitalisasi, dan menekankan pentingnya regulasi yang tepat dan prinsip etika dalam mengelola representasi sukarela di dunia maya. Kajian ini memberikan perspektif mendalam tentang bagaimana zaakwarneming dapat menjadi instrumen yang efektif dalam kehidupan modern dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan keamanan informasi. perkembangan konsep zaakwarneming di Indonesia mengalami transformasi signifikan seiring waktu, melibatkan perwakilan sukarela dalam berbagai konteks kehidupan, dari aspek medis hingga transaksi ekonomi. Zaakwarneming juga telah merambah ke dalam dunia digital, di mana platform daring menjadi wadah utama untuk interaksi dan perwakilan sukarela. Kata Kunci: Zaakwarneming, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Digitalisasi
Beban Administrasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Najmuddin, Alfan Haydar; Sugiharto, Hidayat Muhammad
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 13 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12702782

Abstract

Administrasi karyawan sangat penting bagi suatu organisasi karena dapat memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan. Bagian perencanaan dan pengadaan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas perekrutan dan penempatan pegawai. Bagian ini memiliki tugas utama untuk melakukan formasi pegawai, pengelolaan pegawai tidak tetap, pengangkatan CPNS/PNS, dan seleksi CPNS. Dalam penelitian ini, bahasan tentang administrasi kepegawaian meliputi: perencanaan pegawai, rekrutmen, penempatan, dan pemberhentian.