Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA HUKUM UNTUK MENGATASI PERNIKAHAN DINI: KRITIK TERHADAP KETENTUAN USIA MINIMUM DAN ALTERNATIF PENYELESAIANNYA DALAM HUKUM PERDATA Nugraha, Michael Adi; Alfianto, Muhammad Hadi; Sugiharto, Hidayat Muhammad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i4.826

Abstract

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang dimaksudkan untuk menjadi suami istri dan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan yang didasarkan pada Tuhan yang maha esa. Namun untuk dapat melangsungakn perkawinan sendiri terdapat beberapa syarat yanag harus dipenuhi salah satunya adalah syarat umur. Adanya persyaratan batas minimal umur sendiri bertujuan untuk mencegah perkawinan dini yang berdampak negatif. Ada banyak alasan mengapa angka pernikahan di Indonesia sangat tinggi—67% dari total, menurut data BPS 2017. Karena banyaknya pernikahan dini, usia minimal untuk menikah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ditambahkannya pasal 7 ayat 2 UU No.1 tahun 1974, yang memberi celah untuk menyampingkan ketentuan ayat 1 menyebabkan peningkatan jumlah permohonan dispensasi nikah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam menangani kasus pernikahan dini. Di artikel ini akan membahas tentang kritik terhadap batas usia perkawinan dan dampaknya pada angka perkawinan dini.
Juridical Analysis of Saudi Arabia's Intervention in Yemen's Internal Conflict Reviewed According to International Law Provision Alfianto, Muhammad Hadi; Arifin, Ridwan; Nte, Ngboawaji Daniel
Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal Vol 4 No 2 (2024): July-December, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ipmhi.v4i2.77155

Abstract

Saudi Arabia's intervention in the internal conflict in Yemen has been the focus of attention due to its significant humanitarian and political implications. The continuation of this conflict has raised the need for an objective evaluation of the role played by Saudi Arabia, especially the extent to which it complies with United Nations (UN) rules and regulations. The conflict in Yemen has created profound humanitarian impacts, including starvation and the suffering of countless people. Therefore, this essay aims to conduct a thorough analysis of Saudi Arabia's intervention in Yemen with a particular focus on the legality and effectiveness of their actions. By examining Saudi Arabia's level of compliance with international law, especially the norms upheld by the UN, we can better understand whether their actions are in line with prevailing international norms. In addition, the impact of this intervention on the Yemeni population as a whole will also be explored. This comprehensive analysis is expected to provide an in-depth understanding of Saudi Arabia's contribution to the Yemen conflict, both in terms of its legality and humanitarian impact. In this way, we can develop a balanced and rational view of Saudi Arabia's role in the context of the protracted conflict in Yemen.
Dinamika Pelayanan Administratif Pemerintahan: Analisis Beban Administrasi Sebagai Hambatan dalam Menjalankan Pelayanan Publik (Studi Kasus Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah) Ardiyansah, A’an Ilham; Wicaksana, Aliph Ramahadi; Alfianto, Muhammad Hadi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 14 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13361496

Abstract

Abstrak ini membahas peran kritis pelayanan publik dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, sambil mengidentifikasi beberapa masalah utama yang menghambat efektivitasnya. Kendala aksesibilitas informasi dan pelayanan, kompleksitas birokrasi, serta masalah korupsi dan praktik tidak etis di dalam lembaga menjadi fokus utama. Penelitian ini mencakup solusi potensial seperti peningkatan akses informasi melalui kampanye penyuluhan, reformasi birokrasi untuk transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat, serta penguatan pengawasan dan tindakan tegas terhadap korupsi. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan mendalam dan solusi konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam pelayanan publik.