Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

REKAM MEDIS ELEKTRONIK PADA PELAYANAN RUMAH SAKIT DI INDONESIA: ASPEK HUKUM DAN IMPLEMENTASI Satria Indra Kesuma
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i1.188

Abstract

Perkembangan teknologi informasi membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas yang semula berbasis di dunia nyata (real) kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Informasi elektronik adalah setiap informasi berbentuk elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang pada suatu waktu tertentu dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan dinas kesehatan merupakan salah satu lembaga yang juga secara langsung mengikuti arus digitalisasi dalam perkembangan organisasinya. Rekam medis atau data pasien yang selama ini dibuat secara konvensional atau kertas kini mengalami perubahan menjadi rekam medis elektronik. Pengembangan Rekam medis elektronik tentunya menimbulkan masalah baru di bidang kerahasiaan dan privacy si pasien. Bila data medik pasien jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka dapat terjadi masalah hukum dan menjadi tanggung jawab bagi rumah sakit dan dokter yang menangani si pasien. Dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach). Paper ini bertujuan untuk mengeksplor aspek rekam medis elektronik dalam pelayanan Rumah Sakit di Indonesia dan bagaimana pengaturan rekam medis elektronik di Indonesia. Dengan menerapkan rekam medis elektronik dapat meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit, maka diperlukan arah pengembangan rekam medis elektronik. Selain itu, pada saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur rekam medis elektronik dan hanya merujuk dalam kategori “dokumen elektronik” yang belum secara terperinci mengatur mengenai rekam medis elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan khusus dalam menerapkan rekam medis elektronik dalam pelayanan di Rumah Sakit, untuk menghindari keraguan pasien dan tenaga medis dalam menerapkan rekam medis elektronik pelayanan di Rumah Sakit.
Crime Victims in Indonesia's Criminal Justice System Based on The Criminal Procedure Law (KUHAP) Santriana Santriana; Desi Anisah; Satria Indra Kesuma
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.539

Abstract

The purpose of this study is to examine how crime victims are treated by Indonesia's criminal justice system. This scientific study was written utilizing the normative legal research method, which employs a statutory approach (act approach). The study's findings demonstrate that Indonesia's criminal justice system, which is based on the Criminal Code (KUHAP), places an undue emphasis on offenders and minimal emphasis on victims. The absence of provisions in the Criminal Procedure Code that address the existence of victims of crime is one indication of this. As a result, the crime victim in this instance serves simply as a witness to establish the defendant's guilt in a court of law. In actuality, victims of crimes as much as criminals face the issue of justice and respect for human rights.
Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Satria Indra Kesuma
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 1 No. 4 (2023): Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v1i4.731

Abstract

This study uses a sociological juridical approach to analyze the relationship between legal protection and a supportive work environment on doctors' ability to provide optimal health services. The results of this study outline various factors such as workload, availability of medical facilities and equipment, and policies that value work-life balance, into important aspects discussed. Through this approach, research not only analyzes relevant legal aspects, but also explores the social factors that influence the practice of medicine in hospitals. In overcoming the challenges of high workloads and maintaining quality of services, it is important for hospitals and relevant stakeholders to create a supportive environment, including providing adequate facilities and implementing policies that take into account doctors' work-life and personal life balance. The findings of this study are expected to provide richer insights into the issue of legal protection and comfort in medical practice in hospitals and their impact on the quality of health services provided by doctors.