Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UNDANG - UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PEMENUHAN HAK KORBAN Muhammad Gerald Arsy; Wiwin Yulianingsih
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2023): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v1i3.321

Abstract

Sexual violence is a serious crime that violates human rights and adversely affects the well-being of victims. Protecting the rights of victims of sexual violence is crucial to ensuring justice and recovery for victims. Therefore, the purpose of this study is to investigate the realization of the rights of victims of sexual violence according to the current legislation. This study uses legal analysis techniques Yuridis-Empiris in relation to legislation applicable to sexual violence. Various aspects related to the exercise of victims' rights, such as protection, rehabilitation and compensation, are analyzed in detail. In addition, the study also addresses related issues such as public awareness, education and access to support services. The results of the study show that the law on sexual violence recognizes the importance of protecting the rights of victims. Victim protection is governed by a number of mechanisms, including the provision of physical protection and access to effective legal systems. Victim rehabilitation is also considered an important part of recovery, along with psychological support, medical care and education. Protection of the rights of victims of sexual violence is an important part of legislation on sexual violence. This law provides an important framework for the protection, rehabilitation and compensation of victims. However, issues such as public awareness and access to services remain to be addressed. Better protection of victims' rights in the future will require cooperation between governments, community groups and individuals.
IMPLEMENTASI HAK AHLI WARIS ANAK (NON MUSLIM) DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM Rintis Uthita Hernanda; Mukhammad Ginanjar Fitrianto; Muhammad Gerald Arsy; Mahendradatta Yadi Wisnu Wardhana
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.911

Abstract

Pembagian warisan di antara para ahli waris secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditentukan oleh pengaturan hak waris menurut hukum Islam. Persoalan warisan saat ini terkait dengan warisan kepada anak kandung yang bukan muslim atau non muslim, hal ini dikarenakan peredaran harta warisan kepada anak non muslim atau berbeda agama jelas tidak diperbolehkan. mendapatkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pendekatan perundang-undangan dan produk perilaku hukum. Oleh karena itu, dalam prakteknya, hakim masih dapat menggunakan putusan pengadilan untuk menentukan hak waris berdasarkan wasiat wajib bagi anak kandung non muslim atau agama lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 171 huruf (c) Sidang Hukum Islam (KHI) yang memaknai bahwa pengaturan umum sebagai penerus utama adalah dia harus beragama Islam, segala sesuatunya sama, pilihan memberikan pemerataan dan keadilan. keuntungan bagi keluarga.