Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara Andinia Noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Dwi Mei Nandani; Wikha Rahmaleni; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.885

Abstract

Human rights are important, indivisible and fundamental rights that exist in every human being from the moment of birth. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) serves as the constitutional protection of human rights. The purpose of the Indonesian legal system is to defend and defend human rights. This thesis explores how the Indonesian legal system protects human rights by examining how the constitution is applied in democratic practice in everyday society. The basic human rights law contained in the constitution, the mechanism of protecting human rights in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, difficulties in implementing human rights will be discussed in this examination. The analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for the defense of human rights. Especially in the right to freedom in democracy within the scope of the state seen from a societal point of view..
ANALISIS ASPEK HUKUM DAN SANKSI DALAM PROSES PELAPORAN SPT PAJAK Andinia noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Maria Benedicta Azalia Putri
Case Law : Journal of Law Vol. 7 No. 1 (2025): Case Law : Journal of Law
Publisher : Program Studi Hukum Program Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/caselaw.v7i1.4921

Abstract

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan unsur vital dalam sistem administrasi khusus pajak karena berfungsi untuk sarana pelaporan penghasilan, harta, utang, dan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Meskipun sistem pelaporan SPT telah berkembang melalui mekanisme manual maupun elektronik (e-filing), persoalan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak masih menjadi isu yang signifikan. Ketidakjelasan prosedur, potensi sanksi administratif maupun pidana, serta minimalnya menjadi hambatan pendidikan dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan. Oleh karena itu pada penelitian kali ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sistem pelaporan SPT saat ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi wajib pajak, serta menilai efektivitas sanksi administratif dan pidana dalam meningkatkan kepatuhan. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan kajian kepustakaan, artikel ini mengkaji peraturan-undangan dan doktrin hukum yang relevan sebagai bahan hukum primer. Hasil kajian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan sistem pelaporan SPT di Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan.