Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Implementasi Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara Andinia Noffa Safitria; Zahrotul Afifah; Dwi Mei Nandani; Wikha Rahmaleni; Ananda Thalia Wahyu Salsabilla; Kuswan Hadji
ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/aladalah.v2i3.885

Abstract

Human rights are important, indivisible and fundamental rights that exist in every human being from the moment of birth. In Indonesia, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) serves as the constitutional protection of human rights. The purpose of the Indonesian legal system is to defend and defend human rights. This thesis explores how the Indonesian legal system protects human rights by examining how the constitution is applied in democratic practice in everyday society. The basic human rights law contained in the constitution, the mechanism of protecting human rights in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia, difficulties in implementing human rights will be discussed in this examination. The analysis shows that the Indonesian constitution provides a strong legal basis for the defense of human rights. Especially in the right to freedom in democracy within the scope of the state seen from a societal point of view..
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG EFEKTIVITAS GAKKUMDU PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH Fernanda, Niken; Arifin, Rosa Adelia; Dwi Mei Nandani; Saiva Wulandari; Aditya Arif Pratama
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4579

Abstract

Penelitian ini menganalisis kendala dalam koordinasi antara pemerintah daerah dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terkait penegakan hukum pemilu di Indonesia. Meskipun Gakkumdu didirikan untuk meningkatkan penanganan pelanggaran pemilu, pelaksanaan di lapangan mengalami sejumlah hambatan yang mengurangi efektivitasnya. Permasalahan yang ditemukan mencakup ketiadaan aturan teknis yang jelas, ketidakseimbangan wewenang antara lembaga pengawas dan pemerintah daerah, lemahnya sinergi internal, serta keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, infrastruktur, dan alokasi sumber daya. Selain itu, campur tangan aktor politik lokal dan kurangnya jaminan perlindungan bagi pelapor turut menghambat terciptanya sistem pengawasan yang transparan dan independen. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan data empiris, penelitian ini menyarankan perlunya reformasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, modernisasi sistem pengawasan, serta perlindungan yang kuat bagi partisipasi publik. Langkah-langkah ini dianggap penting untuk mewujudkan penegakan hukum pemilu yang efektif, adil, dan berintegritas guna memperkokoh demokrasi di tingkat lokal dan nasional. Kata kunci Penegakan hukum pemilu, Sentra Gakkumdu, pemerintah daerah
Analisis Konsep Ekonomi Syariah: Studi Kasus Kritik Yusuf Mansur Terhadap Praktik Perbankan Syariah Ronaan Maulana Basuki; Nur Wahid Muharrom; Adina Latifaturrohmah; Aina Sarah Hafawati; Dwi Mei Nandani; Dwi Lestari; Ahmad Zangim; Nicholas Adi Kusuma
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 2 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i2.1086

Abstract

Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang sebagai sistem keuangan alternatif yang berbasis pada prinsip Islam dan didukung regulasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi Yusuf Mansur dengan prinsip ekonomi syariah serta mengevaluasi implikasi hukumnya terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas pengawasan otoritas syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka. Data dikumpulkan dari literatur ilmiah, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan pemberitaan media terkait kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema investasi yang ditawarkan Yusuf Mansur tidak mencerminkan prinsip syariah, terutama dalam aspek kejelasan akad, transparansi dana, dan pembagian hasil. Kasus ini memperlihatkan lemahnya pengawasan otoritas seperti OJK, DPS, dan DSN-MUI, serta rendahnya literasi masyarakat terkait investasi syariah. Implikasinya, dibutuhkan penguatan regulasi, pembenahan sistem pengawasan, peningkatan kualifikasi manajer investasi syariah, serta edukasi yang berkelanjutan.