Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Early Warning System (EWS) Sebagai Peringatan Bencana Tanah Longsor Sederhana dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana di Desa Kedungsono Budi Siswanto; Yesreel Andre Barasa; Rania Hapsari Hidayah; Nur Azizah; Catherine Chandra; Zahra Cahya Putri; Dhesthi Kembang Masa; Azzahra Healtiane Nuryanta; Muhammad Nurwicaksana; Wisnu Kumara Putra; Bagas Dwi Rangga
KREASI : Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2023): Desember
Publisher : BALE LITERASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kreasi.v3i3.688

Abstract

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui KKN ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat tentang kemungkinan bencana yang dapat terjadi di Desa Kedungsono. Pada Desa Kedungsono terdapat beberapa kemungkinan terjadi bencana alam, salah satunya yaitu bencana tanah longsor. Kegiatan ini merupakan salah satu program yang berkaitan dengan Tema KKN yang diambil yaitu Desa Tanggap Bencana. Pada program ini dilakukan pembuatan alat yang dipasang pada daerah rawan terjadi bencana tanah longsor. Alat ini bertujuan untuk memberikan pemberitahuan berupa suara sirine ketika terjadi bencana tanah longsor sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPBD berpartisipasi dalam memberikan informasi tentang bencana alam dan cara menanggulanginya. BPBD dan masyarakat setempat juga mendukung dan ikut serta dalam pemasangan alat peringatan bencana tanah longsor di tempat rawan bencana tanah longsor. Dampak dari kegiatan ini mampu meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan masyarakat Desa Kedungsono tentang bencana tanah longsor. Alat peringatan bencana tanah longsor tersebut diharapkan dapat diperbanyak dan dikembangkan agar menjadi lebih efektif.
Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Wisnu Kumara Putra; Riska Andi Fitriono
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1538

Abstract

This research aims to find out the juridical limits, before grant recipients with the donated assets originating from the criminal acts of corruption can be threatened with criminal penalties based on Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering as passive perpetrators of money laundering crimes. This research is a normative type of research that is prescriptive in nature, and is based on a statute, case, historical, and the conceptual approach. This research is based on legal materials consisting of primary and secondary legal materials, which were carried out by studying library materials, then analyzed through a deductive mindset using the syllogism method. Based on this research, the results obtained are that grant recipients with donated assets originating from assets that resulting from criminal acts of corruption can be punished as passive perpetrators of money laundering crimes, if the grant recipient has fulfilled the elements of the act as stated in the formulation of Article 5(1) Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, apart from fulfilling the elements of action according to this article, in order to be responsible for their actions, the recipient of the grant must have been proven to have made a mistake, for which there is no forgiving reason that can erase the mistake.