Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.249
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial Alkhidmah: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara International Journal of Law and Society Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia Federalisme : Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Riska Andi Fitriono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SECARA “WIN-WIN SOLUTION” KASUS RESIKO ATAU KEKELIRUAN MEDIS (MEDICAL MALPRACTICE) Sulistyanta Sulistyanta; Riska Andi Fitriono; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; R Ginting; Winarno Budyatmojo; Subekti Subekti; Budi Setyanto; Dian Esti Pratiwi
Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum 2021: Volume 7 Nomor 2 Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lljih.v7i2.459

Abstract

Pemahamam malparaktek medis harus di dasarkan pada asas praduga tak bersalah, bahwa kecil kemungkinan dokter dengan sengaja menimbulkan korban dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Sifat hubungan kontrak ini bila dihubungkan masalah malpraktik medis menjadi persoalan rumit. Sehingga penyelesaian yang lebih berkeadilan, berimbang dan bermartabat perlu dipikirkan. Tawaran alternatif penyelesaian kasus malpraktik medis dengan menerapkan restorative justice didasarkan pada asumsi bahwa penafsiran malpraktik medis secara substansif masih multitafsir dan relative. Keadaan ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, termasuk tahapan penyelesaian persoalan yang ada. Alternatif penyelesaian restoratif justice berbasis pada kesepakatan, kepercayaan dan keterbukaan, tanpa paksaan kedua belah pihak dapat menjadi alternatif penyelesaian yang berkeadilan dan bermartabat. Alternatif penyelesian ini didasarkan pada keseimbangan antara tugas professional tenaga medis dan perhatian terhadap korban (pasien). Suatu konstruksi penegakan hukum non litigasi yang diharapkan dapat memberikan keadilan bagi semua pihak. Terdapat kelebihan dan kekuarangan dalam penerapan restoratif justice. Kelebihannya dapat dilakukan secara cepat, biaya murah, menghemat waktu dan tenaga. Urgensi penelitian ini antara lain (1) mengatasi persoalan malpraktik yang selama ini telah menimbulkan korban namun penyelesaiannya kurang memuaskan, (2). mencari keseimbangan antara pelayanan kesehatan dan pengguna kesehatan dengan merekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan. Metode dengan melakukan identifkasi dan menganalisis dan mengevaluasi kasus malpraktik medis dan kasus yang diduga malpraktik yang telah membawa korban dan penyelesaian (hukum) dilakukan. Alternatif penyelesaian atau penegakkan hukum medis yang berkeadilan ini selain berkontribusi pada tataran teoretik dalam pengembangan teori penyelesaian dan penegakan hukum di bidang medis yang berkeadilan, transparan, dan jujur, diharapkan juga dapat menjadi model ideal bagi penegakan hukum malpraktik medik di Indonesia.
PENERAPAN HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK (Studi Putusan Nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST) Berthon Jonathan; Riska Andi Fitriono
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v3i3.40536

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pada kasus merek memory card merek “V-GEN” di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan dalah penelitian hukum normatif bersifat preskripstif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  penegakan hukum dalam tindak pidana pemalsuan merek dalam perkara nomor 1483/Pid.Sus/2013/PN.JKT.PST telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Terdakwa dalam kasus ini telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 94 yaitu memperdagangkan  barang yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran penggunaan merek secara keseluruhan dengan merek pihak lain untuk barang sejenis.Kata Kunci: Tindak Pidana, Pemalsuan MerekAbstractThis research method aims to understand its application the law enforcement in the case of conterfeiting memory card trademark “V-GEN” on the Central Jakarta First Intance Court. This study was a  prescriptive doctrinal legal research. The approach taken is historical approach, statute approach and case approach. The law material source used primary and secondary law materials, while the technique of law material data used was deductive syllogism. Based on research results can be concluded Law enforcement of a cirminal act case number 1483 / Pid.Sus / 2013 / PN.JKT.PST has been in accordance with aRI’s Act Number 15 of 2001 about Trademark. Namely the trading of goodsshould be suspected or suspected violations of the use of a sign of the results of the same brand as a whole with a brand owned by other parties to goods which are similar.Keywords: Criminal Act, Conterfeiting Trademark
Inovasi Produk Berbasis Limbah Kulit Singkong dalam Mendorong Usaha Kreatif Masyarakat Desa Sumberpitu Riska Andi Fitriono; Rizqon Farisi; Meiliana Hapsari; Nabilah Nurulhumairoh; Miftahul Jannah; Yeni Fatmawati; Zinorio De Jesus; Artita Masfifatul Afif; Nindya Nourma Shanti; Siti Dian Adriani; Yoga Prasetya Ramadhana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi Vol. 3 No. 3 (2024): September : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains dan Teknologi
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58169/jpmsaintek.v3i3.541

Abstract

Cassava waste is commonly used as animal feed or simply discarded by the community of Sumberpitu Village, Cepu Subdistrict, Blora Regency. Waste that is discarded without being processed can pollute the environment and cause disease. Therefore, the aim of this community service activity is to provide training on processing cassava peels into delicious and safe food, encouraging the community to start entrepreneurial ventures to improve the local economy. This activity includes a brief explanation of cassava peel waste processing, followed by a demonstration of making cassava peel chips. The method used in this activity consists of three stages: identifying the problem, program planning, and program implementation. This initiative is expected to reduce cassava peel waste in Sumberpitu Village and increase community income through creative and innovative waste processing.
Kerentanan Perempuan dalam KBGO: Studi Kasus Perlindungan Hukum bagi Korban KBGO oleh Kolektif Advokat Untuk Keadilan Gender Pramidazzura Alifa Rifqi; Hartiwiningsih Hartiwiningsih; Riska Andi Fitriono
Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2024): September : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Publisher : STAI YPIQ BAUBAU, SULAWESI TENGGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59059/mandub.v2i3.1421

Abstract

Technological advancements have increased the forms and types of crimes, including online gender-based violence (GBV). The COVID-19 pandemic has driven Indonesian society to engage in online activities, leading to a 23% increase in internet usage by April 2020, but also triggering a surge in cyberattacks, with 190 million cases recorded during the same period. Cases of online GBV have risen from 281 in 2020 to 1697 in 2023. This research examines the vulnerability of women to online GBV and the challenges faced by the Gender Justice Advocates Collective (KAKG) in providing legal protection. Factors such as patriarchal culture, lack of digital literacy, objectification of women, and victim-blaming culture exacerbate women's vulnerability. KAKG faces obstacles including limited human resources, insufficient family support, and difficulties in determining the location of crimes. This study employs a non-doctrinal method, examining the implementation of laws in society. Interview data indicate that the majority of online GBV victims are women, with a significant increase in complaints from 2022 to 2023. The study highlights the importance of digital literacy education and training for law enforcement officers with a victim-centered and gender-equitable perspective to effectively handle online GBV cases.
Pengaktifan Pengelolaan Sampah Melalui Kegiatan KKN Tematik di desa Kapuan kecamatan Cepu kabupaten Blora Riska Andi Fitriono; Oktafian Suryo Wibawanto; Hairur Rozak; Fadya Intan Rahmawati; Anggi Sukma Indah; Avilia Zanata Astika Baktiar; Rosalia Imroatul Mufidah; Syahwa Agustin Rahmawati; Elen Anjelina; Salsabilla Haura Aghisny; Trianawati Ayuningtyas
ALKHIDMAH: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2024): Oktober: Jurnal Pengabdian dan Kemitraan Masyarakat
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59246/alkhidmah.v2i4.1063

Abstract

Community service activities through the real work study program with the theme of community service to overcome the problems of inorganic and organic waste in the Kapuan village community, Cepu district, Blora sub-district. this activity runs for 45 days reviewing the amount of inorganic and organic waste increases continuously so that it is used to reactivate the waste bank and organic waste as fish and poultry feed which is carried out in stages from determining the location, reviewing the location of activities, planning work programs, realizing work programs, and evaluating work. The results of community service activities through the KKN program have helped reduce inorganic and organic littering that generates money from the sale of waste.
Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Internet Gambling Di Indonesia Khoilul Ahmad Jidan; Riska Andi Fitriono
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.320

Abstract

Internet gambling crimes in Indonesia are increasing from year to year. This phenomenon is a bad thing for the Indonesian people. Therefore, the author conducted research which aims to find out how criminal law tackles internet gambling in Indonesia. By using normative research methods. In this legal research, the author uses primary legal materials and secondary legal materials obtained through literature studies that are appropriate to the topic of discussion that the author has taken. Based on the research results, it can be concluded that internet gambling regulations in Indonesia are regulated in Article 27 Paragraph (2) and the threats are regulated in Article 45 Paragraph (3) of the ITE Law. However, the regulations in this article do not clearly regulate witnesses for internet gaming players. This law only contains services used to carry out internet gambling. Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code can be a solution to overcome the weak response to internet gambling crimes in Indonesia because acts committed digitally have been accommodated in this law.
Penegakan Hukum Pidana Berbasis Keadilan Sosial Terhadap Nelayan Lokal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di Zona Eonomi Eksklusif Indonesia Arsafina Paka; Riska Andi Fitriono
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): Juli : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i3.339

Abstract

The current criminal law policy for illegal fishing in the Exclusive Economic Zone provides different sanctions between local fishermen and foreign fishermen, giving rise to social impacts, namely injustice for local fishermen. This research aims to examine the current illegal fishing criminal law policy and then review it from social justice theory to seek justice for local fishermen in terms of imposing sanctions. This research uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The research results show that current criminal law policies still do not fulfill the concept of social justice in law enforcement. In the context of social justice theory, we must pay attention to the principle of equality So both local fishermen and foreign fishermen should be involved illegal fishing have the same rights, obligations and position before the law. Efforts to implement bilateral agreements and prioritize administrative sanctions can achieve social justice for local fishermen.
Tinjauan Hukum Pidana Atas Pengalihan Laba Melalui Transfer Pricing Sebagai Mekanisme Penghindaran Pajak di Indonesia Rossa Putri Juliana; Supanto Supanto; Riska Andi Fitriono
Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2024): September : Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/jembatan.v1i3.609

Abstract

Taxes are mandatory levies imposed on citizens to be used as public investment to boost the country's economic growth. However, Indonesia is estimated to experience tax losses of US$601 per year due to tax avoidance. One of the most commonly used schemes is profit shifting through transfer pricing. The author using normative juridical research method will answer about how the general scheme of profit shifting using transfer pricing method and how effective the current tax laws and regulations work to overcome the problem.
Batasan Yuridis Penerima Hibah Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Harta Kekayaan dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Wisnu Kumara Putra; Riska Andi Fitriono
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 4 (2024): November : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i4.1538

Abstract

This research aims to find out the juridical limits, before grant recipients with the donated assets originating from the criminal acts of corruption can be threatened with criminal penalties based on Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering as passive perpetrators of money laundering crimes. This research is a normative type of research that is prescriptive in nature, and is based on a statute, case, historical, and the conceptual approach. This research is based on legal materials consisting of primary and secondary legal materials, which were carried out by studying library materials, then analyzed through a deductive mindset using the syllogism method. Based on this research, the results obtained are that grant recipients with donated assets originating from assets that resulting from criminal acts of corruption can be punished as passive perpetrators of money laundering crimes, if the grant recipient has fulfilled the elements of the act as stated in the formulation of Article 5(1) Act Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering. However, apart from fulfilling the elements of action according to this article, in order to be responsible for their actions, the recipient of the grant must have been proven to have made a mistake, for which there is no forgiving reason that can erase the mistake.
Imposition Of Criminal Sanctions In The Case Of The Crime Of Child Abuse By A Mother Suffering From Baby Blues Syndrome: Study Decision Number 296/Pid.B/2018/Pn.Kwg Amalia Kemala Dewi; Subekti Subekti; Riska Andi Fitriono
International Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2024): April : International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v1i2.19

Abstract

The writing of this article aims to analyze postpartum mental health disorders can be categorized as psychiatric disorders for reasons of criminal expungement and analyze the imposition of criminal sanctions in the criminal act of child abuse by mothers who suffer from baby blues syndrome in the Karawang District Court Decision Number 296/Pid.B/2018/PN.Kwg. The type of research used is normative with a statutory approach and a case approach. Based on the results of research conducted by the author, it is obtained that postpartum mental health disorders can basically be used as an excuse for criminal erasure in accordance with the severity experienced. The imposition of imprisonment by the judge in the case of child abuse by a mother with mental health disorder in the verdict was not appropriate because the judge did not pay attention and consider the condition of the perpetrator of the crime who suffered from mental health disorders of a fairly severe type and level.
Co-Authors Amalia Kemala Dewi Andini Salma Hapsari Anggi Sukma Indah Arsafina Paka Artita Masfifatul Afif Avilia Zanata Astika Baktiar Berthon Jonathan Budi Setyanto Denisa Julita Pratiwi Dian Esti Pratiwi Elen Anjelina Fadya Intan Rahmawati Gefbi Nopitasari Hairur Rozak Hartiwiningsih Hartiwiningsih Ismunarno Junendyan Haryosatrio Dewandaru Manikingrat Keysa Astiara Khoilul Ahmad Jidan Meiliana Hapsari MIFTAHUL JANNAH Nabilah Nurulhumairoh Naufalin Salma Allyanisa Nindya Nourma Shanti Oktafian Suryo Wibawanto Pramidazzura Alifa Rifqi R Ginting Rehnalemken Ginting Rizqon Farisi Rosalia Imroatul Mufidah Rossa Putri Juliana Salsabilla Haura Aghisny Siti Dian Adriani Subekti Subekti Sulistyanta Sulistyanta Sulistyanta Supanto Supanto Supanto Syahwa Agustin Rahmawati Tika Andarasni Parwitasari Trianawati Ayuningtyas Winarno Budyatmojo Wisnu Kumara Putra Yeni Fatmawati Yoga Prasetya Ramadhana Zinorio De Jesus