Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Belli Ac Pacis (jurnal hukum internasional) Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyaraka
Sari, Rosla Tinika
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Eskalasi Kesejahteraan Masyarakat melalui Kegiatan Penumbuhkembangan UMKM di Desa Mlopoharjo, Kabupaten Wonogiri Sari, Rosla Tinika; Nidyah Widyamurti
Kreasi: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): April
Publisher : BALE LITERASI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58218/kreasi.v4i1.767

Abstract

Mlopoharjo is a village in Wuryantoro District, Wonogiri Regency. In supporting the economy, the majority of people in Mlopoharjo work as farmers. Others work as civil servants, businessman and any other various kinds of jobs. Even though the job variants of the Mlopoharjo community are diverse, there is still a lot of village potential that has not been utilized optimally. Primarily related to the issue of household waste, agricultural and plantation by-products which are also still considered waste, as well as the development of new digital technology that is penetrating several aspects of life. Because of this, efforts were made to develop Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Mlopoharjo Village through Village Service Activities carried out by the UNS 38 MSMEs group. For instance by processing household waste in the form of used cooking oil to become aromatherapy candles. Apart from that, the development of an entrepreneurial spirit is also carried out in children by using by-products from agriculture and plantations to be used as coloring material for ecoprint totebag. Meanwhile, to take advantage of the opportunity in the digitalization era to develop community businesses, it was also done by providing outreach regarding digital technology which can be useful for turning the wheels of the community's economy. Socialization is carried out by inviting MSMEs' players to practice producing product photos that are useful for branding as well as providing information related to digital payments that integrate various types of QR from various payment system service providers in QRIS. The aim is of course none other than so that the community can optimize village potention in realizing welfare. The result is that the community continues efforts for village development even though the Village Service Activity for the July-August 2023 period has ended.
HAK ATAS PERKAWINAN BAGI INDIVIDU HOMOSEKSUAL: PERBANDINGAN HUKUM ANTARA BRUNEI DARUSSALAM, INDONESIA, DAN THAILAND Sari, Rosla Tinika
BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional) Vol 10, No 1 (2024): June 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/belli.v10i1.86498

Abstract

Hak untuk menikah merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui dalam UDHR dan ICCPR. Namun ketentuan dalam UDHR dan ICCPR mengenai hak menikah menimbulkan perbedaan pendapat. Perdebatan tersebut terjadi karena timbul pertanyaan: “Apakah UDHR dan ICCPR juga mencakup pernikahan bagi pasangan homoseksual?”. Berdasarkan UDHR dan ICCPR, keluarga sebagai suatu kesatuan yang dibentuk melalui perkawinan merupakan suatu kesatuan yang kodrati dan mendasar dalam masyarakat. Oleh karena itu, konsep pernikahan sangat bergantung pada masyarakat suatu negara. Artikel ini mengkaji negara-negara anggota ASEAN dalam memberikan perlindungan hak menikah bagi individu homoseksual. Dengan fokus pada Brunei Darussalam, Indonesia dan Thailand yang memiliki kekhasan dalam menyikapi kaum homoseksual. Jenis penelitian dalam penulisan artikel ini adalah penelitian normatif dengan menggali konsep-konsep dalam bahan hukum primer yang mengatur hak perkawinan di setiap negara. Penelitian dilakukan dengan menganalisis bahan hukum primer serta menggunakan silogisme dan interpretasi hukum. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di ketiga negara tersebut menyetujui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak memberikan penafsiran lain. Oleh karena itu, individu yang homoseksual secara hukum tidak dapat memiliki pasangan sah yang berjenis kelamin sama dengan dirinya, seperti halnya hubungan suami istri. Namun, sikap masing-masing negara memiliki sejumlah perbedaan dalam menyikapi serikat sesama jenis. Brunei Darussalam dengan tegas menolak hubungan homoseksual, sedangkan Indonesia saat ini hanya mengkriminalisasi hubungan homoseksual antara orang dewasa dan anak di bawah umur sebagai tindakan cabul. Sedangkan di Thailand, pernikahan homoseksual bisa dilakukan sesuai adat atau agama.
Co-Authors Nidyah Widyamurti