Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyelesaian Kasus Catcalling Menggunakan Cara Restoratif Justice Perspektif Asas Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum serta Hukum Islam Mufakkar, Sayyidina; Antasari, Rr Rina
Intizar Vol 29 No 2 (2023): Intizar
Publisher : Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intizar.v29i2.20375

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus catcalling menggunakan cara restoratif justice perspektif hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001, penyelesaian tindak pidana dengan yang tidak meninbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konfik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatism dan bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sera bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi maupun tindak pidana terhadap nyawa orang dapar diselesaikan dengan cara restorative justice. Akan tetapi dengan pendekatan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka jika kasus catcalling di selesaikan dengan cara restorative justice maka ketiga unsur tersebut sulit untuk ditegakkan. Selain itu penyelesaian tersebut terkesan hanya memberikan peluang bebas bagi pelaku, sementara korban yang telah mengalami kerugian immaterial dan menderita trauma kecil kurang mendapat perhatian.
The President's Authority in the Organization of Political Campaign for General Elections May Lead to Presidential Bias Oktarina, Evi; Mufakkar, Sayyidina
Nurani Vol 24 No 1 (2024): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v24i1.22164

Abstract

The issue of whether the president is allowed to campaign is not a new one, as stipulated in Article 299 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which states that the President and Vice President have the right to conduct campaigns. This raises concerns about the President potentially favoring one pair of candidates to the advantage or disadvantage of other election participants during the campaign period. The purpose of this research is to examine the impact of the President's authority in conducting election campaigns. This study is juridical-normative (legal research), utilizing a descriptive approach based on secondary data. Article 299 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections states that the President has the right to conduct campaigns, while ensuring the continuity of state administration tasks, refraining from using state facilities, and avoiding actions that could benefit or harm any pair of candidates. This situation can lead to presidential bias and tendencies toward favoring one pair of candidates, misuse of authority by exploiting state facilities for non-state interests, and the potential for actions that could influence the electoral prospects of each pair of candidates positively or negatively.