Dona Skd, Khairil
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN SANKSI PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kutacane No.4/Jn/2022/Ms.Kc) Dona Skd, Khairil; Nur, Muhammad; Johari, Johari
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.14304

Abstract

Study ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan; Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Ada banyak sekali faktor maupun alasan yang mempengaruhi sehingga anak-anak sering sekali menjadi korban pelecehan seksual sebagaimana kasus dalam Putusan Mahkamah Syar‟iyah Kutacane Nomor 4/JN/2022/MS.KC. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi putusan, sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak dalam Putusan Nomor Nomor 4/JN/2022/MS.KC bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana pelaku diancam dengan „uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling sedikit 150 bulan, paling banyak banyak 200 bulan. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara bulan dan restitusi sebesar 88 gram Emas murni. Namun Majelis Hakim Mahkamah Syar‟iyah Kutacane memutuskan sanksi pidana bagi Uqubat Ta’zir penjara selama 163 bulan dan menetapkan biaya restitusi sebesar 52 gram emas murni. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pelecehan Seksual, Pelecehan Anak. Putusan.
Models For Implementing Punishment Against Jarimah Khalwat Perpetrators In Aceh Province Nur, Muhammad; Harun, Harun; Nasir, Muhammad; Dona SKD, Khairil
Brawijaya Law Journal Vol. 11 No. 2 (2024): The Role Of Human Rights on ASIA Pacific Policies and Strategies
Publisher : Faculty of Law, Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.blj.2024.011.02.04

Abstract

Jarimah khalwat is an act prohibited by Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. According to Jinayat Law, jarimah khalwat is resolved through criminal punishment, one of which is carried out by caning. The offense is resolved through the special criminal justice system in Aceh Province and the customs that apply in Aceh. The research aims to explore punishment models for perpetrators of Jarimah Khalwat in Aceh Province. The location was conducted in Aceh Province, specifically in Aceh Tamiang Regency, Lhokseumawe City, Pidie Regency, and Banda Aceh City. Primary data were collected through observations and interviews. Interviews were conducted with respondents using prepared interview guidelines. Secondary data were collected by studying the literature, laws and regulations, theories, and opinions of scholars. Data analysis employed qualitative methods. The study shows that the punishment for perpetrators of jarimah khalwat in Aceh Province are carried out using two models. Firstly, punishment are imposed based on customary law, namely by warning or advice. A marriage punishment and fine for violating the customs are imposed if the offense is repeated. The second punishment model is based on the Jinayat Law.