Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging tumangger, silfia; Arnita, Arnita; Iskandar, Hadi
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 1 (2024): (Januari)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i1.13774

Abstract

Studi ini bertujuan untuk meneliti tentang kewenangan, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dalam menanggulangi tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Pakpak Bharat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kewenangan dinas kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kabupaten Pakpak bharat dari mulainya ada laporan, pemeriksaan oleh Polisi hutan dan dinas kehutanan. Patroli kesetiap hutan yang mengalami kerusakan, tetapi dalam penerapan tersebut belum maksimal karena terdapat beberapa kendala atau hambatan pelaksanaan menangulangi tindak pidana illegal logging tersebut adalah terkait Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan dan dampak dari kegiatan tersebut, petugas kehutananan polisi hutan sangat minim Kurangnya sarana pendukung untuk patroli untuk menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pakpak Bharat.  Kata Kunci: Kewenangan, Kehutanan, Ilegal Logging
Kewenangan Dinas Kehutanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Penelitian Dinas kehutanan Kabupaten Pakpak Bharat) Tumangger, Silfia; A, Arnita; Iskandar, Hadi
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 1, No 6 (2024): Januari
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10624105

Abstract

This study aims to examine the authority, obstacles and efforts made by the Forestry Service in tackling the crime of Illegal Logging in Pakpak Bharat Regency. This research uses empirical legal research with a sociological juridical approach. Based on the research results, it is known that the authority of the forestry service in dealing with illegal logging crimes in the Pakpak Bharat district begins with reports, inspections by forest police and the forestry service. Patrol every forest that has experienced damage, but the implementation is not yet optimal because there are several obstacles or barriers to the implementation of tackling the criminal act of illegal logging, which is related to the lack of public awareness about the importance of forests and the impact of these activities, forestry officers and forest police are very minimal. Lack of supporting facilities to patrol to tackle illegal logging crimes in Pakpak Bharat Regency.