<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju pada masyarakat adat Kajang, dan untuk mengetahui pengakuan pemerintah daerah terhadap proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju. Tipe penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris. Dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Tana Toa dengan melakukan wawancara kepada pemangku adat Kajang dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, menghubungkan data lapangan dan kepustakaan untuk menjawab permasalahan penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju di masyarakat adat Kajang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana ta’bang kaju diselesaikan dengan beberapa tahapan yakni a’borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau hingga nipassala. Pemerintah daerah setempat mengakui dan menghormati proses peradilan adat dengan diterbitkannya Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang The research aims to determine the process of resolving the Ta'bang Kaju crime in the Kajang indigenous community, and to determine the local government's recognition of the process of resolving the Ta'bang Kaju crime. The type of research used is normative-empirical. The primary data source was obtained through interviews, while the secondary data came from library research. This research was conducted in Tana Toa Village by conducting interviews with Kajang traditional stakeholders and the local regional government. The research results were then processed and analyzed descriptively qualitatively, connecting field data and literature to answer the problem of resolving the ta'bang kaju crime in the Kajang indigenous community. The results of the research show that the process of resolving the crime of ta'bang kaju was completed in several stages, namely a'borong, patunra, attunu panroli, tunu pasau to nipassala. The local regional government recognizes and respects the customary justice process with the issuance of Regional Regulation Number 9 of 2015 concerning the Confirmation, Recognition of Rights and Protection of the Rights of the Ammatoa Kajang Traditional Law Community]]>
