Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM LEX CRIMEN Jurnal Smart Hukum (JSH)
Emma V. T. Senewe
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
REGULASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA LAGU YANG DIHASILKAN OLEH TEKNOLOGI ARTIFICIAL INTELLIGENCE Clianta Manuella Kondoahi; Emma V. T. Senewe; Imelda Amelia Tangkere
LEX ADMINISTRATUM Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi hukum yang ada mengatur perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh teknologi Artificial Intelligence dan untuk memahami tentang kedudukan hukum Artifical Intelligence sebagai penghasil karya cipta lagu. Melalui metode peneletian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan: 1. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebagai regulasi utama dalam perlindungan hak cipta di Indonesia belum secara khusus memuat tentang perlindungan karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, karya yang dihasilkan AI tidak secara eksplisit memenuhi unsur sebagai ciptaan yang mendapat perlindungan dan AI tidak dikagorikan sebagai Pencipta; dan 2. Kedudukan Artificial Intelligence sebagai entitas non-manusia tidak diakui sebagai subjek hukum dalam hukum positif Indonesia, sehingga AI tidak dapat diberikan pertanggungjawaban hukum atas potensi pelanggaran hak cipta yang mungkin terjadi. Situasi ini menciptakan tantangan baru dalam ranah hukum Indonesia, terutama dalam menentukan batas-batas tanggung jawab dan atribusi hak atas karya yang dihasilkan oleh AI. Kata Kunci : Karya Cipta Lagu, Artificial Intelligence.
The Paradigm of Criminal Offences Becoming Ordinary Criminal Offences in Cases of Sexual Harassment Within the Family as a Form of Criminal Law Reform in Indonesia Yurico Bawole, Grace; Wulanmas Frederik; Emma V. T. Senewe; Natalia Lengkong
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 3 (2026): February-May
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i3.1823

Abstract

The purpose of this study is to find the ideal concept of regulating complaint offences into ordinary offences against the enforcement of sexual harassment cases in the household as a form of legal reform in Indonesia, using empirical juridical research methods. The research method uses an approach that examines the applicable legal rules in the social, political, economic, and cultural contexts, as well as to understand how the law works in everyday reality. This research is essentially normative legal research but is also supported by empirical research. There are many cases of sexual abuse in Indonesia, but it is still very difficult to enforce the law because sexual abuse within the household is still considered a complaint offence. so that law enforcement officials cannot prosecute and punish perpetrators if there is no report or complaint from the victim, or even if there is a complaint and report, the victim usually reconciles with the perpetrator and the legal process is terminated because it cannot be continued. Therefore, it is necessary to reclassify offences from complaint-based offences to ordinary offences in cases of sexual abuse within the household as a form of criminal law reform in Indonesia.
PENGATURAN SANKSI TERHADAP TINDAKAN PERUSAKAN HUTAN LINDUNG OLEH USAHA PERTAMBANGAN DI KOTA BITUNG Yoan Jeniver Makasenda; Emma V. T. Senewe; Donna Okthalia Setiabudhi
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 2 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi terhadap perusakan hutan lindung oleh usaha pertambangan dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi hukum terhadap usaha pertambangan yang merusak kawasan hutan lindung. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan sanksi terhadap tindakan perusakan hutan lindung akibat kegiatan pertambangan ilegal telah diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundangundangan, antara lain UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan serta peraturan pelaksana dan peraturan daerah yang mengatur perlindungan kawasan hutan lindung. 2. Penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 184/Pid.Sus/2022/PN Bit terhadap pelaku pertambangan ilegal di kawasan Hutan Lindung Gunung Klabat pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis hakim secara tepat menerapkan Pasal 89 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 sebagai dasar pemidanaan, mengingat perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dan berada di kawasan hutan lindung. Kata Kunci : perusakan hutan lindung, pertambangan, kota bitung
TANGGUNG JAWAB HUKUM NEGARA DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARANYA SEBAGAI KORBAN PEMBAJAKAN KAPAL DI LAUT INTERNASIONAL Stesya Riena Tirsa Wokas; Emma V. T. Senewe; Cornelis Djelfie Massie
LEX CRIMEN Vol. 15 No. 4 (2026): Lex_Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui tanggung jawab hukum terhadap warga negara menurut hukum Internasional mengenai pembajakan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum negara terhadap warga negara sebagai korban pembajakan di laut. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. Tanggung jawab hukum terhadap warga negara menurut hukum internasional mengenai pembajakan pada dasarnya telah diatur secara jelas melalui UNCLOS 1982. Keberadaan regulasi ini, ditambah dengan Pasal 9 Montevidehoto 1933 (perlindungan sama warga/asing), sudah cukup jadi dasar yuridis penegakan hukum. 2. Pelaksanaan perlindungan hukum negara terhadap warga negara korban pembajakan di laut telah dilakukan berdasarkan UNCLOS 1982 melalui upaya pengawasan negara bendera, hak pengejaran bajak laut, dan kerjasama antarnegara seperti kasus MV Abdullah 2024 di mana Angkatan Laut Uni Eropa (Operation Atalanta) pantau dan selamatkan 23 awak Bangladesh. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ada kendala seperti kapal bajak cepat sulit dikejar, patroli terbatas di laut luas, dan kemiskinan di Somalia yang jadi akar masalah, sehingga sering bergantung tebusan bukan pencegahan total. Kata Kunci : perlindungan negara, korban pembajakan kapal, laut internasional
Co-Authors Clianta Manuella Kondoahi Cornelis Djelfie Massie Donna Okthalia Setiabudhi Frederik, Wulanmas A. P. G. Imelda Amelia Tangkere Natalia Lengkong Stesya Riena Tirsa Wokas Yoan Jeniver Makasenda Yurico Bawole, Grace