Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Non Diskriminatif Law & Social Justice Journal
Hasan, Yeti S.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Penerapan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Nasrullah, Nasrullah; Hasan, Yeti S.
Jurnal Hukum Non Diskriminatif Vol. 2 No. 1: Juli 2023
Publisher : PT. Bangun Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56854/jhdn.v2i1.226

Abstract

Penelitian ini bertujuan, (1) untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik polsek atingola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya menwujudkan keadilan restorative, dan (2) Untuk mengetahui kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh polsek atingola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya menwujudkan keadilan restorative. Metode penelitian yaitu tipe penelitian empiris dimana tipe penelitian yang focus pembahasannya lebih kepada praktek yang terjadi dilokasi penelitian dan data-data primer yang diperoleh selama dalam proses penelitian. Yang mana nantinya data tersebut akan dianalisis secara sistematis dengan berbagai data lainnya yang ada dan dapat menunjang untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) peran penyidik polsek atinggola dalam upaya penerapan mediasi penal dalam tindak pidana penganiayaan sebagai upaya menwujudkan keadilan restorative tergolong cukup baik dengan pertimbanga penyidik untuk mendamaikan kedua bela pihak sangatlah ideal karena ada pertimbangan dari aspek psikologi, aspek kerugian, aspek kedekatan dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korban, dan aspek catatan kriminal pelaku dan korban sendiri. Selain itu juga mempertimbangkan dari aspek yuridis, akibat yang ditimbulkan, dan aspek kemanfaatan. (2) Adapun kendala-kendala yang dihadapi
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.6095

Abstract

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ilham, Ilham
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/xz79a002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih dirumuskan kembali bersama agar rancangan ditetapkan dalam peraturan desa. (2) Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan dan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan peraturan desa (2) Pemerintah lebih memperhatikan sarana prasarana sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo Pade, Sri Rahayu Lestari; Hasan, Yeti S.; Ibrahim, Vicky; Mamu, Karlin Z.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12972

Abstract

Studi dalam penelitian ini mengenai Analisis hukum penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo . Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, kedua kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Penelitian ini bertujuan: (1)mengetahui proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, (2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriktif dengan melakukan pendekatan studi kasus. pengambilan data menggunakan, wawancara dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskritif menunjukan bahwa (1) Proses penerapan restorative justice tindak tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (b) upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan, (c) dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) waktu yang diberikan sangat singkat, (b) kesulitan menghadirkan para pihak, (c) teknik pendukung pemenuhan administrasi kurang memadai.. Dari hasil penelitian diperlukan adanya renovasi atau pengembangan pedoman yang spesifik disetiap kejaksaan yang menekanan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat dilakukan secara independen oleh kejaksaan negeri tanpa harus mengirim surat atau memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Perlu adanya penegasan kembali dalam peraturan dalam pelaksanaan keadilan restoratif agar diberi tenggang waktu yang lebih lama, sehingga usaha pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan lebih optimal.
Co-Authors Ibrahim, Vicky Ilham Ilham Mamu, Karlin Z Nasrullah Nasrullah Pade, Sri Rahayu Lestari