Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN At-Tanwir Law Review Law & Social Justice Journal
Ibrahim, Vicky
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Personal Data Protection Policies and Their Impact on Victims of Cybercrime Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti; Ishak, Parmin
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.225

Abstract

This study aims to analyze personal data protection policies in Indonesia and their impact on cybercrime victims, with a specific focus on their implementation in Gorontalo Province. In the digital era, personal data has become a valuable asset but remains highly susceptible to various forms of misuse. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection was enacted to safeguard individual privacy rights. However, its implementation continues to face challenges, including low digital literacy, insufficient infrastructure, and weaknesses in law enforcement. The study also highlights the significant effects of cybercrime on victims, such as financial losses, psychological trauma, and substantial social consequences. Addressing these issues requires a comprehensive approach and enhanced international cooperation. This research recommends improving digital literacy, strengthening technological infrastructure, and formulating more specific local regulations in Gorontalo to enhance personal data protection.
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DI WILAYAH HUKUM POLRES GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.
Maleo Law Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v8i2.6095

Abstract

The objectives of this study are (1) to find the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings under the Criminal Code (KUHP), and (2) to determine the law enforcement of a criminal act of joint assault by beatings in the jurisdiction of the North Gorontalo Sub-regional Police. This study employs a qualitative research method, which aims at certain objects systematically, correctly, and accurately describing the phenomena that occur in the field. The results of this study indicate that (1) the occurrence of the criminal act of joint assault by beatings in North Gorontalo Sub-regional Police has internal and external factors from the perpetrators themselves, (2) the hard work of the North Gorontalo Sub-regional Police in Preventive/pre-aggressive efforts and repressive efforts in law enforcement against the criminal act of joint assault by beatings. The Preventive/proactive work at the community level and by government agencies is through legal advice or socialization. At the same time, the North Gorontalo Sub-regional Police conducts repression in the form of applicable criminal law. In this article, the effort of the North Gorontalo Sub-regional Police begins with investigation and cooperation with related agencies and leads to the application or enforcement of criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN PERJUDIAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KABUPATEN GORONTALO UTARA Ibrahim, Vicky; S. Hasan, Yeti
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i1.7341

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara (2) Faktor penghambat Penerapan Hukum Terhadap Tindak Kejahatan Perjudian Online Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan penulis dalam Penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum Normatif-Empiris penelitian hukum ini merupakan jenis yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan didukung oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan suvei. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disusun oleh penulis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1). Pertama, upaya pencegahan yang dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat dan pemblokiran situs-situs terindikasi judi online. Kedua, penegakan hukum yang dilakukan dengan menindak tegas pelaku kejahatan judi online. (2). Faktor penghambat Substansi Hukum, Sturuktur Hukum dan Budaya Hukum Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Perjudian Online (1) Agar pihak Kepolisian di Provinsi Gorontalo meningkatkan sosialisasi tentang dampak negatif judi online melalui seminar dan kampanye media sosial. (2) Substansi hukum perlu diperjelas dengan definisi dan sanksi tegas. Koordinasi antar lembaga penegak hukum harus ditingkatkan melalui tim khusus yang melibatkan Kepolisian, Bareskrim, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya judi online melalui kampanye kesadaran hukum dengan tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi dalam penegakan hukum
PENDEKATAN KRIMINOLOGI DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA GORONTALO Rizki Ekwanto, Endah; Ibrahim, Vicky
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i1.4317

Abstract

This study aims to examine the crime of violence against women in Gorontalo City through a criminological approach, as well as evaluate the effectiveness of its countermeasures by relevant officials and institutions. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results show that the rate of violence against women has continued to increase in the last three years, dominated by cases of domestic violence, sexual violence, and psychological violence. The main causative factors include gender inequality, the influence of patriarchal culture, low education, and weak legal protection systems. The findings also show that services to victims have not been optimal due to limited resources and lack of synergy between institutions. Through a feminist and critical criminology approach, this study emphasizes the importance of cross-sectoral interventions oriented towards the prevention, protection, and recovery of victims. The recommendations are addressed to local governments and law enforcement to strengthen regulations, public education, and integrated victim-based services to create a safe and equitable environment for women.
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ilham, Ilham
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/xz79a002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih dirumuskan kembali bersama agar rancangan ditetapkan dalam peraturan desa. (2) Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan dan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan peraturan desa (2) Pemerintah lebih memperhatikan sarana prasarana sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Didesa Buko Selatan Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Ibrahim, Vicky; Gubali, Agustina Waty
Maleo Law Journal Vol. 9 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/mlj.v9i2.9004

Abstract

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian empiris atau jenis penelitian Non Doktrinal yaitu pendekatan dari segi fakta peristiwa hukum yang terjadi ditengah tengah masyarakat. Tujuan penelitian (1).Untuk megetahui Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan (2).Untuk mengetahui Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa: (1).Dampak Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu yang pertama Pelayanan Administrasi Publik yang adianggap belum memadai yang kedua Pengambilan Kebijakan Publik yang tidak sesuai yang diakibatkan belum tersusunya struktur organisasi perangkat desa dan yang ketiga adalah Pembangunan Sarana Publik yang belum sempurna masih banyak kekurangan dari segi sarana dan prasarana yang ada (2). Faktor yang menghambat Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko Selatan ada tiga yaitu Sumberdaya manusia Pelayanan Administrasi Publik belum lengkap dalam melakukan pelayanan publik dan yang kedua adalah Sarana dan prasarana Pelayanan yang dianggap belum lengkap sehingga masih banyak pelayanan yang terhambat serta sulitnya Penetapan kebijakan pembangunan yang ada hal ini tentunya diperlukan kesadaran dalam hal ini pemangku kebijakan di Desa Buko Selatan untuk mempercepat pembangunan dari segi SDM maupun sarana dan perasarana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan: (1).Kebijakan Pemekaran Desa Pada Aspek Pelayanan Publik Di Desa Buko seharusya mendapatkan perhatian serius pemerintah setempat untuk memperjelas kebutuhan masyarakat (2).Harus dilakukan restruktur pada organ pelayanan didesa tersebut agar masyarakat tidak menjadi kendala dalam pelayanan publik
Personal Data Protection Policies and Their Impact on Victims of Cybercrime Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti; Ishak, Parmin
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 6 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v6i2.225

Abstract

This study aims to analyze personal data protection policies in Indonesia and their impact on cybercrime victims, with a specific focus on their implementation in Gorontalo Province. In the digital era, personal data has become a valuable asset but remains highly susceptible to various forms of misuse. Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection was enacted to safeguard individual privacy rights. However, its implementation continues to face challenges, including low digital literacy, insufficient infrastructure, and weaknesses in law enforcement. The study also highlights the significant effects of cybercrime on victims, such as financial losses, psychological trauma, and substantial social consequences. Addressing these issues requires a comprehensive approach and enhanced international cooperation. This research recommends improving digital literacy, strengthening technological infrastructure, and formulating more specific local regulations in Gorontalo to enhance personal data protection.
Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo Pade, Sri Rahayu Lestari; Hasan, Yeti S.; Ibrahim, Vicky; Mamu, Karlin Z.
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v8i1.12972

Abstract

Studi dalam penelitian ini mengenai Analisis hukum penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo . Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama bagaimana proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, kedua kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Penelitian ini bertujuan: (1)mengetahui proses penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo, (2) mengetahui kendala-kendala apa saja yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriktif dengan melakukan pendekatan studi kasus. pengambilan data menggunakan, wawancara dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil analisis deskritif menunjukan bahwa (1) Proses penerapan restorative justice tindak tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka, (b) upaya perdamaian dilakukan tanpa paksaan, (c) dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti. (2) Kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan restorative justice tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Boalemo : (a) waktu yang diberikan sangat singkat, (b) kesulitan menghadirkan para pihak, (c) teknik pendukung pemenuhan administrasi kurang memadai.. Dari hasil penelitian diperlukan adanya renovasi atau pengembangan pedoman yang spesifik disetiap kejaksaan yang menekanan pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dapat dilakukan secara independen oleh kejaksaan negeri tanpa harus mengirim surat atau memberitahu kepada Kejaksaan Tinggi (KEJATI) dan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM). Perlu adanya penegasan kembali dalam peraturan dalam pelaksanaan keadilan restoratif agar diberi tenggang waktu yang lebih lama, sehingga usaha pelaksanaan keadilan restoratif dapat dilakukan oleh para penegak hukum dengan lebih optimal.
Co-Authors Gubali, Agustina Waty Hasan, Yeti Hasan, Yeti S. Ilham Ilham Mamu, Karlin Z Pade, Sri Rahayu Lestari Parmin Ishak Rizki Ekwanto, Endah S. Hasan, Yeti