Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MLJ JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Jurnal Hukum Non Diskriminatif Law & Social Justice Journal
Hasan, Yeti S.
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Law

 1 
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Putiana Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ilham, Ilham
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/xz79a002

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, dan (2) faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang merupakan salah satu strategi dalam sebuah penelitian kualitatif. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara terhadap pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat lebih dirumuskan kembali bersama agar rancangan ditetapkan dalam peraturan desa. (2) Faktor penghambat dalam pembentukan peraturan desa di Desa Putiana Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yaitu sumber daya manusia dan sarana prasarana.  Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan bahwa: (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat lebih memahami dan mengetahui seluruh kubutuhan dan aspirasi dari masyarakat dalam hal pembentukan peraturan desa agar tidak ada lagi perbedaan pendapat dalam proses pembentukan peraturan desa (2) Pemerintah lebih memperhatikan sarana prasarana sehingga hal tersebut tidak menjadi kendala dalam penunjang kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa Dalam Pasal 26 Ayat(1) Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Ibrahim, Vicky; Hasan, Yeti S.; Ekwanto, Endahrizki
Law & Social Justice Journal Vol. 3 No. III (2025): Desember
Publisher : Lembaga Bantuan Hukum & Studi Publik Perlindungan Perempuan dan Anak (LBHSP3A) Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61121/tn4z6w36

Abstract

Optimalisasi Kewenangan Kepala Desa dalam Pasal 26 Ayat (1) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa (Studi di Desa Posso Kecamata Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara). Pada penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa berwenang : memimpin menyelenggarakan pemerintahan desa, menetapkan peraturan desa, membina kemasyarakatan desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Hal tersebut merupakan salah satu wujud cita-cita bangsa Indonesia yang berada dalam pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya kewenangan kepala desa tersebut diharapkan pemerintah desa atau kepala desa sebagai kepala dari pemerintahan desa sebagai pihak yang melaksanakan kewenangan mampu memeberikan perubahan terhadap kesejahteraan hidup masyarakat desa baik melalui kebijakan-kebijakan pemerintah desa sebagaio langkah menyejahterahkan setiap individu masyarakat yang ad di desa tersebut. Namun kenyataannya kewenangan kepala desa di Desaa Posso masih banyak kendala dalam pelaksanaannya sehingga belum bisa optimal.
Co-Authors Ekwanto, Endahrizki Ibrahim, Vicky Ilham Ilham Mamu, Karlin Z Nasrullah Nasrullah Pade, Sri Rahayu Lestari