Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Polemik Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Bertentangan Dengan Prinsip The Rule Of Law Athar Tristan Andana Kanz; Reza Yuda Sakti; Romauli Yohana Sinaga; Serlin Lovina Manalu
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1 No. 2 (2023): Mei : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.304

Abstract

Rule of Law is a basic principle in a legal system where the law applies equally to everyone, including the government and citizens, and no person or party is excluded from the law. It also emphasises that legal decisions must be based on existing laws and must be implemented fairly and consistently. The law is the highest norm that binds all other legal norms, thus becoming the foundation for state power and legal regulation within a country. The rule of law and the law are closely interrelated in a country's legal system. In a well-functioning legal system, the rule of law and the law work together to create justice and security for all citizens. The rule of law helps ensure that the government does not abuse its power or violate the rights of individuals. The purpose of this research is to analyse Law No. 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 regarding Electronic Information and Transactions (ITE Law) which is not in accordance with the principles of The Rule of Law and how this ITE Law can reflect the principles of The Rule of Law. This research method is library research. The results of this study are the development of technology and information today makes the government then issue Law Number 11 of 2008 (ITE Law) concerning the use of technology as well as information, ITE Law prohibits all forms of criminal acts that violate using technology and information, such as information disseminated will get bad treatment for the community. In practice in Indonesia, there are several cases that contradict the principle of The Rule of Law, for example, the ITE Law can cause confusion due to the increasing total every year of technology and information users, so the use of technological facilities is also increasingly widespread plus the ITE Law until now has not been widely socialised to the public.
Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam Ruth Shelomita Lumban Tobing; Romauli Yohana Sinaga; Baidhowi
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3hn8cz52

Abstract

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam transaksi syariah menjadi isu penting dalam sistem ekonomi Islam, yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep tindakan melawan hukum dalam transaksi syariah melalui pendekatan perbandingan antara fiqih dan regulasi modern, serta menelaah dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Dalam kajian fiqih, tindakan melawan hukum dianalisis berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap eksploitasi (gharar dan riba). Sementara itu, regulasi modern berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan regulasi ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fiqih dan penerapan regulasi modern, terutama dalam aspek sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam dan efektivitas hukum dalam menjaga transparansi serta integritas transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara fiqih dan regulasi modern agar tercipta sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.