Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.505
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Jurnal Hukum Saraswati Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Jurnal Media Akademik (JMA) JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin META - JOURNAL Law Research Review Quarterly Journal of Literature Review
Baidhowi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
DUALISME ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Eka Imroatun Khasanah; Anggitamarta Ratih Nugrahani; Baidhowi
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8236

Abstract

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memberikan bantuan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum tidak terlepas dari pedoman kode etik profesi advokat. Kode etik advokat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya Kode etik pada profesi advokat memegang peranan yang sangat penting, karena mangatur untuk menjaga agar Advokat dalam beracara atau melakukan praktiknya tidak keluar dari nilai-nilai etika profesinya. Advokat dalam menjalani tugasnya dalam menegakkan keadilan tidak terlepas dari dari adanya pelanggaran kode etik yang dianggapnya seperti halnya pelanggaran kode etik dengan adanya dualisme yang dilakukan oleh seseorang advokat dalam membela klien lebih dari satu hal . faktor-faktor yang mendorong terjadinya adanya pelanggaran kode etik dualisme terdapat faktor internal dan faktor eksternal.
SKANDAL KEBOCORAN DATA NASABAH SEBAGAI CELAH HUKUM DALAM RAHASIA BANK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Faliha, Nafiza Salsabila; Vinita, Kezia Rona; Pasaribu, Agnes Octavia Margaretha; Baidhowi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12217

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan diIndonesia membawa manfaat besar dalam kemudahan layanankeuangan, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran data nasabah.Skandal kebocoran data nasabah perbankan menjadi isu serius yangmenyoroti lemahnya perlindungan hukum, terutama dalampenerapan Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998)terkait rahasia bank serta regulasi perlindungan data yang baru,yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27Tahun 2022). Studi ini menyoroti kasus dugaan kebocoran data disektor perbankan yang diperjualbelikan di forum ilegal,mengakibatkan potensi penyalahgunaan data untuk penipuan,pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Analisis inimengeksplorasi tumpang tindih regulasi antara rahasia bank danperlindungan data pribadi, serta menilai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasikeamanan data perbankan. Meskipun UU PDP memberikankerangka perlindungan data, masih terdapat celah dalamimplementasi dan penegakan hukumnya, terutama terkait sanksibagi bank yang gagal menjaga keamanan data. Artikel inimerekomendasikan peningkatan standar keamanan siber,pengetatan regulasi perbankan digital, serta optimalisasi peran OJKdan BI dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengandemikian, diharapkan terjadi sinergi antara regulasi perbankan danperlindungan data guna meningkatkan keamanan dan kepercayaanpublik terhadap sistem perbankan digital di Indonesia.
Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank Baidhowi; Rizky Ramadhani; Surya Wira Yudhayana
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 3 (2025): September: Education, Economic dan Social Studies
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/gmcqnv91

Abstract

Artikel ini membahas urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan serta konsekuensi hukum yang timbul apabila prinsip tersebut diabaikan. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar pedoman internal, tetapi juga menjadi ketentuan hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi administratif dari OJK, tuntutan hukum perdata, hingga pidana. Selain itu, pengabaian prinsip ini juga berdampak pada rusaknya reputasi bank dan menurunnya tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kredibilitas sektor perbankan nasional.
Efektivitas BPOM dalam Pengawasan Peredaran Produk Snack Reject sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia Saputra, Rivaldy Amanda; Baidhowi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 4 (2025): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1226

Abstract

This research examines the effectiveness of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in monitoring the circulation of reject snack products in Indonesia within the context of consumer protection. The method employed is a qualitative approach with empirical legal research. Data were collected through interviews with BPOM officials and business actors on e-commerce platforms, observations of reject snack product sales practices, and documentation of relevant regulations. The results indicate that BPOM's supervision of reject snack products is not optimal, due to limitations in reaching all areas of circulation, especially in informal markets and digital platforms. Additionally, many products sold do not include complete information regarding composition and expiration dates, which may violate consumer rights. This study recommends the need for strengthening regulations related to reject products and increasing consumer awareness of potential risks.
PENGUATAN REGULASI DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH Dea Risti Aulia; Baidhowi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 3 (2025): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i3.4825

Abstract

Abstrak. The Islamic capital market has a strategic role in supporting economic growth based on sharia principles. This article discusses regulatory strengthening and innovation in the development of the Islamic capital market, including legal aspects, investment products, and challenges faced. Strong regulations are needed to ensure compliance with sharia principles and increase investor confidence. Innovation in Islamic financial products, such as Islamic stocks and sukuk, is key in attracting investors and expanding market access. Islamic capital markets also play a role in creating a sustainable and inclusive investment ecosystem, in line with Islamic principles of fairness and transparency. In addition, good cooperation between the government, market players, and academics is an important factor in encouraging the development of the Islamic capital market. With the support of technology and digitalization, Islamic financial products can be more easily accessed by the wider community, thereby increasing investor participation. With a comprehensive approach, strengthening regulations and innovation is expected to increase the competitiveness of the Islamic capital market and encourage sustainable economic growth. Keywords: Islamic Capital Market, Regulation, Innovation, Islamic Shares Abstrak. Pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah. Artikel ini membahas penguatan regulasi dan inovasi dalam pengembangan pasar modal syariah, termasuk aspek hukum, produk investasi, serta tantangan yang dihadapi. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan investor. Inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti saham syariah dan sukuk, menjadi kunci dalam menarik minat investor dan memperluas akses pasar. Pasar modal syariah juga berperan dalam menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Selain itu, kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku pasar, dan akademisi menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah. Dengan dukungan teknologi dan digitalisasi, produk-produk keuangan syariah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan partisipasi investor. Dengan pendekatan yang komprehensif, penguatan regulasi dan inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar modal syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Regulasi, Inovasi, Saham Syariah.
Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia Ayu Fitri Hapsari; Baidhowi
Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2025): April-Juni 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pefj2z12

Abstract

Asuransi merupakan bagian penting dari sistem keuangan global, dengan dua jenis utama yaitu asuransi konvensional dan syariah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara keduanya, dampak positif dan negatif, serta faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian pustaka. Asuransi syariah mengikuti prinsip syariat Islam, menggunakan akad tabarru dan tijarah, sedangkan asuransi konvensional lebih bersifat komersial dengan akad jual-beli. Kelebihan asuransi syariah terletak pada pembagian surplus antara peserta, sedangkan keuntungan asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Namun, perkembangan asuransi syariah terhambat oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya tenaga ahli, dan dukungan masyarakat serta pemerintah yang masih minim.
Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam Ruth Shelomita Lumban Tobing; Romauli Yohana Sinaga; Baidhowi
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3hn8cz52

Abstract

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam transaksi syariah menjadi isu penting dalam sistem ekonomi Islam, yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep tindakan melawan hukum dalam transaksi syariah melalui pendekatan perbandingan antara fiqih dan regulasi modern, serta menelaah dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Dalam kajian fiqih, tindakan melawan hukum dianalisis berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap eksploitasi (gharar dan riba). Sementara itu, regulasi modern berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan regulasi ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fiqih dan penerapan regulasi modern, terutama dalam aspek sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam dan efektivitas hukum dalam menjaga transparansi serta integritas transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara fiqih dan regulasi modern agar tercipta sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Wulandari, Arlenne Devillya; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan LPS, menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menentukan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktivitas keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif untuk menyelidiki efektivitas dan mekanisme pengawasan LPS. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan LPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan prouduk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan LPK lainya, termasuk BI dan OJK. Disarankan agar LPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia
Banking Risk Management Strategies In Addressing Credit Issues In Indonesia Ismail, Zakiya Az Zikra; Nathania, Nanda Riesta; Baidhowi
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 5 (2025): June
Publisher : Abadi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/meta-journal.v2i5.341

Abstract

The issue of credit, particularly the increasing rate of Non-Performing Loans (NPLs), has become one of the primary challenges in Indonesia’s banking sector. To address this risk, banks apply various risk management strategies to maintain financial stability and prevent more severe losses. This study aims to analyze the risk management strategies implemented by banks in tackling credit problems in Indonesia. Through effective risk management, banks can reduce NPL levels, maintain financial stability, and enhance public trust in the Indonesian banking system. This research was conducted using a qualitative method through literature analysis and secondary data obtained from various credible sources. The primary focus of this study is to examine the steps taken by banks to identify, assess, and control credit risks in order to suppress the growth of Non-Performing Loans (NPLs). Strategies implemented include the application of strict credit assessment systems, diversification of loan portfolios, and the utilization of technology to continuously monitor debtor performance. In addition, credit restructuring policies and the strengthening of corporate governance are also considered effective preventive measures to ensure financial stability.
Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat dalam Hal Penegakan Hukum Rolansa, Della; Baidhowi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 3 No 10 (2022): Tema Filsafat Hukum, Politik Hukum dan Etika Profesi Hukum
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v3i10.285

Abstract

Advocate is an honorable law enforcement profession (Officium Nobile) because it devotes itself to the community through the legal services provided. However, the practice is often found that advocates do not carry out their professional obligations and even violate the law and are not professional. The purpose of this paper is to find out professional ethics as an effort to supervise the professionalism of law enforcement and how problems in its implementation.   The writing method used is empirical juridical, the writing of which is carried out by researching reality in the field through the collection of facts with interviews. The results obtained ideally professional ethics act as a guideline for moral and behavioral control that imposes sanctions focused psychologically and institutionally in order to form a strong moral integrity for advocates to work professionally and avoid conflicts of interest. Still, in its implementation, there are many obstacles such as the absence of internalization of professional ethical values in each individual advocate resulting in unfair law enforcement and unlawful actions of advocates.
Co-Authors Adilano, Abyan Afrilia Era Vazira Amelia Pingkan Nur Fitriana Anggitamarta Ratih Nugrahani Ayu Fitri Hapsari Ayuk Pebriyani Azzahra, Aulia Beatrice Mauren Delicia Bunga Nirvana Cahyani, Adinda Intan Citra Bethari Ratih Dea Risti Aulia Eka Imroatun Khasanah Fadhil Citra Darmakusuma Faliha, Nafiza Salsabila Firdha Apriliana Zahra Hanifah, Aniqah Hilda Fridatul Jannah Irma Juliana Zahwa Ismail, Zakiya Az Zikra Jannata, Salsabila Kurniawan, Reggiene Manalu, Keren Muhammad Afrizal Habibie Muhammad Fathurrahman Muhammad Rizky Firdaus Syahputra Muhammad Zidan Ramadhan Nathania, Nanda Riesta Nauval Athalah Ramadani Nayla Oktri Ramadhani Nina Handayani Novita Eka Wardhani Nuraeni, Verlita Nurul Raudatul Auliah Pasaribu, Agnes Octavia Margaretha Raja Huwaidi Kamil Rikki Jitu Saputra Rizky Ramadhani Rolansa, Della Romauli Yohana Sinaga Ruth Shelomita Lumban Tobing Saputra, Rivaldy Amanda Shafira Ramadhani Surya Wira Yudhayana Umala, Moh Vinita, Kezia Rona Widyasputri, Viesta Tya Amanda Wulandari, Arlenne Devillya Yonanda, Intan Zahara, Fuzia