Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.856
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Saraswati Jurnal Adijaya Multidisiplin Indonesian Journal of Law and Justice Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan Jurnal Media Akademik (JMA) JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Miftahul Ilmi: Jurnal Pendidikan Agama Islam META - JOURNAL Law Research Review Quarterly Journal of Literature Review
Baidhowi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
DUALISME ADVOKAT DALAM PEMBELAAN KLIEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 Eka Imroatun Khasanah; Anggitamarta Ratih Nugrahani; Baidhowi
Jurnal Hukum Saraswati Vol 5 No 2 (2023): JHS September 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36733/jhshs.v5i2.8236

Abstract

Advokat merupakan salah satu profesi dalam bidang hukum yang memberikan bantuan hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya dalam memberikan bantuan hukum tidak terlepas dari pedoman kode etik profesi advokat. Kode etik advokat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya Kode etik pada profesi advokat memegang peranan yang sangat penting, karena mangatur untuk menjaga agar Advokat dalam beracara atau melakukan praktiknya tidak keluar dari nilai-nilai etika profesinya. Advokat dalam menjalani tugasnya dalam menegakkan keadilan tidak terlepas dari dari adanya pelanggaran kode etik yang dianggapnya seperti halnya pelanggaran kode etik dengan adanya dualisme yang dilakukan oleh seseorang advokat dalam membela klien lebih dari satu hal . faktor-faktor yang mendorong terjadinya adanya pelanggaran kode etik dualisme terdapat faktor internal dan faktor eksternal.
SKANDAL KEBOCORAN DATA NASABAH SEBAGAI CELAH HUKUM DALAM RAHASIA BANK DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Faliha, Nafiza Salsabila; Vinita, Kezia Rona; Pasaribu, Agnes Octavia Margaretha; Baidhowi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i7.12217

Abstract

Perkembangan teknologi digital dalam sektor perbankan diIndonesia membawa manfaat besar dalam kemudahan layanankeuangan, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran data nasabah.Skandal kebocoran data nasabah perbankan menjadi isu serius yangmenyoroti lemahnya perlindungan hukum, terutama dalampenerapan Undang-Undang Perbankan (UU No. 10 Tahun 1998)terkait rahasia bank serta regulasi perlindungan data yang baru,yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27Tahun 2022). Studi ini menyoroti kasus dugaan kebocoran data disektor perbankan yang diperjualbelikan di forum ilegal,mengakibatkan potensi penyalahgunaan data untuk penipuan,pencucian uang, dan kejahatan siber lainnya. Analisis inimengeksplorasi tumpang tindih regulasi antara rahasia bank danperlindungan data pribadi, serta menilai efektivitas Otoritas JasaKeuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengawasikeamanan data perbankan. Meskipun UU PDP memberikankerangka perlindungan data, masih terdapat celah dalamimplementasi dan penegakan hukumnya, terutama terkait sanksibagi bank yang gagal menjaga keamanan data. Artikel inimerekomendasikan peningkatan standar keamanan siber,pengetatan regulasi perbankan digital, serta optimalisasi peran OJKdan BI dalam pengawasan dan penegakan hukum. Dengandemikian, diharapkan terjadi sinergi antara regulasi perbankan danperlindungan data guna meningkatkan keamanan dan kepercayaanpublik terhadap sistem perbankan digital di Indonesia.
Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Praktik Kredit Perbankan: Tinjauan Yuridis terhadap Tanggung Jawab Bank Baidhowi; Rizky Ramadhani; Surya Wira Yudhayana
PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Vol. 2 No. 3 (2025): September: Education, Economic dan Social Studies
Publisher : Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/gmcqnv91

Abstract

Artikel ini membahas urgensi penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan serta konsekuensi hukum yang timbul apabila prinsip tersebut diabaikan. Melalui pendekatan studi literatur, artikel ini mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian bukan sekadar pedoman internal, tetapi juga menjadi ketentuan hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan sanksi administratif dari OJK, tuntutan hukum perdata, hingga pidana. Selain itu, pengabaian prinsip ini juga berdampak pada rusaknya reputasi bank dan menurunnya tingkat kepercayaan publik. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara menyeluruh merupakan prasyarat mutlak dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan kredibilitas sektor perbankan nasional.
PENGUATAN REGULASI DAN INOVASI DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH Dea Risti Aulia; Baidhowi
JURNAL MULTIDISIPLIN ILMU AKADEMIK Vol. 2 No. 3 (2025): Juni
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jmia.v2i3.4825

Abstract

Abstrak. The Islamic capital market has a strategic role in supporting economic growth based on sharia principles. This article discusses regulatory strengthening and innovation in the development of the Islamic capital market, including legal aspects, investment products, and challenges faced. Strong regulations are needed to ensure compliance with sharia principles and increase investor confidence. Innovation in Islamic financial products, such as Islamic stocks and sukuk, is key in attracting investors and expanding market access. Islamic capital markets also play a role in creating a sustainable and inclusive investment ecosystem, in line with Islamic principles of fairness and transparency. In addition, good cooperation between the government, market players, and academics is an important factor in encouraging the development of the Islamic capital market. With the support of technology and digitalization, Islamic financial products can be more easily accessed by the wider community, thereby increasing investor participation. With a comprehensive approach, strengthening regulations and innovation is expected to increase the competitiveness of the Islamic capital market and encourage sustainable economic growth. Keywords: Islamic Capital Market, Regulation, Innovation, Islamic Shares Abstrak. Pasar modal syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip syariah. Artikel ini membahas penguatan regulasi dan inovasi dalam pengembangan pasar modal syariah, termasuk aspek hukum, produk investasi, serta tantangan yang dihadapi. Regulasi yang kuat diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan meningkatkan kepercayaan investor. Inovasi dalam produk keuangan syariah, seperti saham syariah dan sukuk, menjadi kunci dalam menarik minat investor dan memperluas akses pasar. Pasar modal syariah juga berperan dalam menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dan inklusif, sejalan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Selain itu, kerja sama yang baik antara pemerintah, pelaku pasar, dan akademisi menjadi faktor penting dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah. Dengan dukungan teknologi dan digitalisasi, produk-produk keuangan syariah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, sehingga meningkatkan partisipasi investor. Dengan pendekatan yang komprehensif, penguatan regulasi dan inovasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing pasar modal syariah serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kata Kunci: Pasar Modal Syariah, Regulasi, Inovasi, Saham Syariah.
Analisis Komprehensif Asuransi Syariah dan Konvensional terhadap Prinsip, Regulasi, serta Implementasi dalam Lanskap Ekonomi dan Hukum Indonesia Ayu Fitri Hapsari; Baidhowi
Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2025): April-Juni 2025
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pefj2z12

Abstract

Asuransi merupakan bagian penting dari sistem keuangan global, dengan dua jenis utama yaitu asuransi konvensional dan syariah. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara keduanya, dampak positif dan negatif, serta faktor penghambat perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan kajian pustaka. Asuransi syariah mengikuti prinsip syariat Islam, menggunakan akad tabarru dan tijarah, sedangkan asuransi konvensional lebih bersifat komersial dengan akad jual-beli. Kelebihan asuransi syariah terletak pada pembagian surplus antara peserta, sedangkan keuntungan asuransi konvensional sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Namun, perkembangan asuransi syariah terhambat oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya tenaga ahli, dan dukungan masyarakat serta pemerintah yang masih minim.
Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Syariah: Analisis Komparatif antara Perspektif Fiqih, Regulasi Modern, dan Implikasinya dalam Sistem Ekonomi Islam Ruth Shelomita Lumban Tobing; Romauli Yohana Sinaga; Baidhowi
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/3hn8cz52

Abstract

Tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam transaksi syariah menjadi isu penting dalam sistem ekonomi Islam, yang memerlukan kajian mendalam dari berbagai sudut pandang hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep tindakan melawan hukum dalam transaksi syariah melalui pendekatan perbandingan antara fiqih dan regulasi modern, serta menelaah dampaknya terhadap stabilitas dan keberlanjutan ekonomi Islam. Dalam kajian fiqih, tindakan melawan hukum dianalisis berdasarkan prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (maslahah), serta larangan terhadap eksploitasi (gharar dan riba). Sementara itu, regulasi modern berusaha mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum positif untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi para pelaku transaksi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap literatur yang berkaitan dengan hukum Islam dan regulasi ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma fiqih dan penerapan regulasi modern, terutama dalam aspek sanksi serta mekanisme penyelesaian sengketa. Ketimpangan ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam dan efektivitas hukum dalam menjaga transparansi serta integritas transaksi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya harmonisasi antara fiqih dan regulasi modern agar tercipta sistem ekonomi Islam yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.
Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Wulandari, Arlenne Devillya; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan LPS, menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menentukan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktivitas keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif untuk menyelidiki efektivitas dan mekanisme pengawasan LPS. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan LPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan prouduk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan LPK lainya, termasuk BI dan OJK. Disarankan agar LPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia
Banking Risk Management Strategies In Addressing Credit Issues In Indonesia Ismail, Zakiya Az Zikra; Nathania, Nanda Riesta; Baidhowi
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 5 (2025): June
Publisher : Abadi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59971/meta-journal.v2i5.341

Abstract

The issue of credit, particularly the increasing rate of Non-Performing Loans (NPLs), has become one of the primary challenges in Indonesia’s banking sector. To address this risk, banks apply various risk management strategies to maintain financial stability and prevent more severe losses. This study aims to analyze the risk management strategies implemented by banks in tackling credit problems in Indonesia. Through effective risk management, banks can reduce NPL levels, maintain financial stability, and enhance public trust in the Indonesian banking system. This research was conducted using a qualitative method through literature analysis and secondary data obtained from various credible sources. The primary focus of this study is to examine the steps taken by banks to identify, assess, and control credit risks in order to suppress the growth of Non-Performing Loans (NPLs). Strategies implemented include the application of strict credit assessment systems, diversification of loan portfolios, and the utilization of technology to continuously monitor debtor performance. In addition, credit restructuring policies and the strengthening of corporate governance are also considered effective preventive measures to ensure financial stability.
Integration of Blockchain-Based Smart Contracts as a Solution for Automation and Sharia Compliance in Islamic Banking Products Cahyani, Adinda Intan; Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 1 (2025): Justice, Crime, and Law Enforcement in Various Contexts
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i1.22661

Abstract

The integration of blockchain-based smart contracts technology has emerged as an innovative solution in banking. The utilization of blockchain technology and smart contracts offers great potential in improving operational efficiency and compliance with Shariah principles in Islamic banking products. Overall, blockchain-based smart contracts have the potential to overhaul the traditional way of providing Islamic banking services, by providing more efficient, transparent, and inclusive solutions. This research emphasizes the need for technological readiness and supportive policies for the successful implementation of this technology in the Islamic banking sector. This article discusses the potential use of smart contracts in strengthening automation and sharia compliance in Islamic banking products, focusing on the role smart contracts can play in increasing Islamic financial inclusion and expanding access to Islamic banking services and how prepared Islamic financial institutions are to adopt blockchain technology and smart contracts. That way, the utilization of blockchain-based smart contracts integration can be seen as better to bring significant changes in the Islamic banking sector, both in terms of increasing efficiency and in strengthening sharia principles which are the main foundation of the Islamic financial system.
Optimalisasi Fintecht Peer to Peer Lending dalam Hukum Ekonomi Syariah Untuk Mewujudkan Maqashid Syariah Widyasputri, Viesta Tya Amanda; Baidhowi
Law Research Review Quarterly Vol. 11 No. 2 (2025): Contemporary Issues in Crime and Justice
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/llrq.v11i2.23443

Abstract

Sharia-based Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending is developing as a digital financial innovation that aims to increase financial inclusion in accordance with Islamic principles. This research aims to analyze the regulation of Fintech P2P Lending in sharia economic law, evaluate the implementation of sharia contracts, and assess its contribution in realizing Maqashid Syariah. This research uses a normative juridical method with a literature study approach that refers to regulations, Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI), and related literature. The results showed that the regulation of sharia Fintech P2P Lending still needs strengthening, especially in the aspects of legal certainty and supervision. The implementation of sharia contracts such as Murabahah and Musyarakah has been implemented, but still faces challenges of transparency and propriety. Fintech P2P Lending has the potential to support Maqashid Syariah, especially in fair financial distribution and consumer protection. Regulatory optimization and sharia contract innovation are needed so that Fintech P2P Lending can further contribute to the sharia-based financial system
Co-Authors Adilano, Abyan Afrilia Era Vazira Ahmad Haikal Manggabarani Alia, Rahma Amelia Pingkan Nur Fitriana Anggitamarta Ratih Nugrahani Ayu Fitri Hapsari Ayuk Pebriyani Azzahra, Aulia Beatrice Mauren Delicia Bunga Nirvana Cahyani, Adinda Intan Citra Bethari Ratih Dea Risti Aulia Eka Imroatun Khasanah Ester Aprilia Diyan Sari Fadhil Citra Darmakusuma Faliha, Nafiza Salsabila Farras Eknu Albin Fathurrohman Nur Hidayat Ferita Maharani Fifi Tri Ariani Firdha Apriliana Zahra Hanifah, Aniqah Hilda Fridatul Jannah Irma Juliana Zahwa Ismail, Zakiya Az Zikra Jannata, Salsabila Jelita Tibyana Shidqy Jesiana Naisela Putri Jezkhiel Septryan Jubilate Oppusunggu Kanaia Brahmantia Hermanu Kurniawan, Reggiene Luhung Cahya Adi Manalu, Keren Mella Amanda Nuraini Muhammad Afrizal Habibie Muhammad Faisal Firdaus Muhammad Fathurrahman Muhammad Rizky Firdaus Syahputra Muhammad Zidan Ramadhan Naila Praba Kirana Nathania, Nanda Riesta Nauval Athalah Ramadani Nawa Udlma Aizama Nayla Oktri Ramadhani Nazwa Angrraeni Nina Handayani Novita Eka Wardhani Nuraeni, Verlita Nurul Raudatul Auliah Pasaribu, Agnes Octavia Margaretha Raja Huwaidi Kamil Rendy Aprilio Sulaiman Restu Dimas Surya Pradipta Rikki Jitu Saputra Risqi Budi Santoso Rizky Ramadhani Romauli Yohana Sinaga Ruth Shelomita Lumban Tobing Shafira Ramadhani Surya Wira Yudhayana Umala, Moh Vinita, Kezia Rona Widyasputri, Viesta Tya Amanda Wulandari, Arlenne Devillya Yonanda, Intan Zahara, Fuzia ‘Aabidah, Darian Ezra