Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peraturan Hukum tentang Pemberian Hak Tanggungan Tanah Surya Rianto; Santy Fitnawati WN; Dika Ratu Marfu’atun; Nurhasan Nurhasan
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2710

Abstract

The bill governs the administration of liability-rights. The rights of the liquefied are not divided unless promised in the document the rights are given. If a lien was applied to a certain land right, then it could be agreed upon in the corresponding document of the lien grant, that the payment of secured debts could be made in installments of the same amount as the price of liens. It is part of the title of the load that will be separated from the rights of the load, so the rights of the load in turn weigh only the remainder of the load to secure the rest of the debt. Land rights that can be encumbered with a mortgage are property rights, commercial property rights, and building rights. In addition to the land rights, the land rights of the state that, according to the prevailing regulations of legislation, must be registered and depending on the property that can be deducted, can also be the property rights.
Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam Dika Ratu Marfu’atun; Asep Dharmawan; Natasha Apriliani; Sofia Billa Paradise
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.283

Abstract

Inheritance law regulates a person's wealth after the owner dies. In general, the system of inheritance or distribution of wealth can be done in three ways: using BW law (Burgerlijk Wetboek), Islamic law, and customary law. This research method uses a qualitative research method with a normative juridical research type with an observational approach which is intended to examine legal issues related to the comparison of the distribution of inheritance assets according to Civil Law and Islamic Law. The aim of this research is to find out how inheritance is divided according to western civil law and Islamic lawAccording to civil law, there are two ways to divide inherited assets, namely Ab-intestato (heirs according to law article 832 of the Civil Code) and Testamentair (Will). Meanwhile, in Islamic law, men get two parts, while women get one part (2:1). When a man marries, the inheritance he receives from his parents will be used to pay the dowry and support his wife and children.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Kasus Narkotika Berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Muhamad Ikhwan; Muhammad Yusar; Dika Ratu Marfu’atun
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2522

Abstract

Penelitian ini mengkaji analisis yuridis terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1744/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Penelitian bertujuan untuk memahami penerapan hukum Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut, menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta mengidentifikasi faktor faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap kasus narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menganalisis dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 131 UU Narkotika dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek barang bukti, keterlibatan terdakwa, dan dampak sosial tindak pidana. Namun, terdapat tantangan dalam penegakan hukum, seperti pembuktian yang kompleks dan faktor eksternal seperti tekanan sosial. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarlembaga penegak hukum dan peningkatan pemahaman hakim terhadap aspek teknis kasus narkotika untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif.