Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa Muhamad Yusar
Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 4 (2024): Agustus : KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/konsensus.v1i4.335

Abstract

In a globalized era of change and ethical and political complexity, the role of education in shaping individual character and guiding social and political development is becoming increasingly important. Society's struggle to prevent and address corruption is a fundamental measure of prosperity and sustainable development. Corruption, as an act that undermines the integrity of social and political systems, is a serious issue that involves all levels of society. Therefore, early education on corruption prevention has great potential to play a key role. Anti-corruption education is a widely accepted approach in the fight against corruption. In addition to understanding the concept of corruption, it emphasizes the formation of strong character and ethical values to guide individuals in making decisions with integrity throughout their lives. In the higher education environment, the role of anti-corruption education is increasingly important as students are the future leaders who will shape the direction of society's development. This study highlights the importance of anti-corruption education in shaping student character. The results show that anti-corruption education contributes positively to students' integrity, ethical awareness, and anti-corruption attitudes. Anti-corruption education has brought a positive impact in shaping the character of students, continuous efforts are needed to strengthen this program and ensure a cleaner, more integrity, and active young generation in preventing corruption in the future.
Disparitas Pemidanaan dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan PN Serang Iyang Yanuar; Sigit Kamseno; Muhamad Yusar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2693

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum civil law menjadikan asas legalitas sebagai fondasi utama dalam pemidanaan. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan antara norma ideal (das sollen) dan kenyataan hukum (das sein), terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim, dengan fokus pada dua putusan berbeda dari majelis hakim yang sama. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan dipengaruhi oleh diskresi hakim, ketidaksesuaian antara SEMA No. 4 Tahun 2010 dan regulasi teknis seperti Permenkes No. 7 Tahun 2025, serta kurangnya sinkronisasi dengan Undang-Undang Narkotika sebagai norma hukum yang lebih tinggi. Ketidakharmonisan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengancam prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta keadilan substantif. Reformulasi pedoman yudisial diperlukan untuk menjamin hak rehabilitasi dan perlindungan HAM bagi korban penyalahgunaan narkotika.