Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Darma Agung
Surbakti, Anton Diary Steward
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGHINAAN MENURUT PASAI 27 AYAT (3) UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI POLDA SUMUT (PASCA PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR: SE/2/11/2021) Surbakti, Anton Diary Steward; Siregar, Rilis Noviyanti; Tinambunan, Daniel Pasco
JURNAL DARMA AGUNG Vol 30 No 1 (2022): APRIL
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v30i1.1560

Abstract

Permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana aturan hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik menurut peraturan dan undang-undang di Indonesia, bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pada POLDA Sumut (Setelah Berlakunya Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/2/11/2021). Penelitian ini bertujuan mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di wilayah hukum Cyber Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, upaya kepolisian dalam penegakan hukum pidana pencemaran nama baik/penghinaan. Data penelitian diambil melalui studi kepustakaan, dimana menggunakan bahan hukum yang relavan sebagai bahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik telah melanggar Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun dua bulan (empat belas bulan) dan denda lima juta rupiah subsider satu bulan kurungan.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Air Mineral Merek Arsi di Sibolga Surbakti, Anton Diary Steward; Natasya, Natasya
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1808

Abstract

This research aims to determine the legal aspects of consumer protection for ARSI brand mineral water in Sibolga. The need for clean water is currently increasing while clean water sources are decreasing and for this reason there are AMDK (Bottled Drinking Water) companies that are suitable for consumption by the public. This AMDK company has consumer protection regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protetion. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The research results concluded that all AMDK companies including ARSI as business actors must fulfil the requirements of applicable laws and regulations as a form of consumer protection.
Analisis Yuridis Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Prima Indonesia (Pasca Pemberlakuan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021) Stephanie, Stephanie; Surbakti, Anton Diary Steward
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2176

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of policies for the prevention and handling of sexual violence at Prima Indonesia University. Prevention measures are implemented to avoid, reduce the risk of, and/or mitigate the consequences of sexual violence. Sexual violence is an act of imbalance that results in psychological or physical suffering. Sexual violence within university environments has become a serious and widely discussed issue. This study employs a normative research method. The findings indicate that the prevention efforts carried out by Prima Indonesia University are considered quite effective, as there have been no reported cases of sexual violence at the university to date. However, the dissemination of information regarding prevention and handling policies is still lacking, necessitating increased socialization and education on sexual violence.
PERAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM SENGKETA KETENAGAKERJAAN (STUDI PUTUSAN NO. 336/PDT.SUS-PHI/2020/PN MEDAN) Surbakti, Anton Diary Steward; Waruwu, Fridolin Teguh Kristian
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 5 (2023): OKTOBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i5.3731

Abstract

Permasalahan penelitian yakni bagaimana peranan pengadilan industrial ketika memutus permasalahan hubungan industrial di wilayah hukum pengadilan negeri Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan PHI diwilayah hukum PHI Medan Data penelitian diambil dengan melakukan wawancara langsung oleh hakim dipengadilan negeri medan dan dengan melakukan tinjuan pustaka pada sumber bahan hukum yg relevan berdasarkan hasil penelitian. Disebabkan beberapa perselisahan yang ada dalam jalinan industrial tersebut, lalu dicari cara terbaik dalam menyelesaikan permasalahan antar pekerja dengan pengusaha. Peranan pengadilan industrial dalam memutus perselisihan jalinan industrial ruang hukum pengadilan negeri medan bersifat pasif artinya Pengadilan Negeri Medan menerima adanya gugatan dan berhak memeriksa perkara tersebut, mengenai benar dan salahnya akan ditentukan pada putusan yang akan ditetapkan yang jelas hakim bersifat pasif, hakim menerima gugatan para pihak yang bersengketa setelah itu hakim akan menyidangkan berdasarkan fakta fakta yang terdapat dalam persidangan dan jika benar bukti itu memang betul-betul meyakinkan bahwa hak dari pada pekerja tidak ada alasan untuk di PHK berarti harus ada ganti rugi, dan gugatan yang diajukan tergantung dari para pihak. Kesimpulan bahwa pekerjaan harus memiliki jalinan yang harmonis dengan perundang-undangan agar tidak terjadi sengketa atau PHK.
Co-Authors Natasya Natasya Siregar, Rilis Noviyanti Stephanie Stephanie Tinambunan, Daniel Pasco Waruwu, Fridolin Teguh Kristian