Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi Journal of Government and Social Issues (JGSI)
KATAN, ELLYZAN
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PENATAAN PENGANGGARAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN NATUNA KATAN, ELLYZAN
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 10 No. 1 (2024): (April 2024)
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.2024.16765

Abstract

Setiap tahun penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa RKPD Pemerintah Kabupaten Natuna, selalu memanfaatkan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai bahan acuan untuk penganggaran dalam APBD. Namun proses penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang diadopsi secara langsung menjadi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada banyak SKPD terkait belum memiliki peraturan daerah secara sah. Proses penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD masih dilakukan menurut kebiasaan yang berlaku di lembaga DPRD saja. Sementara peraturan baku tentang penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, baik melalui peraturan daerah, peraturan DPRD, peraturan bupati atau pun keputusan Bupati belum ada. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD sesuai dengan Pasal 178 ayat (6) Permendagri 86 Tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenome-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah atau pun fenomena buatan manusia. Hasil Penelitian menunjukn bahwa  penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Natuna yang dilakukan menurut dasar hukum daerah yang kuat, menjadi dasar bagi terciptanya legalitas hukum atas produk perencanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian, proses penyusunan RKPD setiap tahunnya akan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
Jalan Panjang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Katan, Ellyzan
Journal of Government and Social Issues (JGSI) Vol 1 No 2 (2022): June
Publisher : Government Science Department , Faculty of Social and Political Science - University of Lampung. Journal of Government and Social Issues (JGSI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jgsi.v1i2.14

Abstract

Tulisan ini berupaya menjelaskan secara naratif tentang jalan panjang penyusunan rencana pembangunan daerah di Indonesia menurut Undang UndangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan rencana pembangunan dimaksud haruslah sesuai dengan kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah dan juga melibatkan beberapa pihak di tingkat daerah guna terciptanya mekanisme penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 2008. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan mekanisme, haruslah mampu mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors