<![CDATA[ABSTRAK Pemerintahan Desa berperan memberi pelayanan kepada masyarakat yang hendak mendaftarkan tanah untuk pertama kali dengan menyediakan bukti permulaan berupa salinan letter C. Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar atas mal administrasi Pemerintah Desa, juga bagaimana tanggung jawab Pemerintah Desa dalam hal terjadi mal administrasi letter C sehingga menimbulkan kerugian bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, kemudian dianalisis secara kualitatif. Secara teoritis tidak ada perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah belum terdaftar karena pada prinsipnya pendaftaran tanah yang diatur dalam perundang-undangan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan menciptakan kepastian hukum, namun pada praktiknya pemilik hak atas tanah yang merasa haknya terlanggar dapat mengajukan keberatan ataupun gugatan, dan Pemerintah Desa yang terbukti melakukan mal administrasi dapat dikenai sanksi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati. Kata kunci: Mal administrasi; Pemerintahan Desa; Pendaftaran Tanah. ABSTRACT The Village Government provides services to those who want to register land for the first time by providing initial evidence in the form of a copy of letter C. This study examines how legal protection for owners of land rights has not been registered for maladministration of village government apparatus, as well as how the responsibility of the village government in the event of maladministration letter C resulting in losses for owners of land rights that have not been registered. This research was conducted using a normative juridical approach. The research specifications are descriptive analytical, then qualitatively analyzed. Theoretically there is no legal protection for owners of unregistered land rights. However, in practice, land rights owners who feel their rights have been violated can file an objection or lawsuit, and the village government proven to have committed maladministration may be subject to office sanctions determined by the Regent. Keywords: Maladministration; Village Government; Land Registration.]]>
