Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

SERTIFIKAT BUKAN HAK MUTLAK DALAM KEPEMILIKAN TANAH Kajian Putusan No.1333/Pdt.G/2021/PN.Tng Silooy, Ester; Gultom, Elfrida Ratnawati
Ensiklopedia Education Review Vol 6, No 2 (2024): Volume 6 No 2 Agustus 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eer.v6i2.2577

Abstract

The independence of judges in examining and deciding a case reflects the characteristics of a legal state, but this independence sometimes needs to match what is expected. Seekers of justice initially had the enthusiasm to find a sense of justice in the judiciary, but the reality was far from expectations. Sometimes, professionals are disappointed with the background of the knowledge they study because it is contrary to reality. What is the evidentiary strength of the certificate as an authentic deed, and did the panel of judges consider the formal evidentiary aspects in handling case No.1333/Pdt.G/2021/PN?TNG is a problem. A descriptive type of normative juridical research used data collection techniques through library research. Secondary data was analyzed qualitatively. They are concluding using deductive logic. The research results show that the evidentiary power of land certificates can be broken by meeting minutes or organizational reports, even though the transfer of land rights is carried out without legal acts of sale and purchase. This will result in the transfer of rights being registered if the land is to be registered. The process of transferring rights or land certification must comply with applicable regulations. The judges did not consider aspects of formal evidence in handling case No.1333/Pdt.G/2021/PN.TngKeywords: Formal evidence, certificate of titles, authentic deed
Hilangnya Independensi Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Silooy, Ester; Sumanto, Listyowati
Journal of Law, Administration, and Social Science Vol 4 No 5 (2024)
Publisher : PT WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/jolas.v4i5.905

Abstract

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang pesat Independensi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara mencerminkan karakteristik negara hukum, namun independensi itu terkadang tidak sesuai dari apa yang diharapkan. Pencari keadilan semula memiliki semangat menemukan rasa adil pada lembaga peradilan, tetapi kenyataannya jauh dari harapan. Terkadang para professional kecewa dengan ilmu yang dipelajari sebab bertolak belakang dengan kenyataan dalam praktiknya. Bagaimana independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum tidak menjalankan aturan dan prosedur kerja dan tidak memiliki inegritas moral, apa penyebab hilangnya independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, menjadi pokok permasalahan. Tipe penelitian yuridis normative yang bersifat deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat di implementasikan apabila aparatur penegak hukum dapat menjalankan aturan dan prosedur kerja dengan benar sehingga integritas moral aparatur penegak hukum tersebut sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman.