Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pdk.v6i2.9530

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/pdk.v6i2.9531

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

ANALISIS YURIDIS TERHADAP SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 314/PDT/2019/PT.BDG) Afifah Matrullah; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan tidak dibuktikan sebaliknya. Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dapat disebabkan karena beberapa hal. Pokok permasalahannya bagaimanakah dapat terjadi Sertipikat ganda pada bidang tanah yang sama dalam praktek dan bagaimanakah akibat hukum terhadap adanya Sertipikat ganda pada tanah yang sama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative, bersifat deskriptif, digunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara logika deduktif. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa sertipikat ganda yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1213 diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan di atas tanah yang sama bersertipikat Hak Milik Nomor 762 karena kesalahan administratif Kantor Pertanahan Kabupaten Kuningan. Akibat hukum sertipikat ganda maka kekuatan sertipikat menjadi lemah, terdapat yurisprudensi yang memutus perkara serupa menyebutkan jika timbul sertipikat hak ganda atas tanah yang sama maka berlaku kaedah bahwa sertipikat hak yang terbit lebih awal yang sah dan berkekuatan hukum, dapat diartikan bahwa bukti hak yang paling kuat yaitu sertipikat yang terbit lebih dahulu. Amar Putusan Nomor 314/PDT/2019/PT.BDG Hakim Pengadilan Tinggi bahwa Yanti Apriyani memenangkan seluruh tanah seluas 1090m2 menandakan hakim mengenyampingkan kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 762 atas nama Tati Hernawati di atas tanah yang sama

KEPEMILIKAN SEBAGIAN TANAH YANG TUMPANG TINDIH ANTARA PT. MITSUBISHI CHEMICAL INDONESIA DENGAN H.SUBADRI DI KOTA CILEGON Fachri Mohammad Rizki; Listyowati Sumanto
JURNAL PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS TRISAKTI Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Trisakti

Kepemilikan tanah merupakan hak perorangan dan badan hukum yang dibuktikan dengan sertipikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Akan tetapi sering terjadi tumpang tindih kepemilikan pada bidang tanah yang sama. Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah penyebab terjadinya kepemilikan yang sama atas sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon? Apakah mediasi kepemilikan sebagian tanah yang di kuasai antara PT. Mitsubishi Chemical Indonesia dengan H. Subadri di Kota Cilegon sudah memperhatikan kepentingan para pihak? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer, dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Tumpang tindih sertipikat kerap terjadi karena kesalahan dalam proses penentuan koordinat pemetaan, tumpang tindih ukuran luas tanah sehingga terjadi persinggungan dengan tanah lain yang telah bersertipikat, akurasi pengukuran yang rendah, dan adanya cacat data fisik lain. Dalam kasus ini tumpang tindih kepemilikan tanah terjadi karena pengukuran yang tidak akurat. Mediasi dipilih sebagai cara penyelesaian sengketa (non litigasi) didasarkan atas kesepekatan para pihak bersengketa dan Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai mediator telah memberi penyelesaian perdamaian dengan memperhatikan kepentingan para pihak

Pembatasan Pemilikan Hak Atas Tanah oleh Orang Asing dan Badan Hukum Asing (Studi Perbandingan Indonesia - Turki) Listyowati Sumanto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 3 No. 3 (2013): Jurnal Hukum Prioris Volume 3 Nomor 3 Tahun 2013
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Substansi pengaturan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing meliputi berbagai aspek berbeda di berbagai negara. Bagaimanakah pengaturan jenis hak-hak atas tanah dan pembatasan pemilikan hak atas tanah oleh orang asing dan badan hukum asing menurut Hukum Tanah di Indonesia dibandingkan dengan Turki menjadi pokok permasalahan yang dianalisis. Adanya persamaan dan perbedaan pengertian, jenis dan pembatasan pemilikan hak atas tanah menurut Hukum Tanah Indonesia dan Turki tidak terlepas dari sistem hukum dan konsepsi yang melandasinya. Menurut Hukum Tanah Nasional, tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Negara hanya berwenang mengatur peruntukan, penguasaan, penggunaan tanahnya; Di Turki, Tanah Negara adalah Tanah milik Negara. Negara berwenang menyewakan tanah. Jenis hak atas tanah primer di Indonesia terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai. Jenis hak atas tanah di Turki terdiri dari Freehold Title dan Leasehold Title. Orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dibatasi hanya dapat memiliki tanah berstatus Hak Pakai dengan syarat orang asing berkedudukan di Indonesia dan kehadirannya memberi manfaat bagi pembangunan Nasional, sedangkan badan hukum asing mempunyai perwakilan di Indonesia. Pemilikan rumah dibatasi pada satu buah tempat tinggal. Di Turki, orang asing dan badan hukum asing dapat memiliki tanah berstatus Freehold Title berdasarkan Prinsip Reciprocity (Timbal Balik), Persamaan pembatasanpemilikan hak atas tanah terhadap orang asing dan badan hukum asing di Indonesia dan Turki berkaitan dengan kepentingan nasional, kedaulatan dan ekonomi.Kata Kunci: Pembatasan, Pemilikan, Hak Atas Tanah, Indonesia – Turki

Aspek Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Australia Listyowati Sumanto
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 4 No. 2 (2014): Jurnal Hukum Prioris Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/prio.v4i2.384

Common law system in the commonwealth of Australia has affecting the conception of land law, particularly in land rights regulations, including on certain restrictions r prohibitions on land ownership. How does the type of land rights regulations and how is restrictions on land ownership by foreigners and foreign legal entities set forth in accordance with the Autralian Law? This study is used type of doctrinal legal research and descriptive. Qualitative anlysis required by doctrinal research. The types of land ownership has various periods of time, known as “estates”, the y are consists of: (a) Fee simple, Fee and Fee Absolute or Estate or Freehold; (b) Fee Tail Esatate; (c) Life Estate; (d) Leasehold Foreigners and foreign legal entities intending to purchase real estate are subject to the provisions of the Foreign Acquisition and Takeovers Act 1975. An Applicatio n by a foreign investor must be made to the Foreign Investment Review Board (FIRB) who will the advise the Treasure to either approve or disallow the acquisition. The treasurer has provided an authorization to the Executive Member and other senior division staff of FIRB to make decision which are consistent with FIRB’s plicy. Proposals that involve issues of special sensitivity are decided by the Treasurer.Keywords: Land Rights, Autralian.

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH Hizkia Immanuel Toban; Listyowati Sumanto
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pendaftaran Tanah mempunyai tujuan menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menggunakan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.Permasalahannya, bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Banggai, hambatan apa sajakah yang dihadapi selama kegiatan berlangsung dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, dianalisis secara kualitatif, kesimpulan digunakan logika deduktif. Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Banggai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kendala-kendala yang dihadapi (1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang masalah pertanahan. (2) Kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti PTSL. (3) Aparat desa tidak proaktif membantu petugas PTSL. (4) Terjadi sengketa batas pada dua desa berimbas pada pengukuran desa “belum” lengkap. (5) Pemahaman masyarakat terkait biaya PTSL gratis, pada pengurusannya tidak demikian. Solusi yang ditempuh, (1) Penyuluhan terhadap masyarakat. (2) Koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk memerintahkan para Lurah/Kepala Desa membantu petugas PTSL. (3) Menunjuk batas aman dari sengketa dua batas desa. (4) Melibatkan aparat Kabupaten/Desa, Penegak Hukum untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait hambatan tersebut. Kata kunci: Pendaftaran Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengka

PENGGUNAAN KUASA UNTUK MENJUAL DI DALAM PRAKTEK JUAL BELI TANAH Oddy Inayah Kasri; Listyowati Sumanto
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah termasuk lingkup Hukum Perdata, sedangkan jual beli termasuk lingkup Hukum Tanah Nasional. Konsekuensi Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli akan diikuti dengan Akta Kuasa Menjual. Rumusan permasalahannya, apa yang menjadi alasan penggunaan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah dan apa akibat hukum PPJB dengan menggunakan akta kuasa menjual dalam praktek jual beli tanah. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu, Alasan penggunaan kuasa menjual dalam jual beli tanah pada kasus I adalah karena asli sertipikat sedang berada dalam jaminan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Alasan penggunaan kuasa menjual pada kasus II Putusan Mahkamah Agung No.180/Pdt/2013/PT.Dps penjual memberi "kuasa mutlak" untuk melaksanakan kepentingan pembeli dan seharusnya sudah menjadi haknya. Pasal 3 PPJB memberikan kuasa penuh kepada pembeli atas segala tindakan pengurusan pemilikan tanah dengan ketentuan kuasa tidak dapat dicabut kembali oleh penjual. Akibat hukum pada kasus I, surat kuasa menjual tidak melanggar hukum, sedangkan pada kasus II surat kuasa menjual melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14 Tahun 1982 sehingga akibat hukumnya PPJB menjadi batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum tetap. Kata Kunci: Kuasa Untuk Menjual, Jual Beli Tanah

Title Search

Found 58 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 58 Documents
Search