Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Social And Economics Research Journal of Law, Poliitic and Humanities journal of social and economic research
Desy Agatha Sari
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Validity of A Notarial Deed Made Without the Presence of the Presence Desy Agatha Sari; Rasji
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 1 (2024): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i1.854

Abstract

The Notary is obliged to read the deed in the presence of the audience and therefore is obliged to face the Notary. On the other hand, it will have an impact on the deed becoming invalid and the Notary's civil liability. This research is normative legal research using statutory and case approaches, with the source of research material being secondary data obtained through a literature study. The results of this research show that, philosophically, the legality of a Notary's deed made without the presence of an audience is related to truth and justice, that with the presence of an audience, it is true that the audience is present so that he can listen to the contents of the deed read by the Notary so that the deed becomes valid because its truth can be accounted for. Juridically, the presence of an audience in front of a Notary when making a deed is a provision of Article 16 paragraph (1) letter m UUJN which states that a Notary in carrying out his or her position is obliged to read the deed in the presence of the audience so that the Notary's deed becomes valid if it is based on this juridical provision. The validity of Notarial deeds made without the presence of an audience according to Supreme Court Decision Number 1615 K/Pdt/2018/2020 is that the deeds were declared invalid and null and void, and the Notary was deemed to have committed an unlawful act because the plaintiff was proven to have never appeared before the Notary.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.
Co-Authors Benny Djaja M. Sudirman Rasji