Garuda - Garba Rujukan Digital

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.

Akibat Hukum Dari Jual Beli yang Dibuat Dihadapan PPAT Terhadap Pembeli yang Tidak Dapat Menguasai Objek Jual Beli Septiana, Risa; M. Sudirman; Erny Kencanawati
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 4 No. 02 (2022): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/jgh.v4i2.12937

Saat ini, kebutuhan terhadap akta autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring dengan meningkatnya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala lokal hingga internasional. Kebanyakan masyarakat memproleh tanah yaitu dengan jual beli. Dalam mencegah masalah tanah agar tidak terjadi konflik di masyarakat maka diperlukan adanya pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah yang diatur dalam UUPA. Penelitian ini menggunkan pendekatan hukum yuridis normatif dengan studi pustaka yang cukup sehingga data sekunder juga diperlukan. tanah. Hasil penelitian ini bahwa dalam hal pembeli yang tidak dapat menguasai objek jual beli berarti pembeli belum memperoleh kepastian hukum akan objek jual beli meskipun jual beli tersebut dibuat dihadapan PPAT, sehingga hal ini dapat disengketakan oleh pembeli untuk memperoleh haknya.

Peran Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Surat Keterangan Tanah Di Kabupaten Belitung Nur Aini; M. Sudirman
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.626

The many land problems require a significant role from the regional government to create legal certainty regarding the existence of Land Certificates in Belitung Regency. The research method used in this writing is a normative juridical research method using a Statutory Approach and a Conceptual Approach. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data analysis using Legal Interpretation Techniques and Legal Construction Techniques. The results of this research show that until now there has been no regulation or legal product governing Land Certificates in Belitung Regency, so clear regulations are needed regarding the existence of these Land Certificates in order to create legal certainty and reduce land problems and disputes.

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Di Bawah Tangan Melalui Putusan Verstek: Studi Putusan PN Cibinong Nomor 327/PDT.G/2020/PN CBI Inah Rofikhoh; M. Sudirman
Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober : Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/humif.v1i4.627

A private land sale and purchase agreement is an agreement made by the parties without any intervention from the Land Deed Making Officer (PPAT). Private land sale and purchase agreements often cause disputes, which in the judicial process are often decided by default. The purpose of this study is to analyze the legal certainty of disputes over private land sale and purchase agreements with default decisions in the Cibinong District Court Case Number 327/PDT.G/2020/PN CBI. The research method uses normative juridical with a case approach.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NAZHIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA Indri Eka Pratiwi; M. Sudirman; Sirajuddin Sailellah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9900

Wakaf is an Islamic legal institution that plays a strategic role in achieving the welfare of the community through sustainable asset management. As the wakaf manager, nazhir holds a crucial responsibility to ensure that wakaf assets are utilized in accordance with sharia objectives. However, nazhir often faces challenges in practice, such as limited legal knowledge, inadequate managerial capacity, and insufficient legal protection. These issues highlight the need for a thorough examination of legal protection for nazhir from the perspective of wakaf law in Indonesia, particularly based on Law Nomor 41 of 2004 on Wakaf.This study employs a Statute Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. The research examines the implementation of legal norms in practice within society. Research data were obtained from primary sources, including laws and regulations, legal documents, and related literature, as well as secondary data collected through field studies. This study is grounded in the theory of justice, which emphasizes the importance of fair protection for nazhir, and legal theory, which views law as a tool to create social change.The findings reveal that legal protection for nazhir in Indonesia still faces obstacles, such as low legal literacy and weak oversight mechanisms. Legal protection for nazhir includes administrative protection, formal legal protection, protection from internal conflicts, and protection against abuse. Furthermore, institutions such as the Indonesian Wakaf Board (BWI) play a significant role in supporting the development, supervision, and empowerment of nazhir.

KEDUDUKAN HUKUM FATWA DSN-MUI (Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Syariah Dan Hukum Positif) M. Sudirman; Endy M. Astiwara; Chandra Yusuf; Dicky Budiman; Edi Prasetyo; Danial Rasyid; Wahyu Sulistiadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9912

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI No:107/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah) dan Hukum Positif.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian normative atau studi kepustakaan didukung dengan penelitian empiris, yang dilakukan dengan proses wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2006 saat ini merupakan sebuah anjuran atau rekomendasi, saat ini belum merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia, walaupun pada saat ini Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di Indonesia mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut baru bisa dinyatakan sebagai peraturan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu apabila Fatwa Nomor 107 Tahun 2016 tersebut tersebut sudah dipositifasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dibuat Peraturan dan Perlu Penguatan Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dalam Pengaturan Hukum Positif

Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia Lollyta Julius; M. Sudirman; Benny Djaja
Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan Vol. 2 No. 3 (2025): Agustus : Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/desentralisasi.v2i3.730

This study aims to analyze the normative provisions regarding women's inheritance rights in three legal systems applicable in Indonesia, namely Islamic law, customary law, and civil law. These three systems have different legal bases, values, and mechanisms in regulating inheritance rights, especially regarding the position and rights of women as heirs. Islamic law determines women's inheritance shares based on the provisions of the Qur'an and Al-Hadith or As Sunnah with the principle of proportionality according to socio-economic responsibilities in the family. On the other hand, customary law is highly dependent on the local kinship system, whether patrilineal, matrilineal, or bilateral, which causes great variation in granting inheritance rights to women. Meanwhile, civil law originating from the Civil Code emphasizes equality between men and women in inheritance rights, without gender differentiation. This study uses a normative legal approach with a qualitative analysis method on primary and secondary legal materials. The results of the study show that although normatively civil law and several customary law systems provide space for equality, in social practice and cultural interpretation of women in obtaining inheritance rights, harmonization between legal systems is still needed, as well as increasing legal awareness in society for women. This study also emphasizes the importance of strengthening the role of the state and law enforcement officers in implementing inheritance rights for women.

Meningkatkan Kepercayaan Publik Melalui Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik: Tantangan Keamanan Dan Solusi Di Praktik Kenotariatan Rachmawati; M. Sudirman
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 8 (2024): GJMI - AGUSTUS
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i8.763

Transformasi digital dalam praktik kenotariatan merupakan langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji manfaat, tantangan, dan langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan sertifikat tanah elektronik dalam praktik kenotariatan. Manfaat utama dari sertifikat tanah elektronik meliputi peningkatan efisiensi dalam penerbitan dan pengelolaan dokumen, pengurangan risiko pemalsuan dan duplikasi, serta peningkatan keamanan dokumen. Namun, tantangan signifikan seperti kerentanan terhadap serangan siber dan kebocoran data, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya kesadaran dan keterampilan petugas dalam hal keamanan siber masih harus diatasi. Penelitian ini juga mengusulkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk penguatan protokol keamanan siber, pendidikan dan pelatihan bagi petugas, serta investasi dalam infrastruktur teknologi. Dengan implementasi yang tepat, sertifikat tanah elektronik dapat menjadi pilar utama dalam transformasi digital di bidang kenotariatan dan administrasi pertanahan di Indonesia.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 86/PDT.G/2009/PN.DEPOK) Desy Agatha Sari; M. Sudirman; Benny Djaja
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 1 (2024): JSER, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i1.389

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pada praktiknya, terdapat PPAT yang melakukan peralihan hak atas tanah kepada pembeli tanpa sepengetahuan penjual sedangkan belum terjadi pelunasan, sehingga menimbulkan kerugian bagi penjual. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertimbangan Hakim didasarkan pada perbuatan PPAT yang bertentangan dengan asas tunai dalam pembuatan Akta Jual Beli (AJB), karena faktanya, PPAT tetap melakukan penomoran AJB tanpa sepengetahuan penjual (Penggugat) yang mana kemudian dijadikan dasar untuk peralihan hak dari atas nama Penggugat ke atas nama pembeli (Tergugat I) dalam bentuk sertifikat. Pertanggungjawaban hukum PPAT selain secara keperdataan dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, secara administratif adalah potensi dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya, dan secara pidana adalah potensi diancam dan dipidana karena melakukan pemalsuan akta otentik secara bersama-sama.

Peran Notaris Dalam Pelaksanaan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11 Tahun 2022 Julianti Putri Wajim; Benny Djaja; M. Sudirman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2275

Permasalahan waris beda agama masih menjadi polemik dalam praktik hukum waris Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas mensyaratkan ahli waris beragama Islam, sehingga ahli waris non-Muslim dianggap terhalang menerima warisan. Namun, perkembangan yurisprudensi, termasuk Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor 11/Pdt.P/2022/PA.Crp, menunjukkan adanya pengakuan terhadap pemberian Wasiat Wajibah bagi ahli waris yang berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Notaris dalam pelaksanaan Wasiat Wajibah tersebut, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjamin kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil kajian menunjukkan bahwa Notaris berperan penting dalam mengakomodasi pelaksanaan Wasiat Wajibah melalui pembuatan akta wasiat atau akta pembagian warisan yang mengikat para pihak. Keberadaan akta autentik dari Notaris tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi ahli waris beda agama, tetapi juga menjadi instrumen harmonisasi antara hukum Islam, putusan pengadilan, dan praktik kenotariatan. Dengan demikian, Notaris memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan keadilan keluarga pewaris sekaligus kepastian hukum dalam sengketa waris beda agama.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search