Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN STAKEHOLDER DAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI KONFLIK PENGELOLAAN GOA PINDUL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Indera Waspada; Andin Rusmini
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 2 No. 2 (2023): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v2i2.834

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian konflik pengelolaan obyek wisata Goa Pindul dan kendala yang dihadapi pemerintah dalam menyelesaikan konflik berdasarkan tinjauan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik penentuan subjek penelitian menggunakan teknik purposive, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan merupakan salah satu solusi dan mampu meredam konflik pengelolaan Goa Pindul melalui upaya: memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berwenang mengelola Obyek wisata Goa Pindul melalui Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan.
ANALISIS ASPEK HUKUM DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA TEMBI Ellen Aurelie Basuki; Indera Waspada; Andin Rusmini
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v1i6.919

Abstract

Desa Wisata Tembi merupakan salah satu daya tarik wisata yang dimiliki Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan cukup menarik banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Upaya dalam pengembangan Desa Wisata Tembi telah melibatkan banyak pihak mulai dari masyarakat lokal, POKDARWIS, Pemerintah Daerah termasuk pengusaha. Proses pengembangannya pun sudah mengimplementasikan beberapa hukum yang berlaku. Menganalisis beberapa jurnal dan surat kabar online yang mengulas mengenai Desa Wisata Tembi, kemudian menghasilkan ulasan aspek hukum dalam upaya mengembangkan Desa Tembi menjadi sebuah Desa Wisata.