Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pekanbaru Public Service Innovation “Pekanbaru Dalam Genggaman” Of The Pekanbaru City Communications Informatics Statistics And Coding Department Rahman, Khairul; Eka Anjani Sapitri
Kemudi Vol 8 No 1 (2023): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31629/kemudi.v8i1.6332

Abstract

To improve public services, the Pekanbaru City government, through the Pekanbaru City Information, Statistics, and Coding Communication Service, is making innovative efforts by providing integrated digital information and services that aim to make it easier for the public to get digital public services called Pekanbaru in their grasp. Pekanbaru dalam genggaman is an information system that collects all public service and information applications within the Pekanbaru City government. Good and quality service implies satisfaction for the community which is a benchmark for the success of government administration. Innovation is a form of renewal in government administration and aims to improve the performance of regional government administration. This research aims to find out how innovative Pekanbaru public services are in “Pekanbaru Dalam Genggaman” of the Pekanbaru City Information, Statistics, and Coding Communication Service. In this research, qualitative descriptive research methods were used with interview, observation, and documentation data collection techniques. Activities in qualitative data analysis are carried out interactively and take place continuously at each stage of the research until completion. The results of this research show that Pekanbaru public service innovation “Pekanbaru dalam genggaman” of the Pekanbaru City Information, Statistics, and Coding Communication Service has not run optimally, the services provided have not fully targeted the community and have not been fully integrated. This is based on the results of an analysis of five indicators of public service innovation, namely relative advantage, suitability, complexity, possibility of being tried, and ease of observation. There are still several indicators that have not been achieved in these five indicators, namely those related to complexity, possibility of trying, and ease of observation so the level of adaptation in implementation is not evenly distributed.
Peranan Kejaksaan Negeri Karawang Dalam Mengaktualisasikan Good Governance Eka Anjani Sapitri; Evi Priyanti; Rai Bhaka Ribowo; Azahra Raodhatul; Jannah; Elysia Damayanti; Alfiana Aginta Sebayang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2934

Abstract

Penelitian ini menganalisis peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi, kepatuhan pada hukum, mekanisme pengawasan publik, serta daya tanggap dan kesetaraan dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja lembaga penegak hukum di tingkat daerah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan wawancara naratif dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Kejaksaan Negeri Karawang dalam mengaktualisasikan good governance dapat dilihat sebagai berikut: Kejaksaan Negeri Karawang telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui sistem pelaporan berjenjang yang ketat, sehingga setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penggunaan media sosial, serta layanan pengaduan berbasis digital yang mudah diakses masyarakat. Ketiga, efektivitas terlihat dari penyelesaian perkara yang tepat waktu tanpa penundaan, serta peran aktif intelijen dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Keempat, kepatuhan terhadap aturan hukum dijalankan secara konsisten berdasarkan undang-undang dan SOP yang berlaku, sehingga menegaskan integritas dalam setiap proses hukum. Dan yang terakhir, mekanisme pengawasan publik diterapkan melalui partisipasi masyarakat, koordinasi dengan aparat keamanan, serta pengawasan aktif terhadap dinamika sosial.