Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara Student Scientific Creativity Journal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Eddy Wahyudi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM PETANI MANDIRI MELALUI KARTU PETANI MANDIRI (KPM) PLUS DI KABUPATEN BOJONEGORO Arinda Dias Fidiyanti; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4043

Abstract

Implementasi kebijakan adalah proses yang sulit dan sering melibatkan banyak masalah. Untuk berhasil, perlunya harus memahami faktor-faktor yang memengaruhi implementasi dan menerapkan metode yang sesuai dengan situasi dan persyaratan khusus. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro, khususnya petani yang kurang memperoleh peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pengembangan usaha tani mereka. Untuk memperoleh manfaat dari Program Petani Mandiri (PPM) yang diluncurkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro, petani harus mempunyai Kartu Petani Mandiri (KPM) Plus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle. Berdasarkan hasil penelitian implementasi program petani mandiri ini berisikan bantuan modal bernilai maksimal 10 juta dan bantuan-bantuan yang diterima oleh kelompok tani sesuai dengan yang diajukan, jaminan asuransi gagal panen, pembelian hasil pertanian, pelatihan, serta beasiswa bagi keluarga petani. Program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran namun belum maksimal dikarenakan masih rendanya SDM para petani, kurangnya sumber daya manusia sehingga sosialisasi atau pendampingan kepada kelompok tani kurang.
PENGEMBANGAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PENANGANAN STUNTING SESUAI PERBUP NO 89 TAHUN 2021 DI SIDOARJO Cintya Hanum Pramudita; Yusuf Hariyoko; Eddy Wahyudi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i1.4169

Abstract

Penelitian ini untuk menjelaskan instrument yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Sesuai Perbuo No 89 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegritas dan mengidentifikasi 3 Indikator, yaitu Piranti Hukum, Tatanan Kelembagaan dan Mekanisme Operasional dengan pengembangan analisa teori instrumen kebijakan berdasarkan teori dari Tatang A. Taufik. Instrument Kebijakan adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau sasaran kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan memberikan gambar atau penjelasan yang tepat secara objektif terkait dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah efektif dan berjalan dengan baik walaupun masih ada kendala dalam pelaksanaan penurunan stunting di Sidoarjo atau masih belum optimal. Keberhasilan itu dibuktikan dengan menurunnya prevalensi angka stunting di Kabupaten Sidoarjo. Penurunan ini merupakan hasil dari upaya kolaborasi lintas sektor dan peran desa atau TPPS kabupaten hingga kelurahan. Pengembangan instrumen dalam penanganan stunting di Sidoarjo ialah TTPS dan Desa Lokus Stunting tiap tahunnya berganti. Adapun kendala dalam penurunan angka stunting di Sidoarjo, yaitu kurangnya anggaran dalam penetapan desa lokus stunting, masih rendahnya pengetahuan dan rendahnya kader tentang isu dan penanganan stunting, sumber daya manusia yang ada di puskesmas, rendahnya kesadaran pentingnya tablet penambah darah pada remaja putri dan ibu hamil, masih menganggap remeh masalah sanitasi dan kurang mengutamakan pembangunan jamban serta Keakuratan dan kelengkapan data yang diperoleh dari Posyandu. Saran dari penelitian ini adalah Memperkuat koordinasi antar program di puskesmas, Meningkatkan komitmen dan keseriusan semua pihak melalui sosialisasi dan advokasi program stunting, Gencarkan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Meningkatkan sistem pendataan dan pelaporan di Posyandu untuk memastikan data yang akurat dan lengkap.
Peran Mahasiswa Sebagai Fasilitator Puspaga Dalam Upaya Mendekatkan Pelayanan Publik Di Balai RW Kelurahan Perak Barat Surabaya Aulia Nisya Salshabila; Eddy Wahyudi
Student Scientific Creativity Journal Vol. 1 No. 6 (2023): November: Student Scientific Creativity Journal
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/sscj-amik.v1i6.2280

Abstract

This research aims to determine the role of students as Puspaga facilitators in an effort to bring public services closer to the RW Hall, Perak Barat Subdistrict, Surabaya. Puspaga services are a means of learning and counseling for parents in Surabaya to improve their ability to overcome problems related to violence against children, delinquency among children and other problems that exist in the family environment. So Puspaga services are provided at the Perak Barat Village RW Hall, which is one of the innovations of the Surabaya City Government to bring public services closer to the community. This research uses a qualitative approach with descriptive research methods. Data in this research data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and taking documentation. The results of the research that has been carried out show that Puspaga Facilitators have been able to provide closer services to the community by providing Puspaga Balai RW services in Perak Barat Subdistrict which include counseling services, socialization and parenting classes.
Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable City Di Kabupaten Sidoarjo Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi; SALSABILLA, ELISA
Jurnal Publik Vol. 19 No. 01 (2025): Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Pasca Sarjana Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/jp.v19i01.545

Abstract

Sebagai pusat administratif dan ekonomi, Kabupaten Sidoarjo menghadapi pertumbuhan penduduk tinggi yang menyebabkan berkurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat konversi lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis evaluasi kebijakan penyediaan RTH publik di Kabupaten Sidoarjo.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo. Kerangka analisis didasarkan pada Teori Evaluasi Leo Agustino, yang mencakup lima indikator: Sumber Daya Aparatur (SDA), Kelembagaan, Sarana, Prasarana, dan Teknologi, Finansial, serta Regulasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal. Proporsi RTH di Sidoarjo belum memenuhi standarisasi Perda Nomor 4 Tahun 2024, yang mewajibkan 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Faktanya, luasan RTH yang ada hanya 29,23 Ha dari total wilayah 714,27 km², angka yang sangat jauh dari target. Selain itu, proses implementasi masih terkendala oleh kurangnya koordinasi antar pelaksana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Melalui Progam “Peti Koin Bermantra” untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat: Studi Di Desa Dawuhan Kabupaten Malang Dewi Yasmine Ammaratih; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 2 No. 6 (2025): November: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v2i6.765

Abstract

The main problem in empowering fish farming communities in Dawuhan Village, Poncokusumo District, Malang Regency is how to empower communities through the Peti Koin Bermantra Program in Dawuhan Village, Malang Regency, such as low managerial capacity, weather constraints, high feed prices, and limited market access, which have an impact on the suboptimal economic improvement of the community. This study aims to analyze the implementation of the Peti Koin Bermantra Program in empowering fish farming communities to improve their economic welfare. The study uses a qualitative method with a descriptive approach, as well as the community empowerment theory of Hashemi, Schuler, and Riley (1996). The results show that the Peti Koin Bermantra Program contributes positively to improving community welfare through eight empowerment indicators, such as increased mobility, small-scale purchasing power, ability to make larger purchases, involvement in major decisions, freedom, political and legal awareness, participation in public protests and political campaigns, economic security, and contribution to family support. The success of the program was supported by collaboration between facilitators, the East Java Provincial Marine and Fisheries Service, and the Malang Regency Fisheries Service, although there were still obstacles in terms of capital, group management, and product innovation. To support the sustainability of the program,
Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengurusan Nomor Izin Berusaha terhadap Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Gresik: Studi pada Sistem Online Single Submission Elsa Aurelia Margareta; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1306

Abstract

This study aims to analyze and explain in greater detail the influence of service quality in managing the Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS) system on public satisfaction at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Gresik Regency. A quantitative research method was employed, using a structured survey design and distributing questionnaires to 105 respondents who had directly utilized and experienced the OSS service. Service quality was measured using the SERVQUAL dimensions tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy while public satisfaction was assessed based on indicators derived from the Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform No. 14 of 2017. The collected data were analyzed using simple linear regression to identify the extent of the relationship between variables. The results indicate that service quality has a positive and significant effect on public satisfaction. This means that better, more consistent service quality will increase user satisfaction. The findings confirm that strengthening service quality is essential for improving overall public service performance, especially in digital-based licensing systems.
Perencanaan Skenario Program Bantuan Langsung Tunai untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Krembangan Kota Surabaya Agnes Cipta Permatasari; Anggraeny Puspaningtyas; Eddy Wahyudi
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1315

Abstract

The main issues identified in this study include mistargeting of beneficiaries, weak inter-agency coordination, low community participation in the verification process, and a tendency among recipients to rely on cash assistance in a consumptive manner. This research analyzes the scenario planning of the Cash Transfer Program (BLT) in reducing poverty in Surabaya City, particularly in Krembangan District. The program is implemented based on Surabaya Mayor Regulation Number 130 of 2023, which serves as the legal foundation for the regional BLT scheme. Using the Scenario Planning TAIDA model (Tracking, Analysing, Imaging, Deciding, and Acting) by Mats Lindgren and Bandhold (2003) as the analytical framework, this study examines the extent to which planning, decision-making, and implementation processes are able to respond to the socio-economic dynamics of the community. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings indicate that BLT plays a significant role in supporting low-income households and reducing poverty rates; however, challenges persist, including limited community engagement, weak inter-agency coordination, and non-productive use of assistance. The scenario planning approach is considered effective in helping the government design more adaptive, participatory, and sustainable policy strategies. It is expected that the BLT program will not only serve as a short-term intervention but also become a strategic instrument in promoting independence and improving the welfare of poor communities in Surabaya.
Co-Authors Agnes Cipta Permatasari Anggraeny Puspaningtyas Arinda Dias Fidiyanti Aulia Nisya Salshabila Cintya Hanum Pramudita Dewi Yasmine Ammaratih Elsa Aurelia Margareta SALSABILLA, ELISA Yusuf Hariyoko