<![CDATA[Percepatan pergaraman nasional merupakan upaya yang digagas oleh pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Garam Nasional, menjadi tugas dari lembaga negara yudikatif untuk terus dapat meningkatkan produksi garam nasional. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kualitas garam nasional sesuai dengan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014, sekaligus meminimalisir jumlah impor garam di Indonesia. Pelaksnaan program percepatan pergaraman nasional ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi, sebagaimana yang data yang telah dihimpun oleh DKP Prov. Jatim Mencatat bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki jumlah pemasok gara yang minim di Jawa Timur, tercatat hanya 66,5 juta garam saja pertahun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengebaluasi kebijakan percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan jawaban atas isu yang diteliti ditinjau dari teori William Dunn. Indikator evaluasi sebagaimana yang diungkapkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Percepatan Pergaraman Nasional dinilai masih belum efektif dan efisien. Harga garam berangsur-angsur meningkat meski belum signifikan. Hal inilah yang kemudian mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya Dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan bagi Sidoarjo untuk mewujudkan potensinya sebagai pusat ekonomi garam yang terkenal.]]>
