Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyediaan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Di Masjid Al Akbar Kota Surabaya Maharani Alvika Sari; Achluddin Ibnu Rochim; Rachmawati Novaria
Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa Vol. 2 No. 1 (2024): Januari : Jurnal Yudistira : Publikasi Riset Ilmu Pendidikan dan Bahasa
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/yudistira.v2i1.429

Abstract

The existence of street vendors at the Al-Akbar Mosque in Surabaya City who sell and buy their goods without complying with existing regulations can cause traffic jams for road users, those who are going to the hospital via the toll road or who have business via the toll road will have difficulties, because of the congestion. traders and buyers who park illegally. De to this incident, the Surabaya city government relocated the traders around the Al-Akbar Mosque to move to the Jambangan People's Market which is on the north side of the Al-Akbar Mosque. The purpose of this research is to provide a description and overview and also analyze the implementation of the Surabaya City Regional Regulation No. 9 of 2014 which discusses the provision of space for street vendors, not only to identify the supporting and inhibiting factors contained in the Regional Regulation policy. Surabaya City No. 9 of 2014. In this research, the method used is a research method by conducting observations, interviews and also documentation as evidence. The results of the research show that the implementation of the arrangement for street vendors is considered to be good but there are still inhibiting factors caused by the decline in the economic condition of the vendors after being relocated.
Kualitas Pelayanan Bus Trans Jatim Terhadap Kepuasan Masyarakat Luluk Nafilatur Rizqi; Rachmawati Novaria; Indah Murti
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i1.887

Abstract

This study aims to identify and further analyze the service quality of the Trans Jatim Corridor I Bus to achieve public satisfaction. The method used is to use a qualitative approach by describing in accordance with the theory of the five dimensions of service quality from Zeithaml et. al. (1990) namely tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. Data were collected using interviews, observation, and documentation methods. The results of this study indicate that the quality of Trans Jatim Bus services on the Corridor I route is good and provides satisfaction to the community. This is evidenced by the fulfillment of the components in the five dimensions of service quality, namely the facilities are quite good, the reliability and ability of the officers are good, the good response given by the officers when responding to problems, the officers are also polite and friendly, and the guarantees provided are also good (such as legality, on time, and cost certainty). However, there is still a need for innovation and improvement regarding the services provided in order to continue to provide optimal and quality services. Such as uneven service facilities provided, in terms of discipline officers are less consistent, and often the response or response given by officers exceeds the provisions (1 x 24 hours).
Peran Kepala Desa Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Hamdan Aisy Zuhdan; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 3 (2024): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v2i3.1255

Abstract

The role of the village head in bureaucratic reform refers to an action or contribution provided by a leader to improve a bureaucratic system to be better than before. The background of this research is due to the lack of bureaucracy responsiveness in public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. Therefore, the research objective is to identify and analyze the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Sambibulu Village, Taman District, Sidoarjo Regency. This research is qualitative in nature with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The informants are the Village Head, Village Secretary, and the villagers of Sambibulu. The theory used refers to the Servant Leadership theory by Barbuto & Wheeler (2006) which includes indicators such as Altruistic Calling, Emotional Healing, Wisdom, Persuasive Mapping, and Organizational Stewardship. The results of this study show that overall, the role of the village head in bureaucratic reform of public services in Desa Sambibulu is very significant. Through commitment, wisdom, and effective leadership, he acts as a change agent driving the establishment of a more efficient, responsive, and quality public service system. In addition, the village head is actively involved in various aspects ranging from democratic values, openness to community participation, to the ability to lead with an innovative approach. The Village Head of Sambibulu plays a role in realizing quality public services oriented towards community interests. However, there is still a gap between public expectations and reality, such as inconsistency in implementing responsive public services.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENURUNAN STUNTING DI KELURAHAN KEDUNG BARUK KOTA SURABAYA Virda Devy Dwi Alviyanti; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 11 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i11.3983

Abstract

Stunting merupakan kondisi anak usia di bawah lima tahun (balita) yang memiliki tinggi badan dibawah rata-rata balita pada umumnya. Angka prevalensi stunting di Indonesia masih melebih batas normal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yaitu sebesar 24,4 persen atau 5,33 juta balita mengalami stunting pada tahun 2021. Kelurahan Kedung Baruk merupakan satu dari kelurahan yang ada di Surabaya menjalankan kebijakan penurunan Stunting. Karena pada tahun 2021 di Kelurahan Kedung Baruk terdapat 23 balita mengalami stunting. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesesuaian aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan dalam implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan stunting di Kelurahan Kedung Baruk belum dilaksanakan dengan baik dan optimal dengan tiga pilar keberhasilan implementasi menurut Jones (1996) organisasi, interpretasi dan penerapan. Organisasi yang berperan dalam implementasi belum berjalan dengan baik karena belum adanya SOP (standar operasional prosedur) dan pedoman kinerja serta adanya rangkap jabatan dalam percepatan penurunan stunting. Interpretasi kebijakan penurunan stunting di Kedung Baruk telah sesuai dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Surabaya. Namun pemahaman masyarakat dan pelaksana kebijakan masih kurang tentang stunting. Penerapan kegiatan penurunan stunting telah dilakukan dengan baik dan rutin namun dalam pelaksanaannya tim percepatan penurunan stunting / TPPS Kelurahan Kedung Baruk tidak mengetahui adanya pedoman kinerja. Faktor pendukung implementasi penurunan stunting di Kedung Baruk adalah Kader Surabaya Hebat, bantuan susu dan vitamin dari Pemerintah Kedung Baruk dan Puskesmas dan alat pendukung yang telah tersedia. Faktor penghambat adalah keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya pengetahuan anggota tim tentang pedoman kinerja
KUALITAS DEMOKRASI DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK) Bagus Tegar Erlangga; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4053

Abstract

Pemilihan umum di indonesia sudah diterapkan sejak masa proklamasi sebagai bentuk penerapan sistem pemerintahan demokrasi khususnya pada konteks pemeilihan pemimpin maupun pejabat, pemilihan umum juga dilaksanakan pada tingkat desa sebagai sebagai metode dalam memilih Kepala Desa, namun dalam pelaksanaanya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa. Tentu fenomena tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kualitas demokrasi pada daerah tersebut. Studi ini berfokus untuk melihat dan mengukur bagaiaman kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik jika ditinjau dari pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, dengan mengacu pada kriteria/indikator teori kualitas demokrasi yang digunakan oleh Leonardo Morlino yang di kombinasikan dengan elemen-elemen IDI (indeks demokrasi Indonesia) sehingga relevan dengan studi kasus pada penelitian ini, yaitu: Kebebasan (Freedom), Kesetaraan (Equality), dan Lembaga Demokrasi. Data pada penelitian ini dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dandokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kecamatan Panceng Kualitas demokrasi khususnya pada konteks ajang pemilihan kepala desa serentak masih kurang baik dan tidak optimal, ditemukan kekurangan pada aspek lembaga demokrasi yang masih sangat rentan dalam kinerjanya sebagai penegak hukum dan pengawas kegiatan, karena masih banyak pelanggaran Black Campaign dalam berbagai bentuk ditemukan. Rekomendasi disusun untuk dapat meningkatkan kinerja lembaga demokrasi khususnya dalam memepertegas hukum dan aturan yang berlaku seperti membentuk tim khusus untuk terjunlangsung kemasyarakat dalam menagawasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum calon kepala desa. Dengan rekomendasi tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya lebih banyak praktik Black campaign dan meningkatkan kualitas demokrasi di Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik
EVALUASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PERGARAMAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI GARAM DI KABUPATEN SIDOARJO Denok Pramuthias K.W; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 3 No. 12 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v3i12.4054

Abstract

Percepatan pergaraman nasional merupakan upaya yang digagas oleh pemerintah, melalui Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Garam Nasional, menjadi tugas dari lembaga negara yudikatif untuk terus dapat meningkatkan produksi garam nasional. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kualitas garam nasional sesuai dengan Permenperin No. 88/M-IND/PER/10/2014, sekaligus meminimalisir jumlah impor garam di Indonesia. Pelaksnaan program percepatan pergaraman nasional ini diselenggarakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tingkat Provinsi, sebagaimana yang data yang telah dihimpun oleh DKP Prov. Jatim Mencatat bahwa Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki jumlah pemasok gara yang minim di Jawa Timur, tercatat hanya 66,5 juta garam saja pertahun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengebaluasi kebijakan percepatan pergaraman nasional di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menemukan jawaban atas isu yang diteliti ditinjau dari teori William Dunn. Indikator evaluasi sebagaimana yang diungkapkan oleh William Dunn, yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Program Percepatan Pergaraman Nasional dinilai masih belum efektif dan efisien. Harga garam berangsur-angsur meningkat meski belum signifikan. Hal inilah yang kemudian mendapat respon positif dari masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya Dukungan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan bagi Sidoarjo untuk mewujudkan potensinya sebagai pusat ekonomi garam yang terkenal.
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA TRANSPORTASI UMUM TRANS JATIM (STUDI PADA PENGGUNA TRANS JATIM KORIDOR II RUTE SURABAYA - MOJOKERTO) Prita Widya Hudi Lovirien; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4412

Abstract

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat pengguna Bus Trans Jatim Koridor II. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif. Dalam hal ini penulis menggunakan analisis statistik regresi linier sederhana yang menghasillkan nilai output uji t. Pengolahan data dilakukan menggunakan alat bantu SPSS versi 29. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai regresi yang diperoleh ialah Y = 19,899 + 0,179X, diartikan bahwa kepuasan masyarakat akan bernilai 19,899 saat kualitas pelayanan adalah 0, dan 0,179 menyatakan bahwa kenaikan satu satuan kualitas pelayanan akan meningkatkan kepuasan masyarakat 0,179. Hasil nilai uji 3,804 > 1,984 dalam variabel kualitas pelayanan (X), maka disimpulkan bahwa hipotesis dapat diterima. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,120, dinyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan terdapat kontribusi senilai 12% terhadap variabel Kepuasan Masyarakat, dan 88% dari variabel lain di luar penelitian ini.
Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kantor Kelurahan Kemayoran Kota Surabaya Afifah Diah Pitaloka; Rachmawati Novaria
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1181

Abstract

The existence of citizenship administration service is quite crucial for a country, apart from being able to register data every resident in its territory, it is also influential to the further development plans. The aim of this research is to determine the conformity of the implementation of Kemayoran District service in accordance with George Edward III's theory and its effectiveness in serving the community. The chosen and implemented method in this research is descriptive qualitative with data acquisition techniques through interviews, field observasions, and documentation studies. The obtained data will be analyzed and processed by using several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and data conclusion. The result of this research is the existence of the conformity of citizenship administration service implementation in accordance with George Edward III's theory and it is effectively implemented so as it obtain the high satisfaction from the community..
Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Melalui Pengoptimalisasian Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Ayu Sabrina Sugandini; Rachmawati Novaria
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 2 (2024): Juni : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i2.1190

Abstract

The implementation of Digital Population Identity (IKD) has become an important innovation in an effort to simplify the administrative process and increase access to public services, especially for the people of Keputran Village. However, the success of implementing digital population identity is very dependent on the level of digital literacy of the community. This article explores the role of increasing digital literacy in supporting the implementation of digital population identity in an inclusive and sustainable manner for the people of Keputran Village. By paying attention to the challenges and opportunities related to digital literacy, this article presents several strategies and approaches to improve people's digital understanding and skills in the context of digital population identity (IKD). Through a qualitative approach, training and equal access to technology, it is hoped that all residents of Keputran Subdistrict can feel the benefits of implementing digital population identity without exception. Thus, this article not only strengthens the urgency of increasing digital literacy in facing the digital revolution, but also underlines the importance of aspects of inclusion and equality of access in the transformation process towards more efficient, safe and sustainable public services.
Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Desa Gilang, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Syailendra Wahyu Pamungkas; Rachmawati Novaria; Adi Soesiantoro
Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA Vol. 2 No. 3 (2024): September : JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/birokrasi.v2i3.1298

Abstract

Land is very important for the life and economy of every human being. In Indonesia, the relaxation of land certification poses legal threats to owners. The PTSL program aims to provide legal clarity through certification, increase protection and facilitate easier access to services and land rights. However, implementation faces challenges, such as slow and complicated procedures, as seen in Gilang Village, Sidoarjo. This research aims to identify and analyze the implementation of PTSL policies in Gilang Village using a qualitative case study approach and purposive sampling. The results show that despite challenges in consistent communication and distribution of information, the PTSL program was overall successful. However, there are a few obstacles due to the use of existing resources and the high commitment of implementers. Improving communication and information management can increase program effectiveness in the future. The PTSL program has been implemented well in accordance with Minister of Agrarian Regulation Number 12 of 2017, with achievements in resources, disposition and bureaucratic structure. However, the main obstacle is communication, miscommunication between program implementers and the Gilang Village community causes confusion and dissatisfaction. The lack of effective communication media during the socialization process also hampers the process.