<![CDATA[Setiap hari, kita sering kali tanpa sadar berinteraksi dengan produk yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di tengah globalisasi, HKI menjadi topik penting yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. HKI memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pencipta, dan melarang pihak lain dari penggunaan karya tersebut tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi literatur. Studi ini mengkaji tanggung jawab pemerintah dan bisnis dalam melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) di sektor industri Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kedua pihak bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam melindungi HKI. Studi ini juga menyarankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan HKI di negara ini. Pemerintah harus menyediakan undang-undang yang sesuai, fasilitas, insentif, serta mengawasi dan menindak pelanggaran HKI. Sementara itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menghormati HKI orang lain dengan mendaftarkan, mengelola, dan memanfaatkan HKI mereka dengan benar. Pendekatan yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan HKI di Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah-langkah perlindungan HKI dengan meratifikasi konvensi internasional dan menyesuaikan undang-undang serta regulasi HKI. Namun, peraturan yang ada harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif untuk memberikan manfaat nyata bagi para pencipta.]]>
