Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Cendikia Pendidikan Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Andhika Nugraha Utama
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAN PELAKU USAHA DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM SEKTOR INDUSTRI Raymond Marhehetua. H; Andhika Nugraha Utama
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 5 No. 2 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v5i2.6093

Abstract

Setiap hari, kita sering kali tanpa sadar berinteraksi dengan produk yang dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Di tengah globalisasi, HKI menjadi topik penting yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. HKI memberikan hak eksklusif kepada penemu atau pencipta, dan melarang pihak lain dari penggunaan karya tersebut tanpa izin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengumpulkan data hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi literatur. Studi ini mengkaji tanggung jawab pemerintah dan bisnis dalam melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) di sektor industri Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa kedua pihak bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam melindungi HKI. Studi ini juga menyarankan kebijakan yang mendukung pertumbuhan HKI di negara ini. Pemerintah harus menyediakan undang-undang yang sesuai, fasilitas, insentif, serta mengawasi dan menindak pelanggaran HKI. Sementara itu, pelaku usaha diwajibkan untuk menghormati HKI orang lain dengan mendaftarkan, mengelola, dan memanfaatkan HKI mereka dengan benar. Pendekatan yang digunakan adalah analisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan HKI di Indonesia. Indonesia telah mengambil langkah-langkah perlindungan HKI dengan meratifikasi konvensi internasional dan menyesuaikan undang-undang serta regulasi HKI. Namun, peraturan yang ada harus didukung oleh penegakan hukum yang efektif untuk memberikan manfaat nyata bagi para pencipta.
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PENDIDIKAN SEKSUALITAS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL Andhika Nugraha Utama; Raymond Marhehetua Hutahaean
Sindoro: Cendikia Pendidikan Vol. 6 No. 6 (2024): Sindoro: Cendikia Pendidikan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.9644/sindoro.v6i6.5639

Abstract

Artikel ini menyoroti pentingnya penerapan pendidikan seksualitas sebagai langkah preventif dalam upaya mencegah kekerasan seksual di Indonesia. Pendidikan seksualitas yang menyeluruh memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tubuh, hak-hak seksual, serta nilai-nilai etis dalam hubungan antarpribadi, yang penting untuk mengurangi risiko kekerasan seksual, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Meskipun begitu, pelaksanaan pendidikan seksualitas di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi budaya, kurangnya pelatihan bagi pendidik, serta keterbatasan dukungan politik dan anggaran. Dengan mengacu pada berbagai dasar hukum, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, penelitian ini menekankan perlunya pendekatan inklusif yang berbasis pada hak asasi manusia dalam pendidikan seksualitas. Pendidikan ini tidak hanya berperan dalam pencegahan, tetapi juga membantu membentuk kesadaran sosial dan tanggung jawab individu. Dengan dukungan yang memadai dari pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat, penerapan pendidikan seksualitas dapat menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung pencegahan kekerasan seksual di Indonesia.
GUGATAN KELOMPOK (CLASS ACTION) SEBAGAI SENJATA AMPUH UNTUK KONSUMEN MELAWAN PELAKU USAHA CURANG Andhika Nugraha Utama; Prama Tusta Kesuma; Farahdinny Siswajanthy
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v4i6.3672

Abstract

Gugatan kelompok di Indonesia merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak konsumen. Mekanisme ini memungkinkan konsumen yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan, meskipun jumlahnya banyak dan tidak mudah untuk diidentifikasi secara individual. Meskipun terdapat banyak tantangan, manfaat gugatan kelompok jelas terlihat dalam hal akses keadilan, efisiensi proses hukum, dan pengaruh terhadap perusahaan. Peningkatan kesadaran publik, penyederhanaan prosedur hukum, dukungan finansial, dan pelatihan bagi pengacara diperlukan untuk meningkatkan efektivitas gugatan kelompok. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan gugatan kelompok dapat lebih efektif dalam melindungi hak-hak konsumen di Indonesia.
ANALISIS HUKUM MENGENAI WEWENANG PEMERINTAHAN DALAM KONTEKS KONSTITUSIONALISME MODERN Rio Maulana Hidayat; Muhammad Farhan; Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa; Andhika Nugraha Utama; Isep H Insan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i3.4141

Abstract

Makalah ini membahas tiga isu utama dalam pemerintahan: penyalahgunaan kekuasaan, kurangnya perlindungan hak asasi manusia, dan ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional. Penyalahgunaan kekuasaan, yang mencakup korupsi, penyensoran, dan manipulasi sistem peradilan serta pemilu, mengancam demokrasi dan merusak kepercayaan publik. Kurangnya perlindungan hak asasi manusia terlihat dalam kebijakan represif terhadap kebebasan berekspresi, penegakan hukum yang tidak adil, dan kebijakan ekonomi yang mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Ketidakstabilan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip konstitusional disebabkan oleh ketidakstabilan politik, intervensi kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, reformasi hukum, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik.
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM HUMANITER DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME Andhika Nugraha Utama; Danang Mahesa; Asmak Ul Hosnah; Sapto Handoyo DP
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i11.5150

Abstract

Penanganan tindak pidana terorisme merupakan tantangan signifikan bagi keamanan global dan nasional, memerlukan pendekatan hukum yang melampaui sekadar penegakan hukum pidana domestik. Penerapan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk melindungi warga sipil dan membatasi dampak konflik bersenjata, menjadi esensial dalam konteks ini. Namun, perbedaan status hukum antara kombatan sah dan teroris menimbulkan dilema hukum dan etika yang kompleks. Artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter diterapkan dalam penanganan terorisme, serta tantangan yang dihadapi, seperti penerapan prinsip proporsionalitas dalam operasi militer dan potensi legitimasi yang dapat diberikan kepada teroris. Studi ini juga membahas upaya beberapa negara, termasuk Indonesia, dalam mengintegrasikan hukum humaniter ke dalam kebijakan anti-terorisme, meskipun dihadapkan pada tantangan implementasi. Kesimpulannya menekankan pentingnya pendekatan hukum yang adaptif, kerjasama internasional, serta harmonisasi hukum domestik dengan standar internasional. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa upaya melawan terorisme tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hak asasi manusia, sehingga berkontribusi pada terciptanya keamanan global yang lebih manusiawi dan adil.
ANALISIS UPAYA MEMBANGUN KARANTINA MORALITAS SEBAGAI PONDASI SUPREMASI HUKUM DI KALANGAN GENERASI MUDA Andhika Nugraha Utama; Yenny Febrianty
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5523

Abstract

Di tengah globalisasi dan perubahan sosial yang cepat, generasi muda dihadapkan pada tantangan moral yang kompleks, termasuk dampak negatif dari media sosial dan informasi yang mudah diakses. Untuk mengatasi tantangan ini, karantina moralitas diusulkan sebagai pendekatan yang melindungi dan memperkuat nilai-nilai moral. Ini meliputi integrasi pendidikan moral dalam kurikulum sekolah, keterlibatan aktif keluarga dalam membimbing anak-anak, serta peningkatan kesadaran sosial melalui inisiatif komunitas. Penggunaan teknologi secara bijaksana juga merupakan bagian penting dari upaya ini. Karantina moralitas bertujuan untuk membentuk generasi yang lebih sadar hukum dan etis, sekaligus memperkuat integritas sistem hukum, sehingga menciptakan supremasi hukum yang lebih adil, transparan, dan bertanggung jawab. Dua rumusan masalah utama yang dibahas mencakup bagaimana strategi pendidikan moral dapat diterapkan secara efektif dalam kurikulum sekolah, serta bagaimana peran keluarga berkontribusi dalam membentuk moralitas generasi muda dan dampaknya terhadap kepatuhan hukum. Penelitian ini menekankan bahwa moralitas yang kuat di kalangan generasi muda merupakan fondasi penting untuk keberhasilan supremasi hukum di masa mendatang.
IMPLIKASI PEMBAHARUAN REGULASI KEPAILITAN TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI INDONESIA DALAM KONTEKS PERUBAHAN EKONOMI GLOBAL Andhika Nugraha Utama; Rio Maulana Hidayat; Prama Tusta Kesuma; Muhammad Ageng Cahyo Sambodo
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5647

Abstract

Perubahan regulasi kepailitan sangat penting untuk mengubah ekonomi dunia, terutama untuk melindungi dan mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Analisis dampak perubahan regulasi ini membahas manfaat yang signifikan bagi UMKM. Ini termasuk peningkatan perlindungan bagi kreditur, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi di seluruh dunia, dan peningkatan efisiensi proses restrukturisasi. Regulasi baru harus memenuhi kebutuhan unik UMKM, meningkatkan perlindungan kreditur, dan memudahkan proses restrukturisasi. Studi ini menekankan betapa pentingnya pembaharuan regulasi kepailitan yang mempertimbangkan situasi ekonomi global dan karakteristik UMKM untuk membantu mereka berkembang dan bertahan di masa depan.
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DALAM PERSPEKTIF KUHP PASAL 362 Andhika Nugraha Utama; Raymond Marhehetua Hutahaean
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i1.5650

Abstract

Pencurian listrik di Indonesia menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum, khususnya terkait penerapan Pasal 362 KUHP, Tulisan ini mengeksplorasi implementasi hukum terhadap pencurian listrik, menyoroti keberhasilan dan hambatan dalam menanggulangi kejahatan tersebut. Meskipun Pasal 362 memberikan dasar hukum yang kuat, namun adanya kesenjangan dengan kemajuan teknologi serta tantangan teknis dalam pengumpulan bukti sering kali menjadi penghalang utama. Solusi yang diusulkan mencakup adaptasi peraturan hukum untuk mengakomodasi perkembangan teknologi modern, peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak hukum dari pencurian listrik, serta kolaborasi yang lebih erat antara lembaga penegak hukum, perusahaan listrik, dan masyarakat umum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum terhadap pencurian listrik serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan, pelaporan, dan penindakan kejahatan ini di masa depan. Upaya bersama ini esensial untuk memastikan keadilan dan ketertiban hukum dalam menghadapi tantangan baru terkait pencurian listrik di era moderndanya sinergi antara semua pihak juga akan membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi seluruh masyarakat.
ANALISIS MENGENAI DAMPAK REVOLUSI 4.0 TERHADAP REGULASI PERUSAHAAN TANTANGAN DAN PELUANG DALAM SEKTOR HUKUM DAN BISNIS Raymond Marhehetua Hutahaean; Andhika Nugraha Utama
Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 8 No. 2 (2024): Musytari : Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v8i2.5541

Abstract

Jurnal ini membahas tentang dampak revolusi 4.0 terhadap regulasi perusahaan serta tantangannya dalam sektor hukum dan bisnis. Revolusi 4.0 telah mengubah lanskap bisnis dan hukum di Indonesia. Dalam sektor hukum, tantangan muncul terkait regulasi dan kebijakan yang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi .Selain itu , penggunaan teknologi digital seperti data,akta,transaksi, dan tanda tangan elektronik juga memerlukan perhatian khusus .Meskipun demikian , industri 4.0 juga membawa peluang bagi bisnis ,terutama di sektor manufaktur dan teknologi. Revolusi 4.0 juga memicu perubahan dalam paradigma kerja dan model bisnis, mendorong adopsi kecerdasan buatan dan otomatisasi proses industri. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan perlu tidak hanya memperbarui infrastruktur teknologinya tetapi juga mengelola risiko terkait keamanan data dan privasi konsumen secara efektif.
Co-Authors Asmak UI Hosnah Danang Mahesa Farahdinny Siswajanthy Isep H. Insan Muhammad Ageng Cahyo Sambodo Muhammad Farhan Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa Prama Tusta Kesuma Raymond Marhehetua Hutahaean Raymond Marhehetua. H Rio Maulana Hidayat Sapto Handoyo DP Yenny Febrianty