Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Erlangga, Sandya
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Forced Money (Dwangsom) in the Indonesian State Administrative Court System and Astreinte in French Conseil d'État Erlangga, Sandya; Disyon, Huta; Anh, Hoàng Thảo
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 12 No. 2 (2023): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v12i2.3140

Abstract

The administrative court system in Indonesia shares fundamental similarities with the state administrative court system in France. This study aims to conduct a comparative analysis of the judicial systems in Indonesia and France, specifically focusing on examining the regulation of forced money penalties (dwangsom) in Indonesia. It has been around for about fourteen years since Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court ("State Administrative Court Law); there are no implementing regulations, thus hindering the imposition of forced money in the decisions of the State Administrative Courts in Indonesia. As per the author's assertion, this circumstance can potentially diminish the effectiveness of the State Administrative Courts in Indonesia, undermining their ability to enforce judgments. In the context of legal matters, it is noteworthy to mention that the French Conseil d'État has taken measures to govern the issue of forced money penalties (astreinte), specifically regarding their execution and associated costs. The study used normative juridical. It also used a comparative method to normative juridical methods to analyze Indonesia's principles, norms, and legal system. Study findings indicate the urgent need to establish regulations on imposing forced money penalties within the Indonesian Administrative Court. This is crucial to mitigate challenges associated with enforcing forced money decisions, minimize financial losses resulting from errors in official services, and address the legal uncertainty surrounding the determination of forced money costs.
Problematika Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Program Strategis Nasional Erlangga, Sandya; Wasti, Ryan Muthiara
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i1.6326

Abstract

Kewajiban Gubernur dalam melaksanakan Program Strategis Nasional tidak selamanya optimal. Fakta bahwa masyarakat menolak pembangunan Bendungan Bener sebagai salah satu Program Strategis Nasional merupakan cerminan bahwa Gubernur hanya menjalankan kewajiban tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pemberian sanksi kepada kepala daerah yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional menimbulkan problematika pembentukan kebijakan Gubernur yang lebih mengutamakan kepentingan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan aspek yuridis normatif tepat dan tidaknya pemberian sanksi kepada Gubernur yang tidak melaksanakan Program Strategis Nasional.  Metode penelitian  dilakukan  dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan  serta konsep yang berkaitan dengan kewenangan Gubernur di tingkat daerah. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan Program Strategis Nasional Bendungan Bener menimbulkan prolematika karena tidak sepenuhnya berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan menegasikan hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu, mekanisme sanksi pemberhentian jabatan Gubernur yang menggunakan penilaian internal Pemerintah Pusat berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan jabatan Presiden sebagai kepala Pemerintahan.
Co-Authors Anh, Hoàng Thảo Disyon, Huta Wasti, Ryan Muthiara