Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX PRIVATUM
Ray Marcel Gilbert Sompie
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DI MANADO Ray Marcel Gilbert Sompie
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan norma dalam Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanmeningkatkan batas usia minimal untukperkawinan pria menjadi 19 tahun, dengantujuan meningkatkan kualitas kehidupanperkawinan dan mengurangi risikoperceraian serta kematian ibu dan anak.Meskipun demikian, masih terjadi banyakperkawinan di bawah umur di Indonesia,terutama karena faktor ekonomi, sosial, danbudaya. Metode penelitian yang digunakanadalah penelitian yuridis normatif denganmengumpulkan dan menganalisis bahanhukum primer dan sekunder yang relevan.Hasil analisis menunjukkan bahwaperkawinan di bawah umur berpotensimelanggar hak asasi anak, termasuk hakuntuk melindungi dari eksploitasi, kekerasan,dan diskriminasi. Dari segi dampak,perkawinan di bawah umur dapatmenyebabkan masalah kesehatan fisik danmental bagi remaja, seperti risiko kekerasandalam rumah tangga (KDRT), komplikasikehamilan, dan peningkatan angka kematianibu dan anak. Pemerintah Indonesia telahmengambil berbagai upaya untuk mencegahperkawinan di bawah umur, termasuk denganmemperkuat regulasi dan meningkatkankesadaran masyarakat. Dalam penutup,skripsi ini menyimpulkan bahwa perlunyakesadaran masyarakat dan penegakan hukumyang kuat untuk mengatasi masalahperkawinan di bawah umur, denganmempertimbangkan perspektif kesehatan danhak-hak anak sebagai landasan utama Kata Kunci: Perkawinan di Bawah Umur,Hukum Kesehatan, Hak Asasi Anak, UpayaPemerintah.
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERAMPASAN DI MANADO Ray Marcel Gilbert Sompie
LEX PRIVATUM Vol. 13 No. 4 (2024): Lex Privatum
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait Debt Collector yang melakukan perampasan barang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk mengetahui pengenaan pidana bagi Debt Collector yang melakukan perampasan barang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pelaksanaan eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum Debt Collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena tindakan yang dilakukan oleh Debt Collector atau penagih utang disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2 eksekusi kendaraan bermotor oleh oknum Debt Collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dapat dikenakan Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama lamanya sembilan tahun”. Kata Kunci : oknum TNI, Radikalisme
Co-Authors