Satrio Alif Febriyanto
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945 Satrio Alif Febriyanto; Firman, Muhammad
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.65

Abstract

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung seperti hari ini berasal dari proses panjang pada amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Semangat reformasi yang mengusung konsep demokratisasi di segala lini menjadi landasan sosiologis terbentuknya ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam rangka mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsep negara hukum yang demokratis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada dalam buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung sudah sesuai dengan semangat dari negara hukum yang demokratis karena menekankan pada partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.
Kebijakan Transmigrasi di Kabupaten Bengkulu Utara: Perspektif Integrasi Sosial dan Transplantasi Kultural Hamadi, Ibrahim; Heru Susetyo; Satrio Alif Febriyanto; Deden Ardiansyah; Tien Tis’aini Latifah; Feymi Angelina; Najma Izzatul Haq; M. Nurrobby Fatih
University Of Bengkulu Law Journal Vol. 9 No. 1 (2024): APRIL
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/ubelaj.v9i1.36855

Abstract

As one of the countries with the highest population in the world, Indonesia has an uneven population density in each region. This condition encouraged the creation of a transmigration policy to create an equal distribution of population density, which has been carried out since the Dutch East Indies colonial period. The transmigration policy transfers the population from areas with high population density to regions with low population density, equipped with land ownership, public facilities, and agricultural capital goods. The transmigration target area has a local population that has been settled for a long time, so there is interaction between the local population and transmigrants as immigrants. This interaction creates new forms of culture in accommodation and assimilation between the cultures of the local population and migrants. However, this interaction does not always positively impact the relationship between the local population and transmigrants because of the local community's resistance to transmigrants as migrants who are considered to pose a threat to the existence of the local population. The problem will be studied in this research using the socio-legal research method with North Bengkulu Regency as the object of research location to understand the pattern of interaction between residents and transmigrants and its impact on cultural formation through field observations to transmigration areas in North Bengkulu Regency and interviews with residents and transmigrants. This research employs Social Integration Theory of Emile Durkheim and the Cultural Transplant theory of Garett Jones. Based on field data and analysis that has been conducted, the relationship between residents and transmigrants runs harmoniously without any conflict between residents while relatively maintaining their respective cultures. However, some habits of transmigrant communities are followed by residents, and there is disappointment among local communities due to the relocation of public facilities after the transmigration policy. Keywords: Transmigration Policy, Bengkulu Utara; Accommodation; Resistance; Local Community
Napak Tilas Pemilihan Kepala Daerah Indonesia: Korelasi Negara Hukum Yang Demokratis Dan Amandemen UUD 1945 Satrio Alif Febriyanto; Firman, Muhammad
APHTN-HAN Vol 2 No 1 (2023): JAPHTN-HAN, January 2023
Publisher : Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55292/japhtnhan.v2i1.65

Abstract

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, Indonesia memiliki pengaturan mengenai pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum. Pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung seperti hari ini berasal dari proses panjang pada amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945. Semangat reformasi yang mengusung konsep demokratisasi di segala lini menjadi landasan sosiologis terbentuknya ketentuan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Dalam rangka mengkaji hal tersebut secara lebih mendalam pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan konsep negara hukum yang demokratis, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang ada dalam buku maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tema Pemilihan Kepala Daerah. Dalam penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung sudah sesuai dengan semangat dari negara hukum yang demokratis karena menekankan pada partisipasi masyarakat untuk memilih pemimpinnya.