Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)
Wasis Singgih Sasono
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DISPARITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP APARAT PENEGAK HUKUM SEBAGAI PENGGUNA AKTIF NARKOBA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM Wasis Singgih Sasono
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v10i1.62858

Abstract

Penelitian hukum ini membahas mengenai penegakan hukum atas tindak pidana terhadap aparat penegak hukum sebagai pengguna aktif narkoba dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum. Teori nilai dasar hukum Gustav Radbruch berupa keadilan (Gerechtigkeit) dan kepastian hukum (Rechtssicherheit) dijadikan sebagai dasar analisis. Penelitian hukum ini adalah yuridis normatif. Kajian hukum ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sebagai studi hukum, penelitian ini menggunakan sumber data sekunder berupa literatur yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini didasarkan atas gejala hukum adanya kesenjangan antara yang seharusnya (das sollen) dihadapkan dengan fakta sosiologis (das sein). Bahwa disparitas penegakan hukum di Indonesia masih ditemukan, khususnya di lingkungan aparat penegakan hukum, masih saja didapati tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam diri aparat penegak hukum itu sendiri, dan mendapakan perlakuan berbeda dalam proses hukumnya. Aparatur Sipil negara (ASN) kepatuhan terhadap disiplin hanya mempengaruhi efisiensi dan profesionalisme ASN dalam mematuhi Kode Etik ASN, tindak pidana sebagai penggunaan narkoba ini tidak terhindarkan. Diantara faktor penghambat penegakan hukum oleh aparat penegak hukum menurut Soerjono Soekanto, aparat penegakan hukum mungkin saja menghadapi keterbatasan kemampuan untuk menempatkan dirinya pada interaksi terhadap dirinya, pada kasus pemutusan perkara pidana narkoba oleh hakim yang sebelumnya menjadi rekan se-ASN.
Analysis of Excise Policy on Sweetened Packaged Drinks (MBDK): Consumer Protection Legal Perspective Singgih Sasono, Wasis; Isharyanto, Isharyanto
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024 ( Indonesia - Kenya - Libya )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i2.782

Abstract

This research aims to analyze health policies related to excise on sugary drinks and packaging labeling regulations, with a focus on public health implications in Indonesia. Normative research method to analyze Consumer Protection Laws and regulations from other countries that have implemented excise taxes on sweet drinks in an effort to reduce excessive sugar consumption. Supporting data from other countries includes the implementation of excise tax on sugary drinks, its impact on people's consumption patterns, and evaluation results related to reducing the prevalence of diabetes. This research uses a comparative approach to evaluate the effectiveness of sugary drink excise policies and labeling regulations on product packaging in reducing sugar consumption in various country contexts. Countries that implement excise taxes on sweet, high-calorie drinks have succeeded in reducing the prevalence of diabetes by influencing consumer behavior to choose products with lower sugar content. Countries that have implemented excise taxes on sweet, high-calorie drinks generally have a significant positive impact on reducing the prevalence of diabetes in society because they influence people's purchasing behavior to prefer healthier foodstuffs (lower sugar content). Therefore, legal reconstruction is needed regarding the application of excise and labeling regulations on product packaging regarding sugar content information with certain classifications for sweet drinks in order to reduce the prevalence of diabetes in Indonesia. It is hoped that the results of this research will provide insight to the Indonesian government in developing effective strategies to reduce the prevalence of sugar-related diseases and improve overall public health.
Co-Authors Isharyanto Isharyanto