Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.865
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah Yustisia Jurnal Pranata Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Cita Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurisprudence Jurnal Konstitusi Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Jambe Law Journal YUSTISI Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Law Research Review Quarterly LEGAL BRIEF Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC) Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal of Law, Society, and Islamic Civilization AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Journal of Law, Environmental and Justice Law and Justice Journal Of Law Sciences (Legisci) Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Greenation International Journal of Law and Social Sciences Jurnal Cendekia Ilmiah Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Khazanah Hukum
Isharyanto Isharyanto
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 49 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 49 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Penetapan Harga Eceran Tertinggi Komoditas Pangan sebagai Hak Konstitusional dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Konstitusi Vol 15, No 3 (2018)
Publisher : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.957 KB) | DOI: 10.31078/jk1534

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan harga eceran tertinggi sebagai intervensi pemerintah untuk mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan dalam perspektif Negara Kesejahteraan. Pangkal argumentasi adalah ketersediaan pangan yang cukup akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan. Pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material negara, sebagai sarana menjalankan fungsi reproduksi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan harga dengan tujuan untuk stabilisasi harga termasuk terhadap komoditas pangan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang merupakan sebuah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil eceran tertinggi merupakan perbuatan pemerintah (bestuurhandeling) sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan. Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pangan, mengurangi ketidakpastian petani, dan menjamin konsumen. Dalam hal ini, setiap warga negara akan memperoleh pangan yang cukup dengan harga yang wajar.This paper discusses the determination of the highest retail price as a government intervention to realize the constitutional right to food sovereignty in the perspective of the Welfare State. The basis of the argument is that sufficient food availability will determine the quality of human resources and socio-political stability as a prerequisite for carrying out development. Food is an important variable that can be used to strengthen the country's material base, as a means of carrying out the function of social reproduction as well as determining the survival of a nation. By paying attention to the laws and regulations, the government has guidelines in setting price policies with the aim of stabilizing prices including food commodities.The discussion was conducted using normative legal research, which is a study that examines the study of documents, namely using various secondary data such as legislation, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars.The results of the discussion show that the government's actions in determining the highest retail price are the government's actions (bestuurhandeling) as one example of state intervention in order to realize the constitutional rights to food sovereignty. The policy aims to stabilize food prices, reduce farmers' uncertainty, and guarantee consumers. In this case, every citizen will get enough food at a reasonable price.
POTENSI KEMANGI SEBAGAI PESTISIDA NABATI Ridhwan, M; Isharyanto, Isharyanto
Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Vol 4, No 1 (2016): Serambi Saintia
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.315 KB) | DOI: 10.32672/jss.v4i1.112

Abstract

Penggunaan pestisida kimia di Indonesia telah memusnahkan 55% jenis hama dan 72 % agens pengendali hayati. Oleh karena itu diperlukan pengganti, yaitu pestisida yang ramah lingkungan. Satu alternatif pilihan adalah penggunaan pestisida hayati yang berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati adalah salah satu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah tanaman kemangi. Kemangi merupakan sejenis tumbuhan yang banyak digunakan dalam masakan terutamanya masakan Indonesia. Daun kemangi mengandung minyak atsiri dengan bahan aktif eugenol dan sineol yang mempunyai potensi sebagai larvasida dan hormon juvenil yang menghambat perkembangan larva nyamuk (Anopheles aconitus). Minyak kemangi berfungsi sebagai larvasida dengan cara kerja sebagai racun kontak (contact poison) melalui permukaan tubuh larva karena fenol (eugenol) mudah terserap melalui kulit Kata Kunci: Kemangi, Pestisida Nabati.
ANTINOMI DISKRESI DALAM BENTUK FREIES ERMESSEN UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERWAWASAN PANCASILA Zaelani, Muhammad Aziz; Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi; Isharyanto, Isharyanto
Jurnal Jurisprudence Vol 9, No 1 (2019): Vol. 9, No. 1, Juni 2019
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v9i1.8096

Abstract

Tujuan: Penelitian ini mempertimbangkan 3 (tiga) permasalahan, (1) diskresi memberikan kuasa besar kepada eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan, (2) diskresi memberikan ruang gerak dengan limitasi minimal, (3) diskresi dalam bentuk freies ermessen, menuntut batasan dan kemungkinan tanggung gugat. Metodologi: Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal. Sumber informasi hukum menggunakan bahan hukum primer (peraturan dan dokumen relevan) untuk selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif. Pendekatan konseptual, historis, dan perbandingan hukum membantu pemecahan rumusan masalah. Antinomi digunakan sebagai unit analisis terhadap diskresi dalam bentuk freies ermessen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berwawasan Pancasila. Temuan: (1) diskresi sebagai kuasa eksekutif memungkinkan tuntutan pertanggungjawaban mengingat batasan Konstitusionalisme dan demokrasi; (2) dalam praktik di Indonesia, perlu optimalisasi tafsir teologis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang administrasi pemerintahan untuk mewujudkan cita keadilan dalam birokrasi sebagaimana wawasan Pancasila. Kegunaan: diperlukan adanya mekanisme diskresi dengan segala kebebasan pemerintah berinisiatif dalam menyelesaikan permasalahan konkret yang mendesak dalam masyarakat, dengan catatan harus tetap memperhatikan batas atas dan batas bawah dalam pelaksanaannya. Kebaruan/Orisinalitas: Model diskresi disesuaikan dengan Pancasila yang memberikan preferensi batas atas dan batas bawah berupa norma peraturan perundang-undangan.
Fulfillment of Human Rights of People with Disabilities in the Implementation of Regional Elections through Increasing the Role of Regional Election Commissions to Strengthen Local Democracy Riwanto, Agus; Isharyanto, Isharyanto; Maharani, Andina Elok Puri; Kusumo, Ayub Torry Satriyo
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 3 (2018): L. Research Rev. Q. (August 2018) "Law and Democracy in General Election: Between
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27051

Abstract

The Regional Election Commission has the responsibility to increase the participation of disabled voters in local legislative elections. Democratic elections at the local level are characterized by the enthusiasm of disability voters in the election. The purpose of this paper is to map out legislation on the protection and respect of disability voters, to explore some of the constraints facing electoral voters in the election, and to examine the policies and obstacles faced by the The Regional Election Commission in an effort to increase voter participation in disability. This study uses socio-legal research methods, ie research that is interdisciplinary to provide a meeting room between the science of law and the sciences outside the law. The results show that, there are international law and national laws. Barriers facing disability voters include: theoretically there is no uniformity about the disability study; the culture of the people who tend to stigmatize the bad, not counting the right to vote; lack of accurate data of disability voters. The policies made by the The Regional Election Commission in increasing the participation of disability voters are: to implement Article 1 number 25 and Article 149 of Law No. 8 of 2012 on General Election of Members of DPR, DPD and DPRD. While the obstacles, namely: the weakness of family and community awareness; lack of human resources capacity of voter registration officers and data on the List of Potential Voters of Electoral Residents (DP4) does not mention information about disability.
Strengthening Model Based on Responsibility to the Election Supervisory Body's Authority in Handling Money Politics to Realize Elections with Integrity Isharyanto, Isharyanto; Madalina, Maria
Law Research Review Quarterly Vol 4 No 4 (2018): L. Research Rev. Q. (November 2018) "Law and Democracy in General Election: Betwe
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27108

Abstract

This research formulates a reinforcement model based on responsibility towards the authority of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in handling money politics. The formulation of this model is important for realizing elections with integrity. Based on the strengthening of Bawaslu through legislative reforms, there is hope for the prevention of money politics in legislative elections, because the body carries out prevention and enforcement with the authority to decide upon disputes in the electoral process and administrative violations, as well as institutionally to exercise such authority, to be strengthened by the strengthening of Election Supervisors at the level of the Election Regency / City becomes Regency / City Bawaslu. By using an understanding of organizational behavior, the reinforcement model based on responsibility will rely on interpersonal relationships, information transfer, and decision making.
POTENSI KEMANGI SEBAGAI PESTISIDA NABATI M Ridhwan; Isharyanto Isharyanto
Serambi Saintia : Jurnal Sains dan Aplikasi Vol 4, No 1 (2016): Serambi Saintia
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/jss.v4i1.112

Abstract

Penggunaan pestisida kimia di Indonesia telah memusnahkan 55% jenis hama dan 72 % agens pengendali hayati. Oleh karena itu diperlukan pengganti, yaitu pestisida yang ramah lingkungan. Satu alternatif pilihan adalah penggunaan pestisida hayati yang berasal dari tumbuhan. Pestisida nabati adalah salah satu pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang digunakan sebagai pestisida nabati adalah tanaman kemangi. Kemangi merupakan sejenis tumbuhan yang banyak digunakan dalam masakan terutamanya masakan Indonesia. Daun kemangi mengandung minyak atsiri dengan bahan aktif eugenol dan sineol yang mempunyai potensi sebagai larvasida dan hormon juvenil yang menghambat perkembangan larva nyamuk (Anopheles aconitus). Minyak kemangi berfungsi sebagai larvasida dengan cara kerja sebagai racun kontak (contact poison) melalui permukaan tubuh larva karena fenol (eugenol) mudah terserap melalui kulit Kata Kunci: Kemangi, Pestisida Nabati.
PEMBADANAN (EMBODYING) KEBIJAKAN BERBASIS KAPASITAS DALAM PEMBERDAYAAN DIFABEL UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Andina Elok Maharani; Isharyanto Isharyanto; Rosita Candrakirana
Jurnal Dinamika Hukum Vol 14, No 1 (2014)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2014.14.1.279

Abstract

This empirical law research is aimed at embodying the capacity-based policy to the difable. The instrument for data’s collection was conducted by structured interview and observation which were supported by literature data. Capacity-based Approach is a model that recognizes disability based on the value of ability and function. This approach provides a framework for learning disability, particularly analyzing the defects of existing paradigms and assessing economic sources along with the disability consequences. The key point of operational level on Capacity-based Approach to the empowerment of the disable in poverty prevention includes four points: Inclusion, Participation, Access, and Quality. This study suggests a holistic approach to reform the policy to empower the disable to be free from poverty.  Key words: embodying, difable, poverty alleviation
The role and position of the indonesian medical discipline honorary council in the fair resolution of medical disputes Setiaji, Sigit; Isharyanto, Isharyanto; Sulistiyono, Adi
PROCEEDING ICTESS (Internasional Conference on Technology, Education and Social Sciences) Vol 5 No 1 (2023): PROCEEDINGS ICTESS: "Human Security in Multidisciplinary Perspective” (Mainstream
Publisher : Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The primary objective of this study is to provide a comprehensive description of the role and position of the Medical EthicsCouncil of Indonesia (MKDKI) in facilitating the equitable resolution of medical disputes within the Indonesian context. Thepresent study constitutes a normative legal research. The research findings indicate that the resolution of medical disputes shouldbe channelled through MKDKI, as it possesses the necessary expertise in the application of professional discipline within themedical field. Furthermore, MKDKI is an authoritative institution responsible for determining whether a doctor has violatedprofessional disciplinary standards. The term "can" as stipulated in Article 66 paragraph (1) of Law Number 29 of 2004regarding Medical Practise encompasses the possibility of either initiating a complaint against MKDKI or refraining fromdoing so. Legal confusion may occur, thus necessitating the replacement of the word "can" with "must." This implies thatcomplaints regarding medical issues must be resolved through MKDKI as a mandatory step. It is imperative to conduct ajudicial review of Article 66, paragraph (1) of Law Number 29 of 2004 pertaining to Medical Practise. Additionally, it isessential to deliberate on the authority of the Medical Council of Indonesia (MKDKI) in determining compensation for disputingparties. In order to ensure legal clarity for both medical practitioners and the general public, it is imperative that every decisionmade by the MKDKI (Medical Knowledge and Decision-making Institute) is carefully considered.Keywords: Medical Disputes; MKDKI; Doctors
Analysis of Excise Policy on Sweetened Packaged Drinks (MBDK): Consumer Protection Legal Perspective Singgih Sasono, Wasis; Isharyanto, Isharyanto
International Journal of Educational Research & Social Sciences Vol. 5 No. 2 (2024): April 2024 ( Indonesia - Kenya - Libya )
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijersc.v5i2.782

Abstract

This research aims to analyze health policies related to excise on sugary drinks and packaging labeling regulations, with a focus on public health implications in Indonesia. Normative research method to analyze Consumer Protection Laws and regulations from other countries that have implemented excise taxes on sweet drinks in an effort to reduce excessive sugar consumption. Supporting data from other countries includes the implementation of excise tax on sugary drinks, its impact on people's consumption patterns, and evaluation results related to reducing the prevalence of diabetes. This research uses a comparative approach to evaluate the effectiveness of sugary drink excise policies and labeling regulations on product packaging in reducing sugar consumption in various country contexts. Countries that implement excise taxes on sweet, high-calorie drinks have succeeded in reducing the prevalence of diabetes by influencing consumer behavior to choose products with lower sugar content. Countries that have implemented excise taxes on sweet, high-calorie drinks generally have a significant positive impact on reducing the prevalence of diabetes in society because they influence people's purchasing behavior to prefer healthier foodstuffs (lower sugar content). Therefore, legal reconstruction is needed regarding the application of excise and labeling regulations on product packaging regarding sugar content information with certain classifications for sweet drinks in order to reduce the prevalence of diabetes in Indonesia. It is hoped that the results of this research will provide insight to the Indonesian government in developing effective strategies to reduce the prevalence of sugar-related diseases and improve overall public health.
Child and women domestic abuse victims' social health insurance protection: an affirmative justice perspective Sasono, Satryo; Isharyanto, Isharyanto; Putri, Delasari Krisda
Journal of Law, Environmental and Justice Vol. 1 No. 2 (2023): Journal of Law, Environmental and Justice
Publisher : CV. Ius et Ambientis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62264/jlej.v1i2.8

Abstract

As the times develop, the more complex the problems faced, one of which is problems related to the family, namely domestic violence (KDRT). The emergence of violence results in victims who must be protected, both physically and psychologically. The protection provided to victims of domestic violence is legal protection and health protection. Health social security for victims is an important factor needed by victims of violence, legal protection for victims is no less important considering that until now there are still not many victims who report acts of domestic violence that have befallen them. Based on the description above, it becomes an interesting problem which is outlined in the formulation of the problem as follows: 1) Cases of violence and influencing factors; 2) Principles of health insurance protection for victims of domestic violence; 3) Legal protection efforts for children and women as victims of domestic violence. Thus, the focus of this research is how the urgency of regulation on the protection of victims of criminal acts in obtaining social health insurance. This research is a normative-empirical legal research (applied law research) that uses case studies in the form of legal behavior products. This research is a normative legal research that is perspective analysis with a statutory approach. The result of this research is the importance of social health insurance and legal protection for victims of domestic violence.
Co-Authors Achmad Achmad Achmad Achmad Achmad Fawaid Adi Sulistiyono Adriana Grahani Firdausy Adriana Grahani Firdausy Aghnia, Davisa Yuly Agus Riwanto, Agus Airlangga Surya Nagara Andina Elok Maharani Andina Elok Puri Maharani Anom Husodo, Jadmiko Aprilina Pawestri Ari Maulana Yudha Pratama Arief Suryono Ayub Torry Satriyo Kusumo Bimantya, Deva Mahendra Caesar Caesar Bimantya, Deva Mahendra Christilla, Maura Ovi Yudha Deva Mahendra Caesar Bimantya Dian Lukita Sari Dian Rosita Dwi Lestari Elok Puri Maharani, Andina Fitira, Annisa Handayani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Hari Purwadi, Hari Hartiwiningsih Hartiwiningsih I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani Ika Nawang Puspitawati Ismail Marzuki Iswandari, Bunga Asoka Jamal Wiwoho Jayuska, Rizki Laxamana, M.R.F. Izzata Lego Karjoko Luthfiyah Trini Hastuti M Ridhwan Madalina, Maria Maulana, Farah Fauziah Mufidah Mufidah Muhammad Aziz Zaelani Mutia Huda, Clarisa Purnama Adi , Fadhil Puspitasari, Rindy Alief Putri Nasuha, Raina Putri, Delasari Krisda Rahayu Subekti Ridhwan, M Ridwan, Ridwan Rifandy Ritonga Rizqiputri, Yashinta Rosita Candrakirana Rudy Rudy Saragih, Elfina Sasono, Satryo Sasono, Wasis Singgih Sediyo, Panggih Setiaji, Sigit Shulkhantika, Deyosi Faza Sianipar, Erick Clark Siti Fatimah Sri Wahyuni Sukmawati, Irma Oktavia Supanto Supanto Tarandeli, Rizka Ramadhani Ummul Firdaus, Sunny Vivi Pusita Sari A.P, Aulia Oktarizka Wardi, Musa Wasis Singgih Sasono Widyatama, Alfian Zuama, Ayuta Puspa Citra Zuliandri, Muhammad Faishal