Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Anti Korupsi
Adiba, Ritika Sahzana
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reformulation of Absolute Judicial Review Authority in the Constitutional Court to Uphold the Principle of Constitutional Supremacy Hidayat, Rivan; Adiba, Ritika Sahzana
Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/sosial.v4i2.2377

Abstract

The Constitutional Court and the Supreme Court's dual-roof judicial review authority has generated new legal complications. The decisions between the Supreme Court and the Constitutional Court often conflict, giving rise to legal uncertainty for justice seekers. Even though judicial review has an important role as an effort to protect the constitutional rights of citizens who are disadvantaged over the existence of norms of legislation established by the government. Through the judicial review mechanism, there is a mechanism to rectify the norms of laws and regulations to comply with the basic legal norms, namely the Constitution. However, the practice of judicial review so far in Indonesia seems ineffective because of the two-roof design at the Supreme Court and the Court. Therefore, reforming judicial review under one roof of the Constitutional Court is an alternative idea to find ways to solve existing problems. This article attempts to provide insight into the model of judicial review in Indonesia and the reformulation of judicial review authority under one roof of the Supreme Court of Justice to uphold the principle of constitutional supremacy. The study employed normative legal research methods. This study offers a reformulation of judicial review authority under one roof of the Constitutional Court. The results of this study reveal that the authority of judicial review under the two roofs of the Supreme Court and the Court has given rise to legal problems, such as conflicting decisions, which result in legal uncertainty. Ultimately, this article provides an alternative idea, namely the reformulation of judicial review authority under one roof of the Constitutional Court to create legal certainty and uphold the principle of constitutional supremacy.
Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing dengan Perspektif Perjanjian Ektradisi Indonesia Adiba, Ritika Sahzana; Widowati, Bulan Atha; Rajabbi, Kevin Vito; Husnyyatie, Nur Azizah
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 12 No 2: November 2022
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v12i2.38817

Abstract

Indonesia merupakan negara kesatuan yang kaya akan segala potensi alam untuk menunjang perkembangan ekonomi dan kemakmuran negara. Kerjasama antar negara merupakan hal yang sangat erat terjadi untuk memajukan kualitas ekonomi dan bertukar bahan olahan yang menjadi unggulan daerah dan menjalin silaturahmi antar negara. Pemerintah yang menjadi nara hubung untuk mendapatkan izin ataupun melakukan kerjasama antar negara dalam bidang bisnis maupun kerjasama sangat dibutuhkan untuk melegalkan suatu bisnis tersebut dan mendapat perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di negara tersebut. Hal ini sangat memungkinkan untuk para pelaku usaha tersebut untuk melakukan transaksi bisnis lintas batas yang sangat berpotensi untuk melakukan tindakan ilegal. Salah satu hal yang sangat berpotensi untuk dilakukan adalah tindak pidana korupsi, hal tersebut adalah penyuapan oleh para pelaku usaha kepada pihak pemerintah untuk memudahkan pembukaan usaha mereka. Perbuatan kriminal penyuapan kepada pejabat publik asing ataupun pejabat organisasi internasional diatur dalam pasal 16 UNCAC. Tindak pidana korupsi penyuapan kepada pejabat asing ataupun pejabat organisasi internasionl adalah perbuatan pemberian atau janji kepada pejabat publik asing atau pejabat publik organisasi internasional, secara langsung ataupun tidak langsung, dengan memperoleh segala bentuk keuntungan, baik untuk individu tersebut ataupun entitas lain supaya pejabat publik tersebut dapat melakukan/tidak melakukan suatu hal yang ada padakewenangannya, supaya mereka mendapat tujuannya mendapatkan atau menjaga transaksi bisnis dan perlakuan lainnya yang berkaitan dengan hubungan transaksi internasional tersebut.
Co-Authors Hidayat, Rivan Husnyyatie, Nur Azizah Rajabbi, Kevin Vito Widowati, Bulan Atha