Putrazta, Satriya Aldi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The The Legitimacy of CJEU in the Settlement of Trade Mark Disputes between Non-European Union Foreign Companies: A Case Study Musthafa, Annas Rasid; Putrazta, Satriya Aldi; Efendi, A’an
Lampung Journal of International Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/lajil.v5i2.3206

Abstract

Protection of Intellectual Property Rights (IPR) is important for companies to maintain brand awareness. One of the challenges in trademark protection involves resolving disputes under a supranational organization, specifically The Court of Justice of the European Union (CJEU). This Court has jurisdiction to adjudicate cases involving foreign companies from non-EU countries, which can present complexities for those entities navigating the legal framework and protections afforded within the EU. This research examined the authority, legitimacy, and application of justice through CJEU in resolving disputes between foreign companies. This normative legal research used a statute approach, case study, and library research. Based on the research results, the authority and legitimacy of CJEU in resolving disputes with foreign companies have been regulated in the Maastricht treaty. The submission of foreign companies is also related to the opposing party, a company flagged by an EU member state. The use of CJEU in resolving disputes requires parties to maximize all judicial remedies available at the national before proceeding to the international level.
Keabsahan Penggunaan One Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai Sistem Perizinan Berusaha Musthafa, Annas Rasid; Putrazta, Satriya Aldi; Edwinarta, Caesar Dimas; Fitriani, Nur Alifia
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1095

Abstract

Ketidakpastian penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai layanan perizinan berusaha menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang berdampak pada perizinan usaha UMKM. Dampak tersebut diakibatkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK dan Perpu Cipta Kerja terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Penggunaan OSS RBA secara sah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, Akibat hukum dari adanya putusan MK adalah dinyatakannya inkonstitusional bersyarat dasar hukum penggunaan OSS RBA yang berimbas pada digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketiga, Akibat hukum dari adanya Perpu Cipta Kerja adalah kembali sahnya penggunaan OSS RBA sebagai layanan perizinan berusaha melalui pemberlakuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 184 Perppu Nomor 2 Tahun 2022.