<![CDATA[Ketidakpastian penggunaan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) sebagai layanan perizinan berusaha menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang berdampak pada perizinan usaha UMKM. Dampak tersebut diakibatkan dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja dan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK dan Perpu Cipta Kerja terhadap penggunaan sistem OSS RBA. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Penelitian ini menghasilkan tiga simpulan. Pertama, Penggunaan OSS RBA secara sah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020. Kedua, Akibat hukum dari adanya putusan MK adalah dinyatakannya inkonstitusional bersyarat dasar hukum penggunaan OSS RBA yang berimbas pada digantinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Ketiga, Akibat hukum dari adanya Perpu Cipta Kerja adalah kembali sahnya penggunaan OSS RBA sebagai layanan perizinan berusaha melalui pemberlakuan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam Pasal 184 Perppu Nomor 2 Tahun 2022.]]>
Copyrights © 2023
